ISLAMABAD (Arrahmah.com) – Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi memperingatkan bahwa India mungkin melakukan “operasi false flag” untuk mengalihkan perhatian dari Jammu dan Kashmir setelah pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat untuk membahas masalah ini, lansir Arab News, Sabtu (17/8/2019).
“Untuk mengalihkan perhatian internasional, kemungkinan besar India akan melakukan beberapa operasi false flag. Kami ingin memberi tahu komunitas internasional bahwa kami ragu dengan niat India. Kami tahu rencana mereka dan bangsa siap untuk itu,” katanya.
Dalam sepucuk surat kepada Dewan Keamanan pada 13 Agustus, Qureshi meminta pertemuan mendesak tentang Jammu dan Kashmir setelah status otonom khusus dicabut oleh India. Kashmir yang dikelola India tetap terkunci, dengan layanan telepon dan internet ditangguhkan sejak keputusan pada 5 Agustus.
Setelah pertemuan Dewan Keamanan, Qureshi berpidato dalam konferensi pers bersama dengan juru bicara militer Pakistan Mayjen Asif Ghafoor, yang mengatakan bahwa Islamabad siap untuk “menindak segala kesalahan India.”
Kantor Luar Negeri Pakistan telah membentuk komite khusus untuk membahas tindakan di masa depan tentang masalah ini, kata Qureshi.
Keluhan seputar Kashmir akan disediakan di berbagai kedutaan besar Pakistan di seluruh dunia “untuk melakukan komunikasi yang efektif mengenai masalah ini,” katanya.
“Komite Kashmir memiliki anggota dari semua pihak terkait, termasuk anggota partai oposisi.”
Qureshi memuji “semangat tak tergoyahkan dan tak terputus” dari penduduk di Kashmir yang dikelola India, mengatakan bahwa meskipun jam malam warga Kashmir keluar dari rumah mereka pada hari Jumat untuk menunaikan shalat Jum’at.
Menurut Qureshi badan-badan dunia telah menanggapi secara positif seruan Pakistan untuk membahas masalah ini.
“Organisasi Kerjasama Islam telah menyerukan untuk segera mengakhiri jam malam,” katanya.
Membahas langkah India untuk mencabut Pasal 370 konstitusi, Qureshi menuturkan: “Pakistan tidak mengakui Pasal 370 konstitusi India, itu bukan urusan kami. Kekhawatiran kami adalah dengan perubahan kuat dalam demografi Kashmir dan pelanggaran hak-hak rakyat Kashmir.”
Sementara itu, Ghafoor mengatakan bahwa tentara Pakistan akan menanggapi setiap tindakan agresi India.
“Pakistan adalah negara yang bertanggung jawab, tetapi India selalu mengancam kami. Kami sedang merencanakan bagaimana mengelola ancaman dari India,” katanya.
“Saat ini, masalah terbesar di Jammu dan Kashmir adalah pelanggaran HAM. Seluruh wilayah telah berubah menjadi penjara,” kata Ghafoor.
Seorang mantan duta besar Pakistan untuk India, Abdul Basit, mendukung klaim operasi rahasia Qureshi, mengatakan bahwa di tengah tekanan internasional yang meningkat, serangan teroris yang dilakukan oleh India dapat digunakan untuk mengalihkan perhatian dari Jammu dan Kashmir.
Dia mengatakan setiap serangan langsung ke Pakistan oleh India akan menjadi kesalahan besar.
“Mereka (India) mungkin telah menyusun strategi, tetapi ketika situasinya sangat tegang, tidak bijaksana untuk membuka front lain.”
Basit mendesak Pakistan untuk mengatur pertemuan tingkat tinggi para menteri luar negeri OKI di Islamabad secepat mungkin.
“Seiring dengan KTT itu, Pakistan juga harus mengadakan konvensi diaspora Kashmir di London atau di suatu tempat yang dapat menghasilkan resolusi. Pakistan juga harus mengerahkan utusan khusus untuk Kashmir,” tambahnya. (Althaf/arrahmah.com)
