Memuat...

Ketahanan Keuangan dalam Islam

Oleh Yulieta
Rabu, 3 Juni 2026 / 18 Zulhijah 1447 15:26
Ketahanan Keuangan dalam Islam
Ilustrasis Rupiah anjlok. (Foto: (SHUTTERSTOCK/MAHARDIKA ARGHA)

Di tengah hiruk pikuk janji kemakmuran, utang negara justru menumpuk semakin tinggi sementara rakyat kecil terjerat pinjol dan judol yang datanya meroket tiap bulan. Di saat yang sama rupiah melemah, harga plastik dan kedelai merayap naik, dan krisis ekonomi terasa di mana-mana tanpa pandang bulu. Gelombang PHK besar-besaran memutus harapan keluarga, sementara kebijakan fiskal sibuk menambal lubang tanpa menyentuh akar masalah sistem kapitalisme yang rapuh.

Rakyat dipaksa percaya bahwa pertumbuhan angka di atas kertas sama dengan kesejahteraan. Padahal, daya beli anjlok dan ketahanan keuangan keluarga makin rapuh. Jika tidak segera membongkar logika sistem yang menjadikan utang dan spekulasi sebagai napasnya, maka krisis berikutnya bukan lagi soal “kapan”, tapi “seberapa parah” menimpa rakyat yang semakin melarat.

Dilansir dari babelinsight, total utang pemerintah Indonesia tercatat menyentuh angka Rp9.920,42 triliun hingga 31 Maret 2026, mengalami kenaikan hampir 3 persen dibandingkan posisi Desember 2025 sebesar Rp9.637,9 triliun. Dilansir dari Ekonomi, peningkatan nominal utang ini membawa rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada pada level 40,75 persen. (bak.unas.ac.id, 8/5/2026)

OJK mencatat bahwa utang masyarakat pada layanan pinjaman online telah menembus angka Rp100,69 triliun pada Februari 2026. Angka tersebut meningkat sekitar Rp2 triliun dibandingkan bulan sebelumnya dan tumbuh lebih dari 25 persen secara tahunan. Selain itu, tingkat risiko kredit bermasalah pada industri pinjol juga mengalami peningkatan. Rasio wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) mencapai 4,54 persen, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.

Kini, kondisi keuangan Indonesia mencapai titik nadir. Rupiah melemah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah mencapai level Rp17.630 (Rp17.859 per 2 Juni 2026) per dolar AS. Sebuah kondisi yang menimbulkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga masyarakat Indonesia. Fenomena ini dipicu oleh kombinasi faktor, termasuk gejolak geopolitik global dan kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat. Tentu saja kondisi ini menjadi sorotan. Nilai tukar yang tertekan ini memberikan tekanan langsung pada daya beli masyarakat dan struktur pengeluaran bulanan keluarga.

Rapuhnya Sistem Ekonomi Kapitalisme

Dampak pelemahan rupiah ini menimbulkan efek berantai yang signifikan terhadap biaya hidup masyarakat, terutama karena tingginya ketergantungan Indonesia pada komoditas impor. Hal ini dijelaskan oleh Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang, Yunan Syaifullah. Harga bahan pokok naik seperti tahu tempe, karena 90 persen kebutuhan kedelai nasional masih didatangkan dari luar negeri. Kemudian BBM dan transportasi naik karena Indonesia masih ketergantungan impor minyak dan energi, hingga berdampak pada belanja bulanan jadi lebih mahal.

Dampak ini bersifat universal, artinya masyarakat yang tidak secara langsung mengonsumsi barang impor tetap akan merasakan kenaikan biaya hidup. Kenaikan biaya produksi di sektor industri lokal yang bergantung pada bahan baku impor, akan turut menaikkan harga jual akhir. (umm.acid, 19/5/2026)

Sementara dari sisi makroekonomi, Reuters melaporkan bahwa rupiah mengalami tekanan akibat penguatan dolar AS, tingginya suku bunga Amerika Serikat, kenaikan harga energi global, serta keluarnya modal asing dari pasar negara berkembang. Bahkan, Bank Indonesia harus melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Di sisi lain, inflasi Indonesia diperkirakan meningkat mendekati batas atas target Bank Indonesia, hal ini dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar non-subsidi, tiket pesawat, dan minyak goreng.

Kondisi yang terjadi menggambarkan, meningkatnya utang pinjol menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menghadapi kesenjangan antara pendapatan dan kebutuhan hidup. Kemudahan akses kredit digital membuat banyak orang memilih jalan instan untuk memenuhi kebutuhan, bahkan tidak sedikit yang terjebak dalam pola konsumsi yang melampaui kemampuan finansialnya. Ketika utang digunakan untuk konsumsi, bukan untuk aktivitas produktif, maka risiko gagal bayar akan semakin besar.

