KABUL (Arrahmah.id) - Sejumlah mahasiswa yang berasal dari wilayah di kedua sisi Garis Durand serta warga negara Pakistan yang menempuh studi di institusi kedokteran dan kedokteran gigi di Afghanistan telah mengkritik keputusan terbaru Pakistan Medical and Dental Council (PM&DC). Keputusan tersebut melarang lulusan institusi-institusi itu untuk mengikuti Ujian Registrasi Nasional (NRE) negara tersebut guna mendapatkan izin praktik medis.
Para mahasiswa menyatakan bahwa mereka telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menyelesaikan pendidikan kedokteran mereka di Afghanistan dan berpendapat bahwa pendidikan seharusnya tidak dikaitkan dengan masalah politik, lansir Tolo News (6/8/2026).
Ehsan Wadood, seorang mahasiswa asal Khyber Pakhtunkhwa yang sedang menempuh studi di Kabul, mengatakan: "Saat ini ada sekitar 6.000 mahasiswa yang belajar kedokteran di Afghanistan, dan sekitar 4.000 di antaranya telah lulus. Kini mereka diberitahu bahwa mereka tidak akan diizinkan mengikuti ujian lisensi tersebut."
Amiri, mahasiswa lain asal Khyber Pakhtunkhwa yang belajar di Nangarhar, mengatakan: "Kami meyakini ini adalah keputusan politis dan menganggapnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Hampir 5.000 mahasiswa dari Khyber Pakhtunkhwa dan Balochistan sedang menempuh studi di Afghanistan. Keputusan dan pengumuman ini telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan mahasiswa, dan kami tidak dapat menerimanya dalam situasi apa pun."
Mohammad Mudassir, mahasiswa asal Khyber Pakhtunkhwa yang belajar di Kabul, mengatakan: "Permintaan kami kepada pemerintah kedua negara adalah agar menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi mahasiswa di kedua sisi perbatasan, sehingga mereka tidak menghadapi tantangan seperti ini di masa depan."
Sementara itu, sejumlah dosen universitas berpendapat bahwa sistem pendidikan Afghanistan, khususnya di bidang kedokteran, setara dengan sistem pendidikan di negara-negara tetangga, serta menegaskan bahwa bidang kedokteran dan pendidikan tidak boleh dipolitisasi.
Zakiullah Mohammadi, seorang dosen universitas, mengatakan: "Tidak ada negara yang berhak melibatkan masyarakat umum dalam perselisihan politik, terutama di bidang kedokteran dan pendidikan. Sistem pendidikan, universitas, dan praktik kedokteran pada dasarnya bersifat internasional."
Sebelumnya, Pakistan juga menolak menerbitkan visa bagi sejumlah dokter Afghanistan yang sedang menjalani pelatihan medis spesialis di negara tersebut. Akibatnya, mereka dikeluarkan dari Pakistan sebelum sempat menyelesaikan program pelatihan mereka. (haninmazaya/arrahmah.id)
