NEW DELHI (Arrahmah.id) – Pemerintah sayap kanan India telah menggunakan Undang-undang darurat untuk memblokir penayangan film dokumenter BBC yang mempertanyakan kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi selama kerusuhan Gujarat pada 2002.
Film BBC yang terdiri dari dua bagian ini berjudul “India: The Modi Question”, sebagai propaganda, pemerintah memerintahkan Twitter untuk menghapus lebih dari 50 cuitan yang menautkan ke film dokumenter tersebut, sementara YouTube diinstruksikan untuk memblokir semua unggahan video.
Pemutaran film dokumenter tersebut di salah satu universitas terkemuka di India pada Selasa (24/1/2023) diganggu oleh pihak berwenang, yang diduga memutus aliran listrik dan jaringan internet ke kantor serikat mahasiswa yang menyelenggarakan acara tersebut. Laporan-laporan media India mengatakan bahwa batu-batu dilemparkan ke arah para mahasiswa yang sedang menonton film tersebut.
Pemutaran film serupa juga dilaporkan terjadi di beberapa daerah lain di India, sementara para pemimpin oposisi, jurnalis dan aktivis terus menyebarkan tautan film dokumenter BBC tersebut di media sosial untuk menentang perintah pemerintah.
Apa yang terjadi di Gujarat pada tahun 2002?
Pada akhir 2001, Modi ditunjuk sebagai menteri utama negara bagian Gujarat untuk menyelesaikan pertikaian di Partai Bharatiya Janata (BJP).
Hingga saat itu, ia merupakan anggota terkemuka dari Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), mentor ideologi sayap kanan BJP yang didirikan pada 1925 yang sejalan dengan partai-partai fasis Eropa pada saat itu. RSS bertujuan untuk menciptakan sebuah negara etnis Hindu di India di mana 200 juta Muslim akan menjadi warga negara kelas dua.
Pada Februari 2002, sebuah kereta api -yang membawa banyak peziarah Hindu yang pulang dari kota kuil Ayodhya di negara bagian Uttar Pradesh- terbakar dan menewaskan 59 orang. Sementara pemerintah negara bagian yang dipimpin oleh Modi menuduh para pedagang Muslim di stasiun Godhra yang membakar kereta tersebut, sebuah laporan pada 2006 oleh komite yang ditunjuk oleh pemerintah federal menyimpulkan bahwa kebakaran tersebut tidak disengaja, lansir Al Jazeera (25/1).
Segera setelah berita tentang insiden Godhra menyebar, massa Hindu mulai mengamuk di lingkungan Muslim di seluruh Gujarat. Lebih dari 2,000 orang, kebanyakan dari mereka adalah Muslim, terbunuh dan puluhan wanita diperkosa dalam peristiwa yang menjadi salah satu pembantaian agama terburuk dalam sejarah India, mengubah Gujarat menjadi salah satu negara bagian yang paling terpecah secara agama di India.
Banyak pemerintah asing, termasuk Inggris, berhenti berhubungan dengan Modi pada saat itu, sementara Amerika Serikat memberlakukan larangan perjalanan terhadapnya.
Tetapi pembantaian ini juga membuat Modi mendapat julukan “Hindu Hridaysamrat” (penguasa hati umat Hindu) dan melambungkan namanya di dalam RSS dan BJP. Ia terus memerintah Gujarat hingga 2014, tahun di mana ia pindah ke New Delhi untuk mengambil alih jabatan sebagai perdana menteri ke-15 India.
Tentang apakah film BBC tersebut?
Film dokumenter berdurasi 59 menit ini menuduh bahwa Modi, yang menjabat sebagai menteri utama Gujarat pada saat itu, memerintahkan polisi untuk menutup mata terhadap kekerasan yang berlangsung selama berhari-hari.
Film ini mengutip sebuah laporan kementerian luar negeri Inggris yang sebelumnya dirahasiakan yang mengutip sumber-sumber yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa Modi bertemu dengan para perwira polisi senior dan “memerintahkan mereka untuk tidak campur tangan” dalam serangan terhadap umat Islam.
Laporan tersebut juga mengatakan bahwa kekerasan tersebut “bermotif politik” dan tujuannya “adalah untuk membersihkan umat Islam dari daerah-daerah Hindu”.
Kerusuhan tersebut tidak mungkin terjadi “tanpa iklim impunitas yang diciptakan oleh pemerintah negara bagian. Narendra Modi bertanggung jawab secara langsung”, demikian disimpulkan.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan BBC setelah India memerintahkan pelarangan film tersebut, BBC mengatakan bahwa film dokumenter tersebut “diteliti secara ketat sesuai dengan standar editorial tertinggi”.
“Serial dokumenter ini meneliti ketegangan antara mayoritas Hindu dan minoritas Muslim di India dan mengeksplorasi politik PM India Narendra Modi terkait dengan ketegangan tersebut. Hal ini telah menjadi sumber pemberitaan dan ketertarikan yang cukup besar baik di India maupun di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir,” katanya.