Lalu, pelemahan rupiah tidak semata-mata disebabkan faktor domestik. Penguatan dolar AS, tingginya suku bunga global, serta arus keluar modal asing membuat permintaan terhadap dolar meningkat. Ketika permintaan dolar lebih besar dibandingkan pasokannya, nilai rupiah pun semakin melemah.  Fiat money (uang kertas) dan ketergantungan pada dolar, menjadi sumber berulangnya tekanan terhadap rupiah.

Selain itu, persoalan teknis dalam ekonomi nasional memperparah tekanan terhadap rupiah. Salah satunya adalah masuknya devisa hasil ekspor ke dalam negeri tidak optimal, meski nilai ekspor tergolong besar. Nilai ekspor saat ini besar dan bisa ratusan miliar dolar seharusnya bisa menahan kenaikan dolar. Namun pertanyaannya, dolarnya ke mana? Ini menunjukkan lemahnya aliran devisa nasional. Ustaz Ismail Yusanto mengatakan, praktik seperti transfer pricing dan penahanan devisa di luar negeri membuat aliran dolar tidak sepenuhnya kembali ke dalam negeri. Kondisi ini menyebabkan pasokan dolar terbatas, sementara kebutuhan terus meningkat. Ini jelas merugikan ekonomi nasional.

Jadi, mata uang kertas tidak menyimpan kekayaan secara riil. Dia hanya bernilai karena ditetapkan. Apabila dicabut statusnya, tinggal kertas biasa. Hal ini menunjukan betapa lemah dan rapuhnya sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan. Namun, akar persoalan sesungguhnya terletak pada sistem ekonomi yang menjadikan mata uang tidak lagi berbasis nilai riil dan di balik faktor global tersebut terdapat persoalan yang lebih mendasar, yaitu struktur ekonomi yang masih bergantung pada sistem keuangan berbasis utang, riba, dan dominasi sektor non-riil. Ketika aktivitas ekonomi lebih banyak digerakkan oleh instrumen keuangan dari pada produksi barang dan jasa yang nyata, stabilitas ekonomi menjadi lebih rentan terhadap gejolak pasar.

Islam Menjawab Krisis Mata Uang

Kekacauan sistem moneter saat ini sesungguhnya tidak perlu terjadi jika dunia kembali mengadopsi standar emas dan perak, meninggalkan sistem ekonomi Kapitalisme, dan beralih kepada Islam. Di dalam Islam, standar moneter yang wajib diterapkan oleh negara adalah standar emas dan perak. Dalilnya antara lain adalah pengaitan sejumlah hukum-hukum Islam dengan mata uang tersebut seperti pada zakat, hudûd, perkawinan, dan hukum pertukaran mata uang (sharf).

Dengan demikian, uang yang dikeluarkan oleh negara adalah emas dan perak atau pun mata uang subtitusi seperti tembaga, perunggu atau kertas yang ditopang oleh emas dan perak. Dengan kata lain, nilai nominal uang ditentukan oleh harga riil komoditas itu sendiri (intrinsic value). Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak bebas mencetak uang secara masif dan serakah seperti yang dilakukan oleh bank sentral AS untuk mengatasi krisis tahun 2008. Ia hanya dapat menambah jumlah uang beredar sejalan dengan peningkatan cadangan emas dan perak yang dimiliki. Standar emas telah menunjukkan inflasi yang sangat rendah. Selain itu  daya beli emas sepanjang sejarahnya sangat stabil, jauh dibandingkan dengan daya beli mata uang kertas saat ini yang nilainya terus merosot.

Lalu bagaimana uang dapat memenuhi transaksi yang terjadi di sektor riil yang terus tumbuh? Ada beberapa penjelasan mengenai hal ini. Di antaranya, selain penggunaan mata uang emas, pemerintah juga mengadopsi perak sebagai mata uang. Dengan demikian pasokannya jauh lebih besar dari sekadar emas. Meningkatnya penggunaan mata uang tersebut akan mendorong peningkatan produksi komoditas itu. Jadi persoalan yang paling utama bukan pada jumlah uangnya, tetapi pada daya belinya.

Selain itu, pertumbuhan kebutuhan uang yang melebihi pertumbuhan jumlah uang hanya berdampak pada peningkatan nilai riil uang tersebut. Sebagai contoh, jika harga barang A senilai satu dinar (4,25 gram emas), kemudian permintaan produk itu naik dua kali, sementara jumlah uang tetap, maka harganya akan menjadi ½ dinar (2,12 gram emas). Di sisi lain, penurunan harga tersebut dibandingkan dengan negara lain membuat permintaan ekspor meningkat. Hal ini kemudian berdampak pada peningkatan pasokan emas ke negara itu sehingga akan kembali mendorong harga ke atas.

