JAKARTA (Arrahmah.id) - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengecam keras tindakan militer "Israel" yang mencegat sejumlah kapal misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur, Senin (18/5/2026).
Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, mengatakan hingga saat ini sedikitnya sepuluh kapal telah dikonfirmasi ditangkap oleh pihak "Israel".
“Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan militer "Israel" yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur,” ujar Vahd saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (18/5/2026).
“Hingga saat ini, sedikitnya sepuluh kapal dikonfirmasi telah ditangkap, termasuk kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys,” lanjutnya.
Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Vahd menyebut seorang WNI bernama Andi Angga Prasadewa berada di kapal Josef. Andi diketahui merupakan delegasi dari GPCI bersama Rumah Zakat.
Selain itu, kapal lain juga membawa jurnalis Indonesia, Bambang Noroyono dari Republika. Namun hingga kini, Kemlu RI mengaku belum dapat memastikan kondisi maupun status kapal yang ditumpangi Bambang.
“Situasi di lapangan masih sangat dinamis dan kemungkinan perkembangan tetap perlu diantisipasi,” tegas Vahd.
Pemerintah Indonesia melalui Kemlu juga mendesak Israel untuk segera membebaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan.
Selain itu, Indonesia meminta "Israel" menjamin kelanjutan distribusi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional.
“Sejak awal Kemlu c.q Dit. PWNI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah antisipatif demi memastikan keselamatan dan percepatan proses pemulangan mereka,” kata Vahd.
Ia menambahkan, Kemlu RI terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh informasi terkini terkait kondisi para WNI yang berada dalam misi tersebut.
“Kemlu RI juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi para WNI, sekaligus menyiapkan langkah kontingensi, termasuk fasilitasi pelindungan dan percepatan proses pemulangan apabila diperlukan,” ujarnya lagi.
Menurut Vahd, perlindungan terhadap WNI akan tetap menjadi prioritas utama pemerintah di tengah situasi yang berkembang cepat di kawasan tersebut.
“Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat,” tutupnya.
(ameera/arrahmah.id)