BAMAKO (ARRAHMAH.ID) – Otoritas militer di Mali meluncurkan paket kebijakan keamanan baru yang menggabungkan insentif finansial besar dan tindakan represif ketat dalam upaya menekan kelompok-kelompok bersenjata yang semakin intensif melancarkan serangan dalam beberapa bulan terakhir.
Langkah ini diambil setelah serangan mematikan pada 25 April lalu yang menewaskan Menteri Pertahanan Mali, memicu eskalasi operasi keamanan di berbagai wilayah negara tersebut.
Hadiah miliaran untuk penangkapan pimpinan kelompok bersenjata
Dilansir Al Jazeera, pemerintah Mali mengumumkan total hadiah hingga 7,5 miliar franc CFA (sekitar 12,4 juta dolar AS) bagi siapa pun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan atau eliminasi tujuh tokoh utama kelompok bersenjata.
Nama yang paling disorot adalah Iyad Ag Ghaly, pemimpin Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) yang berafiliasi dengan al-Qaeda di kawasan Sahel. Pemerintah menawarkan sekitar 2 miliar franc CFA (±3,3 juta dolar AS) untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.
Iyad Ag Ghaly, mantan diplomat Mali dan tokoh pemberontakan Tuareg, dikenal sebagai salah satu figur paling dicari di kawasan Sahel dan juga masuk daftar buronan internasional.
Selain itu, hadiah 1,5 miliar franc CFA ditetapkan untuk Amadou Koufa, komandan Katiba Macina di Mali tengah, yang merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam jaringan kelompok bersenjata di wilayah tersebut.
Sejumlah nama lain juga masuk daftar buronan, termasuk tokoh-tokoh yang beroperasi di berbagai wilayah konflik di Mali.
Larangan penggunaan sepeda motor
Dalam langkah lain untuk mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata, pemerintah melarang penggunaan sepeda motor berkapasitas 125 cc ke atas di luar kota-kota besar, serta membekukan impor, distribusi, dan penjualannya selama satu tahun yang dapat diperpanjang.
Kebijakan ini berlaku di sebagian besar wilayah Mali, kecuali ibu kota Bamako dan beberapa pusat perkotaan utama.
Pemerintah menilai sepeda motor selama ini menjadi sarana mobilitas utama kelompok bersenjata untuk bergerak cepat di wilayah pedesaan dan jalur sulit.
Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran karena sepeda motor merupakan alat transportasi utama masyarakat pedesaan untuk aktivitas ekonomi, kesehatan, dan mobilitas harian.
Militerisasi kawasan hutan dan cagar alam
Dalam kebijakan lanjutan, pemerintah Mali mengubah 39 kawasan hutan dan cagar alam menjadi zona militer tertutup.
Langkah ini bertujuan menghilangkan tempat persembunyian kelompok bersenjata yang selama ini memanfaatkan hutan sebagai basis logistik, pelatihan, dan perencanaan serangan.
Militer Mali mendapat kewenangan luas untuk melakukan patroli, operasi darat, hingga serangan udara di dalam zona tersebut. Setiap aktivitas mencurigakan dapat dianggap sebagai target militer.
Mobilisasi nasional dan pendekatan sosial
Pemerintah juga menggalang dukungan masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh agama, adat, dan organisasi sipil.
Masyarakat didorong untuk memberikan informasi kepada aparat keamanan demi memperkuat jaringan intelijen lokal.
Pemerintah menggambarkan langkah ini sebagai upaya menjadikan perang melawan kelompok bersenjata sebagai gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Situasi medan masih bergejolak
Pasukan yang dikenal sebagai korps Afrika-Rusia yang mendukung militer Mali mengklaim telah melakukan serangan udara di wilayah Diabali, Mali tengah, yang disebut menargetkan posisi kelompok bersenjata.
Mereka mengklaim salah satu target adalah Sidan Ag Hitta, namun klaim tersebut dibantah pihak kelompok bersenjata yang menyatakan ia masih hidup. Informasi independen terkait hal ini belum dapat dipastikan.
Konflik di kawasan Sahel terus menunjukkan eskalasi, dengan kelompok bersenjata memperluas operasi mereka di Mali, serta negara tetangga Niger dan Burkina Faso.
Tantangan besar bagi stabilitas Mali
Meski pemerintah terus meningkatkan tekanan militer dan kebijakan keamanan, para analis menilai situasi di lapangan masih jauh dari stabil.
Pertanyaan besar yang tersisa adalah apakah kombinasi insentif, larangan mobilitas, dan militerisasi wilayah akan mampu mengubah keseimbangan konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun di kawasan Sahel.
(Samirmusa/arrahmah.id)