Adapun penurunan harga barang dan jasa (deflasi) yang dikhawatirkan akan mendorong resesi juga dapat dihindari. Penurunan harga barang dan jasa akibat meningkatnya produktivitas seperti saat ini pada kenyataannya tetap mendorong kegiatan produksi. Mata uang rupiah yang saat ni digunakan sangat rapuh, sementara emas mata uang yang tangguh.

Dalam kitab Nizhamul Iqtishadiy Fil Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dijelaskan, bahwa sistem mata uang emas memiliki beberapa manfaat di antaranya, pertama, memiliki fungsi stabilitas keuangan, moneter, dan keuangan. Kedua, menjaga kurs pertukaran mata uang antarnegara bersifat tetap. Ketiga, akan menimbulkan sikap hati-hati pemerintah dalam mengeluarkan mata uang kertas sebab setiap mata uang yang dicetak harus memiliki jaminan emas dan perak yang tersimpan. Keempat, membuat negara untuk menjaga kekayaan emasnya. Kelima, menghilangkan kelangkaan mata uang.

Kekuatan Sistem Ekonomi Islam

Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dikelola sesuai syariat. Karena itu, Islam tidak hanya mengatur cara memperoleh harta, tetapi juga cara menggunakannya. Beberapa hal yang harus dipahami yaitu:

Pertama, Islam melarang praktik riba dalam berbagai bentuknya. Larangan ini bertujuan melindungi masyarakat dari eksploitasi dan beban utang yang terus bertambah. Allah Swt. berfirman, "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

Dalam sistem ekonomi Islam, pembiayaan didorong melalui akad-akad syariah yang berbasis kemitraan dan aktivitas riil, bukan keuntungan yang diperoleh dari bunga utang.

Kedua, Islam menanamkan prinsip hidup sederhana (qana'ah) dan menjauhi perilaku berlebihan (israf). Banyak persoalan keuangan muncul bukan karena kurangnya pendapatan semata, tetapi karena gaya hidup yang melampaui kemampuan.

Ketiga, Islam mendorong pengembangan sektor riil melalui perdagangan, pertanian, industri, dan berbagai aktivitas produktif lainnya. Kekayaan harus berputar dalam aktivitas yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat, bukan hanya beredar di sektor spekulatif.

Keempat, Islam memiliki instrumen distribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini berfungsi menjaga daya beli masyarakat, membantu kelompok lemah, serta mengurangi kesenjangan ekonomi yang sering menjadi penyebab meningkatnya utang rumah tangga.

Kelima, negara dalam sistem Islam berkewajiban menjamin kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) dan kebutuhan kolektif (pendidikan, kesehatan, keamanan) rakyat serta menjaga stabilitas ekonomi. Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelayan yang memastikan distribusi kekayaan berjalan adil dan kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi. Rasulullah saw. bersabda, "Seorang imam (kepala negara) yang memimpin manusia adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya..." (HR. Bukhari dan Muslim)

Khatimah

Ketahanan keuangan sejati tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan atau banyaknya aset yang dimiliki, tetapi dari kemampuan individu dan masyarakat mengelola harta sesuai tuntunan syariat. Ketika ekonomi dibangun di atas prinsip keadilan, produktivitas, terhindar dari riba, serta distribusi kekayaan merata, maka akan lahir ketahanan keuangan yang tidak hanya kuat menghadapi krisis, tetapi juga membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat. Bagi individu, kondisi ini mengajarkan bahwa ketahanan keuangan tidak dibangun melalui kemudahan berutang, melainkan melalui pengelolaan harta yang bijak, pengendalian konsumsi, dan perencanaan keuangan yang matang.

Selain itu, Islam memberikan solusi paripurna  yaitu pengharaman riba dan perseroan terbatas serta pasar modal yang menjadi sarana spekulasi. Satu hal, jika ingin keluar dari krisis saat ini maka sistem ekonomi Islam mampu menjawabnya. Penggunaan standar mata uang emas dan perak  tidak mungkin dapat diterapkan, jika sistem pemerintahannya tidak menjadikan Islam sebagai asas dan menerapkan Islam secara menyeluruh. Inilah relevansi perlunya Khilafah Islam. Sebuah sistem yang akan menerapkan Islam secara total sekaligus menebar rahmat bagi seluruh umat manusia di dunia. Allahua'lam bis shawwab.

Editor: Hanin Mazaya