Memuat...

Karhutla Terus Berulang, Ketika Hutan Menjadi Ladang Bisnis dan Rakyat Menanggung Dampaknya

Oleh Novi WidiastutiPegiat Literasi
Senin, 16 November 2026 / 7 Jumadilakhir 1448 17:20
Karhutla Terus Berulang, Ketika Hutan Menjadi Ladang Bisnis dan Rakyat Menanggung Dampaknya
Ilustrasi. (Foto: detik.com)

Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar kabut yang mengganggu pandangan. Di baliknya, ada ancaman serius bagi kehidupan. Udara yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru tercemar, aktivitas masyarakat terganggu, sekolah terpaksa berhenti, dan fasilitas kesehatan dipenuhi warga yang mengalami gangguan pernapasan. Anak-anak dan balita menjadi kelompok yang paling rentan menanggung dampaknya.

Data Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026 mencatat sebanyak 311.363 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 65 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, sekitar 62.400 kasus terjadi pada anak usia 0–5 tahun. Angka ini tentu bukan sekadar statistik. Ada ribuan keluarga yang harus menghadapi kekhawatiran ketika anak-anak mereka mengalami gangguan kesehatan akibat buruknya kualitas udara.

Pemerintah memang telah melakukan berbagai upaya penanganan, mulai dari pemadaman kebakaran, pembagian masker, hingga pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan, misalnya, telah mengerahkan 2.106 sumber daya manusia kesehatan (SDMK) serta mendistribusikan jutaan logistik medis ke wilayah terdampak. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan, terutama terkait kesiapan fasilitas kesehatan dalam menangani masyarakat yang terpapar asap karhutla.

Di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar yang perlu mendapat perhatian: mengapa karhutla terus berulang setiap tahun? Mengapa kerusakan hutan seolah menjadi persoalan yang tak kunjung terselesaikan?

Jika persoalan hanya dilihat sebagai akibat musim kemarau atau kelalaian pihak tertentu, penyelesaiannya akan terus berkutat pada pemadaman api dan penanganan korban. Padahal, ada persoalan yang lebih mendasar, yakni paradigma dalam mengelola hutan dan sumber daya alam yang keliru.

Hutan dalam Cengkeraman Paradigma Kapitalisme

Indonesia memiliki kekayaan hutan yang luar biasa. Namun, kekayaan tersebut juga menjadi incaran berbagai kepentingan ekonomi, mulai dari industri kayu, perkebunan sawit, pertambangan, hingga proyek pembangunan berskala besar.

Data dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional menunjukkan bahwa pada 2025, pemanfaatan hutan berbasis korporasi mencapai 31,25 juta hektare. Luasan ini terdiri atas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sebesar 29,86 juta hektare dan Perhutani sekitar 1,38 juta hektare. Dengan demikian, angka tersebut mencakup perusahaan pemegang PBPH dan Perhutani sebagai BUMN, bukan semata-mata perusahaan swasta.

Angka ini menunjukkan betapa besarnya ruang pengelolaan hutan yang diberikan melalui skema korporasi. Bahkan, dokumen yang sama mencatat arahan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi mencapai 43,95 juta hektare pada 2025.

Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya izin perusahaan, tetapi bagaimana paradigma pengelolaannya. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, sumber daya alam kerap ditempatkan sebagai komoditas ekonomi yang dapat dioptimalkan nilai investasinya. Hutan dinilai dari potensi kayu, lahan perkebunan, hasil tambang, dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Akibatnya, kepentingan ekologis dan keselamatan masyarakat ditempatkan di bawah kepentingan produksi dan keuntungan. Negara yang semestinya menjadi pengurus dan pelindung kepentingan rakyat justru membuka ruang pemanfaatan sumber daya dalam skala besar melalui perizinan korporasi.

Dampak dari pengelolaan hutan yang tidak berorientasi pada kelestarian terlihat dari terus berkurangnya luas hutan Indonesia. Laporan Auriga Nusantara berjudul Status Deforestasi Indonesia 2025 mencatat, sepanjang 2025 Indonesia kehilangan sekitar 433.751 hektare tutupan hutan alam.

