SULTENG (Arrahmah.com) – Kemiskinan di Indonesia terjadi karena struktural, terutama disebabkan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak terhadap kepentingan rakyat banyak sebagai buah dari sistem kapitalistik.
Kemiskinan struktural timbul karena adanya hegemoni, kebijakan pemerintah dan orang-orang berkuasa, sehingga yang miskin semakin terpinggirkan. Demikian kesimpulan yang dihasilkan “Talk show” bertema “Keluarga di Ambang Kemiskinan, Generasi dalam Ancaman Tanggung Jawab Siapa?” yang diselenggarakan Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara di Kendari, Minggu (28/11/10).
Pada kegiatan yang diselenggarakan di Islamic Centre itu Ernawati sebagai pembicara menilai, kebijakan tersebut merupakan buah dari sistem yang kapitalistik, sehingga hanya kalangan tertentu, terutama pemilik modal besar, bisa memperoleh penghasilan yang lebih besar.
“Kekayaan alam yang berlimpah, sangat sedikit yang dinikmati rakyat di negeri ini,” ujar dosen Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo ini.
Sementara segelintir orang dari pemilik modal besar, penguasa dan investor dari luar negeri, banyak mengeruk sumber daya alam yang ada, yang didukung oleh pemerintah dan peraturan yang ada.
“Akibatnya, kesenjangan ekonomi tetap melebar dan kriminalitas meningkat,” ucapnya.
Hal senada disampaikan pemateri lainnya, Sitti Salma, yang menilai kemiskinan timbul akibat sebaran pendapatan yang timpang, yang merupakan ciri khas dari kapitalisme.
Pengurus Muslimah HTI Sultra, meminta pemerintah segera meninggalkan kapitalisme dan praktik riba dalam perekonomian bangsa, untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
“Sudah selayaknya bangsa kita mengamalkan sistem ekonomi Islam, yang terbukti menyejahterakan umat manusia dan mengurangi ketimpangan ekonomi, seperti pada zaman kekhalifahan,” katanya. (ant/hidayatullah/arrahmah.com)
