Viralnya polemik jalan rusak Randublatung–Cepu di Blora bukan sekadar soal infrastruktur. Ini tentang rasa, tentang bagaimana rakyat merasa didengar atau justru diabaikan.
Semua bermula ketika Wakil Bupati Blora Sri Setyorini menyampaikan kondisi jalan yang rusak parah dalam Rembug Pembangunan Jawa Tengah Wilayah Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora pada Selasa (26/5/2026) kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. (www.regional.kompas.com, 31/5/2026)
Harapan rakyat sederhana, perhatian dan solusi. Namun yang muncul justru pernyataan yang dinilai meremehkan, bahwa jalan tersebut kurang bermanfaat dan bukan prioritas. Di sinilah masalah sebenarnya dimulai.
Sebab bagi warga Blora Selatan, jalan itu bukan sekadar aspal tapi urat nadi kehidupan. Jalur ekonomi, akses pendidikan, bahkan penghubung antar keluarga. Ketika jalan rusak, yang terganggu bukan hanya kendaraan, tapi juga harapan.
Aksi warga menanam pohon pisang di tengah jalan bukanlah sekadar bentuk protes. Itu adalah simbol keputusasaan. Ketika suara tak lagi didengar lewat jalur formal, rakyat berbicara dengan cara yang paling bisa menarik perhatian, viral.
Menariknya, setelah viral secara nasional, barulah muncul janji perbaikan. Ini menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam, apakah perhatian pemerintah hari ini harus menunggu viral dulu? Jika iya, maka kita sedang menghadapi masalah sistemik.
Dalam Islam, kepemimpinan bukan sekadar jabatan, tapi amanah besar. Rasulullah ﷺ bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari & Muslim)
Artinya, pemimpin tidak boleh menilai sebuah wilayah dari “prioritas manfaat” semata versi pribadi. Karena dalam Islam, kebutuhan rakyat adalah prioritas utama. Bahkan jalan yang memudahkan satu kampung saja tetap bernilai di sisi Allah jika itu menghilangkan kesulitan mereka.
Solusi Islam tidak berhenti pada teguran moral, tapi juga sistem.
Pertama, negara wajib memastikan distribusi pembangunan yang adil, bukan berbasis popularitas wilayah atau potensi ekonomi semata.
Tapi di sistem kapitalisme yang saat ini diterapkan, sebenarnya hal itu bukanlah sesuatu yang mengherankan.
Kedua, pemimpin harus memiliki mekanisme langsung mendengar rakyat, bukan menunggu laporan berjenjang yang seringkali terdistorsi dan tidak bisa dipungkiri sangat lambat.
Ketiga, pengelolaan anggaran harus berbasis kebutuhan umat, bukan kepentingan politis atau pencitraan.
Keempat, adanya kontrol masyarakat (muhasabah) yang kuat, tanpa harus menunggu viral. Dalam Islam, rakyat berhak mengoreksi pemimpin secara langsung.
Kasus Blora ini harusnya jadi cermin bahwa masalah kita bukan sekadar jalan berlubang, tapi sistem yang masih “menunggu ramai” baru bergerak.
Padahal dalam Islam, kepemimpinan sejati adalah yang bergerak bahkan sebelum rakyat mengeluh. Karena yang dipertanggungjawabkan kelak bukan hanya jalan yang rusak tapi hati rakyat yang terluka.