AMMAN (Arrahmah.id) - Lebih dari 100 tokoh politik, nasional, budaya, akademisi, dan adat di Yordania mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak pemerintah untuk menarik seluruh pasukan militer asing dari wilayah kerajaan tersebut. Mereka juga menuntut pembatalan atau pembatasan secara signifikan terhadap perjanjian keamanan dan militer yang terjalin antara Yordania dan Amerika Serikat (AS).
Pernyataan bersama tersebut memperingatkan bahwa keberadaan pasukan asing yang terus berlanjut mengekspos Yordania pada peningkatan risiko politik, militer, dan ekonomi. Hal ini juga dinilai memperbesar peluang kerajaan tersebut terseret langsung ke dalam konflik regional yang kian meluas di Timur Tengah.
Para penandatangan, yang mencakup mantan menteri, anggota parlemen, penulis, aktivis, hingga purnawirawan militer, menegaskan bahwa kehadiran pasukan asing tidak menguntungkan kepentingan nasional. Mereka mendesak pemerintah untuk mengajukan perjanjian militer dengan Washington ke parlemen Yordania guna peninjauan legislatif secara transparan, sehingga masyarakat dapat mengetahui kewajiban yang berpotensi memengaruhi kedaulatan dan keamanan nasional.
Kelompok tersebut juga meminta pemerintah memastikan bahwa infrastruktur strategis Yordania, seperti bandara, pelabuhan laut, dan pangkalan militer, digunakan untuk operasi militer, logistik, maupun keamanan yang berkaitan dengan konflik regional yang sedang berlangsung. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah Yordania menjadi medan pertempuran atau titik peluncuran serangan militer.
"Yordania bukan bagian dari perang ini," tegas pernyataan tersebut. Mereka berargumen bahwa rakyat Yordania tidak sepatutnya menanggung beban politik dan ekonomi dari kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan domestik, terlebih di tengah tantangan sosial-ekonomi yang sedang dihadapi warga saat ini.
Mengenai doktrin militer, pernyataan itu menekankan bahwa Angkatan Bersenjata Yordania harus tetap fokus pada misi historisnya, yaitu mempertahankan kedaulatan negara dan tempat-tempat suci dari pendudukan 'Israel', berkaca pada sejarah pertempuran di Karameh, Bab al-Wad, dan Latrun. Mereka memperingatkan bahaya penempatan Yordania "di bawah payung Amerika" dan menyerukan diadopsinya kebijakan "netralitas sejati".
Petisi ini ditandatangani oleh sejumlah figur berpengaruh luas, di antaranya mantan menteri dan anggota parlemen Amjad Hazza al-Majali, mantan Sekretaris Jenderal Partai Kemitraan dan Penyelamatan Sheikh Salem al-Falahat, serta mantan Ketua Asosiasi Penulis Yordania Dr. Muwaffaq Mahadin. Selain itu, terdapat pula tokoh politik Dr. Sufian al-Tal dan mantan komandan militer Ali al-Habashneh.
Pernyataan bersama ini dirilis di tengah meningkatnya ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan. Para tokoh menyoroti bahwa sejumlah operasi militer AS baru-baru ini mengandalkan fasilitas di wilayah tersebut, termasuk Pangkalan Udara Muwaffaq Salti (Al-Azraq) di timur Yordania. Keterlibatan fasilitas ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Yordania berpotensi menjadi target serangan balasan dari kekuatan regional yang berkonflik dengan AS. (zarahamala/arrahmah.id)