KUALA LUMPUR (Arrahmah.id) - Pemerintah Malaysia melarang aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan aplikasi navigasi Waze.
Kebijakan ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi pengawasan asing dan keamanan data sensitif pemerintah yang dikaitkan dengan "Israel".
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga mengimbau masyarakat untuk menghentikan penggunaan aplikasi tersebut dan beralih ke layanan navigasi lokal.
Pemerintah menilai perlindungan informasi pemerintah dan data pribadi warga perlu diperkuat guna menjaga keamanan nasional serta kedaulatan digital.
Dikutip dari The Straits Times, Sabtu (24/10/2026), Kantor Perdana Menteri Malaysia menyatakan bahwa informasi sensitif pemerintah dan data pribadi warga harus dilindungi dari potensi eksploitasi yang dapat mengancam keamanan nasional.
Pemerintah Malaysia turut menyoroti pengelolaan data oleh Waze Mobile, perusahaan yang didirikan di "Israel" dan beroperasi di bawah hukum negara tersebut.
Sebagai alternatif, masyarakat didorong menggunakan aplikasi navigasi lokal, seperti TuJu, yang diklaim menawarkan perlindungan data dan privasi.
Waze didirikan di "Israel" pada 2008 sebelum diakuisisi oleh raksasa teknologi Amerika Serikat (AS), Google, pada 2013. Meski telah menjadi bagian dari Google, Waze masih dioperasikan oleh Waze Mobile yang berbasis di Tel Aviv, sebagaimana disebutkan dalam kebijakan privasinya.
Kebijakan ini juga tidak terlepas dari sikap politik Malaysia yang selama ini mendukung perjuangan Palestina dan tidak mengakui Israel secara diplomatik.
Pengawasan Digital Jadi Sorotan
Kekhawatiran terhadap keamanan data digital meningkat setelah peneliti dari Citizen Lab di University of Toronto dan perusahaan keamanan siber Confiant mengungkap dugaan penyalahgunaan iklan daring oleh perusahaan periklanan Israel, Discover-Tech.
Operasi tersebut diduga digunakan untuk melacak pengguna internet dan memfasilitasi serangan spyware.
Iklan yang dikaitkan dengan operasi tersebut dilaporkan muncul di lebih dari 120.000 situs web dan 75.000 aplikasi seluler.
Jangkauan ini dinilai berpotensi membuka peluang pengawasan terhadap ratusan juta pengguna internet.
Para peneliti mengaitkan operasi tersebut dengan Candiru, pengembang spyware asal "Israel". Perangkat lunak perusahaan itu disebut digunakan untuk menargetkan 45 perangkat milik jaringan penyiaran Al Jazeera yang berbasis di Qatar sepanjang 2024 hingga 2025.
Reuters juga melaporkan bahwa iklan tersebut menjangkau jaringan sensitif yang terkait dengan NATO, Pentagon, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meski demikian, belum ada bukti bahwa seluruh jaringan tersebut berhasil diretas.
Pakar keamanan dari Chasseur Group, Munira Mustaffa, menilai pengungkapan mengenai operasi pengawasan yang dikaitkan dengan Israel telah meningkatkan kekhawatiran terhadap potensi spionase.
Ia menyoroti dugaan penargetan Al Jazeera melalui iklan daring yang dirancang agar sulit terdeteksi.
Sejumlah Negara Kurangi Ketergantungan pada Teknologi Asing
Kekhawatiran mengenai keamanan data juga mendorong sejumlah negara meninjau penggunaan layanan digital asing di lingkungan pemerintahan.
Munira mencontohkan negara-negara Eropa yang berupaya mengurangi ketergantungan terhadap Microsoft setelah muncul laporan mengenai penggunaan server cloud Microsoft di Belanda dan Irlandia oleh Unit 8200, unit intelijen sinyal dan perang siber utama militer "Israel".
Server tersebut dilaporkan digunakan untuk menyimpan data warga Palestina yang menjadi target pengawasan.
Pada Januari 2026, Prancis mengumumkan rencana menghentikan penggunaan layanan konferensi video asal AS, termasuk Zoom dan Microsoft Teams, di instansi pemerintah secara bertahap hingga 2027.
Sementara itu, Jerman dan India juga mengambil langkah untuk mengembangkan atau memperkenalkan layanan komunikasi digital sendiri bagi pegawai pemerintah dengan alasan keamanan dan perlindungan data.
Risiko kebocoran informasi melalui aplikasi digital sebelumnya juga menjadi perhatian dalam kasus Strava, aplikasi pelacak kebugaran yang menyediakan peta aktivitas GPS. Data yang dapat diakses publik sempat mengungkap lokasi pangkalan militer dan pola pergerakan personel di sejumlah negara.
Pada 2018, data Strava menunjukkan aktivitas di sejumlah lokasi sekitar Ukraina yang berpotensi memberikan informasi kepada pihak lawan.
Kemudian, pada 2023, mantan komandan kapal selam Rusia, Stanislav Rzhitsky, tewas ditembak saat berlari di Krasnodar.
Media Rusia berspekulasi bahwa pergerakannya mungkin dilacak melalui data Strava yang memperlihatkan rutinitas larinya.
Namun, belum ada kepastian bahwa data aplikasi tersebut benar-benar digunakan untuk merencanakan pembunuhan itu.
Langkah Malaysia membatasi penggunaan Waze menunjukkan bahwa keamanan aplikasi navigasi tidak hanya berkaitan dengan privasi pengguna, tetapi juga potensi pengumpulan data lokasi yang dapat menjadi sensitif bagi pemerintah.
Meski demikian, dugaan penyalahgunaan teknologi dan kekhawatiran terhadap keamanan data perlu dibedakan dari bukti bahwa suatu aplikasi tertentu telah digunakan untuk melakukan pengawasan.
Dengan mendorong penggunaan layanan lokal, pemerintah Malaysia berupaya memperkuat kendali atas data digital.
Efektivitas kebijakan tersebut pada akhirnya bergantung pada transparansi pengelolaan data, standar keamanan aplikasi, serta kemampuan penyedia layanan melindungi informasi penggunanya.
(ameera/arrahmah.id)