Angka ini meningkat sekitar 66% dibandingkan tahun 2024. Ironisnya, sekitar 307.861 hektare atau 71% dari total kehilangan hutan tersebut terjadi di kawasan hutan yang berada dalam pengelolaan Kementerian Kehutanan. Fakta ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan pengawasan dan penanganan lebih sungguh-sungguh.

Saat ini, data kebakaran 2026 semakin memperlihatkan pentingnya menelusuri persoalan konsesi. Katadata, mengutip data Madani Berkelanjutan, melaporkan bahwa luas area indikatif terbakar (AIT) Indonesia pada 1 Januari–20 Agustus 2026 mencapai sekitar 667.130 hektare.

Dari jumlah tersebut, sekitar 338.459 hektare atau 50,7% berada di dalam wilayah izin dan konsesi, sedangkan 328.675 hektare atau 49,3% berada di luar wilayah izin dan konsesi.

Berdasarkan sektor, area indikatif terbakar pada izin perkebunan sawit mencapai 131.330 hektare, area tumpang tindih izin 73.510 hektare, PBPH 69.020 hektare, migas 44.010 hektare, serta pertambangan mineral dan batu bara 20.590 hektare.

Bahkan, laporan Katadata pada Agustus 2026 mengutip pernyataan Menteri Lingkungan Hidup mengenai 335 perusahaan pemegang konsesi yang wilayahnya terindikasi memiliki titik api dan mengalami kebakaran. Pemerintah juga telah memberikan sanksi administratif kepada enam perusahaan setelah menemukan kebakaran berulang pada area kelola mereka dengan total luas 1.511,55 hektare.

Pertanyaannya, mengapa kebakaran bisa terus berulang di kawasan yang sudah memiliki pemegang izin dan kewajiban pengelolaan?

Di sinilah persoalan paradigma menjadi penting. Ketika pemberian izin pemanfaatan lahan lebih menonjol daripada perlindungan ekosistem, pengawasan tidak berjalan optimal, dan penegakan hukum tidak memberikan efek jera, maka kerusakan hutan menjadi konsekuensi dari tata kelola yang keliru.

Ada persoalan lain yang tidak kalah penting yakni nasib lahan setelah kebakaran. Apakah lahan tersebut benar-benar dipulihkan menjadi hutan? Ataukah justru mengalami perubahan fungsi menjadi perkebunan dan bentuk pemanfaatan ekonomi lainnya?

Kajian Pantau Gambut yang dikutip Katadata terhadap lahan gambut yang terbakar pada periode 2015–2019 menunjukkan bahwa hanya sekitar 3% lahan di luar wilayah konsesi yang berhasil kembali menjadi hutan. Sebaliknya, sekitar 54% justru berubah menjadi perkebunan tanaman sejenis, terutama kelapa sawit.

Kondisi di wilayah konsesi lebih memprihatinkan lagi. Hanya sekitar 1% lahan bekas terbakar yang berhasil dipulihkan menjadi hutan. Fakta ini menunjukkan bahwa lahan yang terbakar tidak selalu dikembalikan ke fungsi semula, tetapi sebagian justru beralih menjadi lahan perkebunan.

Dengan demikian, karhutla tidak cukup dipandang sebagai persoalan teknis atau faktor alam. Ada persoalan tata kelola, penguasaan lahan, dan orientasi ekonomi yang harus dibenahi. Hutan yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan tidak boleh diperlakukan seperti lahan kosong yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis.

Islam Mengatur Hutan sebagai Amanah dan Kekayaan untuk Kemakmuran Rakyat

Islam memiliki cara pandang yang berbeda dalam mengelola sumber daya alam. Alam beserta seluruh isinya merupakan ciptaan Allah Swt. yang harus dimanfaatkan sesuai aturan-Nya, bukan dieksploitasi tanpa batas demi mengejar keuntungan.

