DHAKA (Arrahmah.id) -- Kepala Jaksa Pengadilan Kejahatan Internasional (ICT) Bangladesh, Md Aminul Islam, memperingatkan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina akan dieksekusi jika kembali ke negaranya. Pernyataan itu disampaikan Selasa (10/11/2026) di Dhaka, sehari setelah Hasina meminta paspor dan kartu identitas baru dari Komisi Tinggi Bangladesh di New Delhi. Hasina sebelumnya menyatakan akan pulang pada Desember.
Dilansir Al Jazeera (10/11), Aminul Islam, jaksa yang memperjuangkan vonis mati terhadap Hasina, mengatakan Hasina tidak punya pilihan selain menjalani eksekusi putusan itu. ICT menjatuhkan hukuman mati secara in absentia kepada Hasina pada 17 November 2025 atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait penindakan berdarah terhadap protes pada 2024.
Hasina membantah tuduhan tersebut. Aminul menyatakan batas waktu banding atas vonis itu telah lewat, dan mempertanyakan mengapa Hasina tidak pulang selama persidangan atau dalam masa pengajuan banding.
Permintaan paspor diajukan lewat kantor hukum di London, menurut sejumlah laporan. Aminul mengatakan Hasina tidak mengajukan sendiri permohonan itu, dan menyatakan jika benar-benar ingin pulang, ia harus mengajukan permintaan tertulis kepada pemerintah India agar diserahkan lewat perjanjian ekstradisi.
Pemerintah Bangladesh menolak permohonan itu. Menteri Negara Urusan Luar Negeri Humaiun Kobir menyebut permohonan itu sangat konyol dan menegaskan Dhaka akan memulangkan Hasina dari India lewat perjanjian ekstradisi yang ada. Ia mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Bangladesh tidak memberi paspor kepada orang yang disebutnya teroris dan melarikan diri.
Hasina melarikan diri ke India pada Agustus 2024 di tengah pemberontakan massal yang mengakhiri 15 tahun kekuasaannya. Reuters, yang dikutip SRN News, melaporkan Hasina berencana pulang pada Desember dan menyerahkan diri, dan mengatakan lebih baik meninggal di tanah airnya jika kematian adalah takdirnya.
Sejumlah aktivis Liga Awami di Dhaka menyatakan tidak tahu rencana kepulangan itu, tetapi percaya ia akan kembali. Bangladesh dan India menandatangani perjanjian ekstradisi pada 2013, dan Dhaka telah mengajukan permintaan resmi ekstradisi, tetapi Hasina tetap berada di India, menurut Institute of South Asian Studies (ISAS) Singapura. (hanoum/arrahmah.id)