RIYADH (Arrahmah.id) -- Suriah dan Arab Saudi dilaporkan membahas kemungkinan pengerahan sekitar 10.000 petempur Suriah ke Yaman untuk membantu operasi melawan kelompok Houthi. Laporan yang diterbitkan Middle East Monitor pada Rabu (21/10/2026), mengutip surat kabar Lebanon Al-Akhbar dan sumber-sumber Yaman, menyebut pembahasan tersebut mencakup pengerahan personel militer Suriah serta kemungkinan keterlibatan petempur asing. Namun, belum ada konfirmasi resmi bahwa kesepakatan pengerahan pasukan telah dicapai.
Menurut laporan tersebut, delegasi militer Suriah telah melakukan pembahasan di Arab Saudi mengenai rencana pengerahan pasukan untuk memperkuat operasi melawan Houthi. Delegasi itu dilaporkan melibatkan Brigadir Jenderal Khaled Khattab, komandan Divisi ke-82, serta Brigadir Jenderal Haitham al-Ali, yang dikenal sebagai Abu Muslim dan disebut pernah menjadi anggota Hay’at Tahrir al-Sham (HTS). Kunjungan dan pembahasan itu dikabarkan mencakup koordinasi lapangan, kebutuhan logistik, serta perhitungan biaya dan kompensasi bagi para petempur.
Laporan Axios pada 7 Oktober sebelumnya menyebut Arab Saudi dan Suriah membicarakan kemungkinan pengerahan antara 10.000 hingga 20.000 personel untuk membantu pasukan Yaman yang didukung Riyadh. Tiga pejabat Amerika Serikat yang dikutip media tersebut menyatakan Presiden Suriah Ahmad Asy-Syaraa sedang mempertimbangkan usulan itu, tetapi belum mengambil keputusan final. Divisi ke-84 dan Divisi ke-90 disebut sebagai satuan yang berpotensi terlibat. Informasi tersebut belum menjadi bukti bahwa pasukan telah diperintahkan berangkat ke Yaman.
Reuters juga melaporkan pada 7 Oktober bahwa Suriah sedang mempertimbangkan bantuan militer untuk Arab Saudi di tengah meningkatnya konflik dengan Houthi, kelompok yang didukung Iran. Bantuan yang dibahas tidak terbatas pada pengerahan pasukan tempur, tetapi juga mencakup dukungan pertahanan untuk melindungi wilayah Arab Saudi dari serangan. Menurut seorang pejabat Amerika yang dikutip Reuters, Riyadh telah meminta bantuan pengerahan pasukan Suriah. Namun, klaim mengenai permintaan tersebut dibantah oleh penasihat media kepresidenan Suriah, Ahmad Zaidan.
Pada 8 Oktober, pemerintah Suriah secara terbuka menolak laporan bahwa Riyadh telah meminta pengerahan pasukan Suriah ke Yaman. Kementerian Informasi Suriah menegaskan bahwa kebijakan regional Damaskus berorientasi pada stabilitas, perdamaian, dan kerja sama, bukan membuka front konflik baru. Pemerintah juga menyatakan bahwa setiap bentuk kerja sama militer dengan negara mitra harus dilakukan melalui jalur resmi dan berdasarkan kerangka perjanjian bilateral. Penolakan tersebut menjadi konteks penting dalam menilai laporan terbaru mengenai pembahasan pengerahan ribuan petempur.
Pembahasan pengerahan pasukan muncul setelah konflik di Yaman kembali meningkat. Pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi melancarkan operasi darat untuk merebut wilayah yang dikuasai Houthi, termasuk kawasan strategis di sekitar Selat Bab al-Mandab. Ketegangan juga meningkat setelah serangkaian serangan rudal dan drone Houthi menyasar wilayah Arab Saudi. Riyadh berupaya memperluas dukungan keamanan dari sejumlah mitra regional untuk menghadapi ancaman tersebut.
Bagi pemerintahan Asy-Syaraa, kemungkinan keterlibatan militer di Yaman membawa risiko politik dan keamanan. Suriah masih berupaya memulihkan institusi negara dan menyatukan kelompok-kelompok bersenjata setelah perang saudara berkepanjangan yang berakhir dengan jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada Desember 2024. Pengerahan pasukan ke luar negeri dapat membebani proses tersebut, sementara keterlibatan dalam perang melawan Houthi berpotensi memperburuk hubungan Damaskus dengan Iran dan kelompok-kelompok sekutunya. (hanoum/arrahmah.id)