![Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet pergi setelah dia berbicara kepada pers pada hari pembukaan sesi ke-50 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, pada 13 Juni 2022. [Foto : Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2022/06/Komisi-HAM-PBB-Dinilai-Gagal-Mengatasi-Isu-Uighur.webp?fit=1500%2C1000&ssl=1)
NEW YORK (Arrahmah.id) — Sebanyak 230 organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) dari berbagai negara diantaranya Tibet, Hong Kong, Mongolia Selatan dan kelompok advokasi hak asasi manusia internasional lainnya, mendesak Michelle Bachelet untuk segera dicopot dari sebagai Kepala Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.
Dilansir Foreign Policy (13/6/2022), Michelle Bachelet sendiri mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua.
BacaJuga
Pengumuman itu mengakhiri spekulasi berbulan-bulan tentang niatnya di tengah meningkatnya kritik atas sikapnya yang lemah terhadap pelanggaran hak asasi di Cina.
“Sementara masa jabatan saya sebagai Komisaris Tinggi akan berakhir, sesi ke-50 tonggak sejarah Dewan ini akan menjadi yang terakhir bagi saya untuk menyampaikan pengarahan,” kata Bachelet kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB saat membuka pertemuan yang akan berlangsung empat minggu.
“Tuntutan ini disuarakan oleh organisasi dan kelompok pemerhati hak asasi manusia dunia, pasca kunjungan enam hari Michelle Bachelet ke Cina, khususnya Xinjiang, yang diharapkan dapat membuka tabir sekaligus pintu masuk penyelesaian tuduhan dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Beijing terhadap Muslim Uighur,” tulis uyghurcongress.
Aktivis mengkritik kunjungan enam hari Michelle Bachelet sebagai upaya untuk menutupi penindasan Cina terhadap Muslim Uighur, Tibet, Mongolia Selatan, Hong Kong, dan lainnya.
Sekretaris Jenderal PBB diminta untuk tidak mengusulkan pembaruan mandatnya terhadap Michelle Bachelet dan menuntut agar Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia segera merilis laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur dan komunitas Turki lainnya di Turkistan Timur.
Selama enam hari kunjungannya ke Cina, yang pertama dilakukan oleh Komisaris Tinggi sejak 2005, Michelle Bachelet menyiakan kesempatan untuk mempromosikan akuntabilitas dengan gagal menangani pelanggaran hak asasi manusia sistematis yang dilakukan oleh otoritas Cina.
Kegagalan Bachelet lainnya adalah tidak dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah Cina atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi, meskipun sebelumnya ada seruan pada Juni 2020 oleh lebih dari 50 pakar PBB agar Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengambil langkah tegas untuk melindungi hak asasi manusia. kebebasan di Cina.
Banyak pemimpin dunia menanggapi dengan menyerukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM berat di Cina, tetapi sayangnya Bachelet tetap bungkam.
Sejak 2021, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia juga telah menghentikan komitmennya untuk merilis laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Uighur dan komunitas Turki lainnya di Turkistan Timur.
Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan serius tentang kredibilitas Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, terutama dalam memenuhi mandatnya sebagai ujung tombak penegakan hak asasi manusia dunia.
Selama empat tahun masa jabatannya, Bachelet sebagian besar tetap diam tentang krisis hak asasi manusia yang mencengkeram Tibet dan bahkan gagal meminta akses ke negara yang diduduki meskipun tidak ada Komisaris Tinggi yang berkunjung sejak 1998.
Bachelet enggan mengunjungi Tibet dalam perjalanan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke China, hanya menyebutkan kondisi umum Tibet dan hanya mengacu pada Daerah Otonomi Tibet yang dikatakan Cina telah mengabaikan prefektur dan kabupaten otonomi Tibet di Sichuan, Qinghai , Gansu, dan Yunnan.
Dalam pernyataannya, Bachelet menyebut tindakan keras Cina, yaitu penahanan sewenang-wenang dan penahanan lebih dari 1.000 tahanan politik di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional dan dugaan kejahatan lainnya, hanya sebagai bagian yang “sangat mengkhawatirkan”.
Komisaris Tinggi juga tidak menyebutkan Mongolia Selatan, meskipun otoritas Cina terlibat dalam serangan luas terhadap identitas Mongolia dan protes massal yang belum pernah terjadi sebelumnya di Mongolia Selatan pada tahun 2020.
Tidak ada referensi yang dibuat untuk apa yang disebut program pendidikan “dwibahasa” Cina yang baru-baru ini menggantikan bahasa Mongolia dengan bahasa Mandarin, sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dasar dan menengah, atau untuk semua penggembala Mongolia.
Komisaris Tinggi juga telah menyia-nyiakan kesempatan untuk bertemu dengan para pemimpin tinggi Tiongkok untuk mengangkat secara terbuka tuduhan penyiksaan yang meluas, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, pengambilan organ, dan penganiayaan rutin terhadap komunitas agama atau etnis tertentu di Tiongkok.
Sebaliknya, Bachelet memuji pihak berwenang Cina karena melakukan apa yang disebut Cina sebagai reformasi legislatif dan yudisial yang penting serta perbaikan perlindungan hak-hak perempuan.
Bachelet juga memuji komitmen Cina terhadap multilateralisme, meskipun ada bukti luas bahwa Beijing secara rutin berusaha untuk membungkam kritik terhadap catatan hak asasi manusianya di hadapan badan-badan PBB dan melemahkan lembaga-lembaga PBB.
Di akhir kunjungan Komisaris Tinggi, mereka mengatakan bahwa mereka telah mencoba untuk mendapatkan kembali legitimasi dengan menyatakan bahwa mereka telah bertemu secara virtual dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil di Cina.
Dengan menggelar pertemuan virtual dua jam sebelum kunjungannya, Bachelet dinilai membatasi ruang lingkup dan ruang lingkup setiap pembahasan substantif.
Undangan untuk pertemuan itu baru datang setelah 220 kelompok demokrasi Tibet, Uighur, Hong Kong, Mongolia Selatan, dan Tiongkok menuntut agar Komisaris Tinggi membatalkan rencananya untuk mengunjungi Tiongkok atau mengambil risiko tetap tegak saat berjalan ke ladang ranjau propaganda yang ditetapkan oleh Partai Komunis Tiongkok.
Namun, kunjungan Komisaris Tinggi gagal dan tidak hanya memperburuk krisis hak asasi manusia dari mereka yang hidup di bawah kekuasaan Tiongkok, tetapi juga secara serius membahayakan integritas Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia secara global. (hanoum/arrahmah.id)
