Memuat...

Mujahid: Memperluas Hubungan Regional, Prioritas Kebijakan Luar Negeri Imarah Islam

Hanin Mazaya
Rabu, 29 Juli 2026 / 15 Safar 1448 15:35
Mujahid: Memperluas Hubungan Regional, Prioritas Kebijakan Luar Negeri Imarah Islam
(Foto: Tolo News)

KANDAHAR (Arrahmah.id) - Berbicara dalam konferensi pers virtual dengan media dari Kandahar, juru bicara Imarah Islam, Zabihullah Mujahid, mengatakan bahwa hubungan Afghanistan dengan negara-negara regional berkembang di bawah pendekatan pemerintah yang berfokus pada konektivitas dan ekonomi.

Mujahid mengatakan hubungan ini dikembangkan berdasarkan kepentingan nasional Afghanistan.

"Kami berupaya menjalin hubungan dengan semua negara. Negara-negara regional dan tetangga sangat penting karena hubungan dan kepentingan ekonomi kita saling terkait. Afghanistan menjamin bahwa wilayahnya tidak akan digunakan untuk melawan negara mana pun, dan kebijakan kami berpusat pada ekonomi dan konektivitas regional," kata Mujahid, seperti dilansir Tolo News (29/7/2026).

Analis politik Aziz Maarij mengatakan Imarah Islam perlu melakukan perubahan pada isu-isu seperti hak asasi manusia, pendidikan anak perempuan, lapangan kerja perempuan, dan pembentukan sistem politik yang inklusif.

"Lingkungan global saat ini membutuhkan perubahan, khususnya mengenai hak asasi manusia, pendidikan anak perempuan, pekerjaan perempuan, dan tata kelola yang inklusif. Itulah mengapa komunitas internasional belum mengakui Imarah Islam," kata Maarij.

Mujahid juga menggambarkan situasi keamanan Afghanistan sebagai stabil dan dapat diandalkan.

Ia mengatakan tidak ada tantangan di sepanjang perbatasan resmi negara atau Garis Durand dengan Pakistan, menambahkan bahwa pemerintah telah mengendalikan situasi keamanan di seluruh negeri.

"Rakyat kita tidak perlu khawatir dalam hal ini. Pasukan perbatasan kita mempertahankan integritas teritorial negara dengan sangat terkendali," kata Mujahid.

Meskipun Imarah Islam telah menjalin hubungan politik dan ekonomi dengan sejumlah negara regional dan negara lain menjelang tahun kelima kekuasaannya, Rusia tetap menjadi satu-satunya negara yang secara resmi mengakuinya. Belum ada negara lain yang mengambil langkah itu sejauh ini. (haninmazaya/arrahmah.id)