Allah Swt. berfirman:

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik." (QS. Al-A'raf: 56).

Ayat ini mengingatkan bahwa manusia tidak boleh melakukan tindakan yang merusak keseimbangan kehidupan. Menjaga lingkungan bukan sekadar persoalan kepedulian sosial, melainkan bagian dari ketaatan kepada Allah Swt.

Dalam sistem Islam, pengelolaan sumber daya alam juga memiliki aturan yang jelas. Hutan yang memiliki karakter sumber daya umum dan kemanfaatan luas termasuk dalam pembahasan kepemilikan umum. Pengelolaannya tidak boleh dimonopoli oleh segelintir orang atau korporasi sehingga masyarakat kehilangan hak atas manfaatnya. Rasulullah saw. bersabda:

"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud).

Karena itu, negara dalam sistem Islam (Khilafah) memiliki tanggung jawab langsung untuk mengelola sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum demi kemaslahatan rakyat. Pengelolaannya tidak diserahkan begitu saja kepada korporasi untuk mencari keuntungan, tetapi dilakukan berdasarkan ketentuan syariat. Ada beberapa hal penting dalam pengelolaan hutan menurut Islam.

Pertama, negara bertanggung jawab langsung atas pengelolaan hutan. Negara memastikan sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum dikelola untuk kepentingan masyarakat. Hasil pengelolaannya dikembalikan bagi kemakmuran rakyat, bukan menjadi keuntungan yang hanya dinikmati segelintir pemilik modal.

Kedua, pemanfaatan hutan harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Hutan lindung dan kawasan konservasi dijaga dari kegiatan yang merusak fungsi ekologisnya. Adapun hutan produksi dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan syariat, daya dukung lingkungan, dan kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan tidak boleh dilakukan secara berlebihan hingga merusak ekosistem.

Ketiga, pengawasan dan penegakan hukum dilakukan secara tegas. Negara wajib mencegah pembukaan lahan yang merusak, mengawasi aktivitas pemanfaatan hutan, dan memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena pelakunya memiliki modal besar atau kedudukan tertentu.

Keempat, negara bertanggung jawab melakukan pemulihan dan melindungi kesehatan rakyat. Ketika terjadi kebakaran, negara harus segera melakukan penanganan, memulihkan kawasan yang rusak, serta menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Kesehatan merupakan hak rakyat yang wajib dipenuhi negara, bukan semata-mata urusan individu.

Tentu, penerapan aturan tersebut membutuhkan sistem pemerintahan yang menjadikan syariat Islam sebagai landasan dalam seluruh kebijakan, bukan hanya menjadikan Islam sebagai nasihat moral bagi individu.

Sudah saatnya kita menyadari bahwa karhutla bukan sekadar persoalan api yang harus dipadamkan, melainkan persoalan sistem yang harus dibenahi. Selama pengelolaan kekayaan alam masih berorientasi pada keuntungan segelintir pemilik modal, selama itu pula keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan berpotensi dikorbankan.

Kita membutuhkan sistem yang benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan umat, sistem yang menjadikan syariat Islam sebagai landasan dalam mengatur kehidupan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebab, Islam bukan sekadar nasihat moral untuk menjaga lingkungan, melainkan seperangkat aturan yang mengatur tanggung jawab individu, masyarakat, hingga negara.

Karena itu, tugas kita bukan hanya mengeluhkan kerusakan yang terjadi atau menunggu bencana berikutnya datang. Kita harus membangun kesadaran umat, mengedukasi masyarakat, dan bersama-sama memperjuangkan penerapan syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan.

Jangan hanya sibuk memadamkan api, tetapi abai terhadap sistem yang terus membuka jalan bagi kerusakan. Saatnya umat bergerak memperjuangkan perubahan menuju sistem yang menjadikan aturan Allah sebagai landasan untuk melindungi alam, menyejahterakan rakyat, dan menjaga generasi masa depan.

Wallahua'lam bis shawwab

Editor: Hanin Mazaya