Lembaga penyiaran Inggris ini mengatakan bahwa mereka menggunakan “berbagai macam suara, saksi dan ahli” untuk film ini, termasuk “tanggapan dari orang-orang di BJP”.
“Kami menawarkan kepada pemerintah India hak untuk menjawab hal-hal yang diangkat dalam serial ini -pemerintah menolak untuk menanggapinya,” katanya.
India has banned a BBC documentary about Prime Minister Narendra Modi’s role in the 2002 riots in Gujarat state.
The documentary highlighted a report that found Modi “directly responsible” for the “climate of impunity” enabling the violence. pic.twitter.com/oI8WgHaNuv
— Human Rights Watch (@hrw) January 23, 2023
Mengapa Modi berharap film ini tidak ditonton
Modi telah berulang kali membantah tuduhan bahwa ia gagal menghentikan kerusuhan di Gujarat.
Sebuah tim investigasi khusus yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk menyelidiki peran Modi dan pihak-pihak lain dalam kekerasan tersebut mengatakan dalam sebuah laporan setebal 541 halaman pada 2012 bahwa mereka tidak dapat menemukan bukti untuk mengadili menteri utama saat itu.
Tahun berikutnya, Modi dinobatkan sebagai kandidat perdana menteri dari BJP. Ia memenangkan pemilihan umum 2014 dan kembali pada 2019 dengan mayoritas yang lebih besar di parlemen.
Sejak 2014, BJP Modi -dan kelompok-kelompok sayap kanan lainnya yang berafiliasi dengan RSS- telah mengintensifkan kampanye supremasi Hindu mereka yang terutama menargetkan umat Islam di negara ini, yang merupakan kelompok minoritas terbesar di negara ini.
Oleh karena itu, pelarangan terhadap sebuah film tentang kerusuhan Gujarat oleh sebuah organisasi media asing yang terkenal hanya sejalan dengan upaya pemerintah untuk menolak kritik terhadap agendanya.
Para pendukung Modi di media sosial menyebut film dokumenter BBC ini sebagai propaganda “kolonial” dan “kulit putih”.
“Bias dan kurangnya objektivitas serta pola pikir kolonial yang terus berlanjut terlihat jelas,” Arindam Bagchi, juru bicara kementerian luar negeri India, mengklaim dalam sebuah konferensi pers pekan lalu.
Namun Mohammad Sajjad, profesor sejarah di Universitas Muslim Aligarh, India, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa ia “heran mengapa Modi tidak ingin orang India menonton” film BBC tersebut.
“Bagaimanapun, menteri dalam negeri federal telah mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa umat Islam telah diberi pelajaran di Gujarat pada tahun 2002,” katanya, dan menyebut larangan pemerintah tersebut sebagai “kontradiksi yang membingungkan”.
“Namun, mengingat bahwa Modi sangat kesal dengan film dokumenter BBC tersebut, satu-satunya alasan yang masuk akal adalah karena ia ingin membentuk citra tertentu di hadapan dunia.”
Apa saja reaksi yang muncul terhadap larangan India?
“Luka akan sembuh dan kewajiban hak asasi manusia akan terpenuhi ketika ada komitmen yang sungguh-sungguh terhadap keadilan dan reformasi. Sebaliknya, para pendukung BJP justru menghormati orang-orang yang dihukum karena pemerkosaan dan pembunuhan beramai-ramai pada kerusuhan 2002,” ujar Human Rights Watch (HRW) dalam sebuah pernyataan pada Senin (24/1).
Kelompok hak asasi manusia tersebut mengatakan bahwa ideologi BJP telah “menyusup ke dalam sistem peradilan dan media, memberdayakan para pendukung partai untuk mengancam, melecehkan, dan menyerang agama minoritas, terutama Muslim, dengan kekebalan hukum”.
HRW mengatakan bahwa sejak Modi menjadi perdana menteri pada 2014, “para pejabat India dan pendukung BJP telah bekerja keras untuk memperbaiki citranya”.
“Di dunia internasional, para diplomat India menentang secara agresif setiap kritik terhadap keterlibatan Modi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius,” tambahnya.
Pernyataan HRW mengatakan bahwa Modi telah “berusaha untuk mengarahkan keterlibatan internasional dengan India di sekitar pembangunan dan kemitraan strategis”.
“Namun citra India akan lebih baik jika pihak berwenang melakukan upaya yang lebih besar untuk melindungi hak-hak semua orang India -dan hak-hak mereka yang ingin membawa isu-isu ini ke perhatian publik,” tambahnya.
Pemerintah Modi menggunakan kekuasaan darurat di bawah undang-undang teknologi informasi untuk memblokir film dokumenter BBC dan klip-klipnya agar tidak disebarkan di media sosial.
Perintah tersebut “secara mencolok bertentangan dengan komitmen negara tersebut terhadap cita-cita demokrasi”, kata Komite untuk Melindungi Wartawan dalam sebuah pernyataan pada Senin.
Namun akademisi Sajjad berpikir bahwa film dokumenter ini akan membantu BJP “mendapatkan konsolidasi dukungan ‘Hindu’ yang lebih besar dan lebih baik”. (haninmazaya/arrahmah.id)
