Di tengah dunia modern yang lantang berbicara tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian global, rakyat Palestina justru dipaksa hidup di bawah hujan bom, blokade, pengusiran, dan kematian yang terus mengintai setiap waktu.
Penderitaan itu telah berlangsung hampir delapan dekade sejak 15 Mei 1948, ketika tanah Palestina dirampas paksa pasca berdirinya entitas Yahudi Israel dengan dukungan Inggris dan kekuatan Barat.
Tragedi yang dikenal sebagai Nakba atau "malapetaka" itu bukan sekadar peristiwa sejarah yang diperingati setiap tahun, melainkan titik awal lahirnya penjajahan sistemis yang terus berlangsung hingga hari ini.
Palestina tidak hanya kehilangan tanah dan rumah, tetapi juga hak hidup, keamanan, dan kedaulatan atas negerinya sendiri. Pengusiran warga, pembangunan permukiman ilegal, blokade, hingga agresi militer berulang, menunjukkan bahwa penderitaan Palestina bukan insiden sesaat, melainkan bagian dari proyek penjajahan yang terus dipelihara.
Ironisnya, di saat rakyat Palestina terus berjuang mempertahankan tanahnya, sebagian besar pemimpin dunia muslim justru tampak diam dan tidak berdaya. Pertemuan demi pertemuan digelar, kecaman demi kecaman disampaikan, tetapi penjajahan tetap berlangsung.
Seperti laporan yang dilansir kantor berita Antaranews.com, Liga Arab mendesak perlindungan internasional bagi rakyat Palestina, serta meminta dunia menekan Israel agar menghentikan pendudukan ilegal atas tanah Palestina, termasuk Yerusalem Timur.
Dalam pernyataannya, Liga Arab juga meminta Zionis menjalankan pendapat Mahkamah Internasional (ICJ) terkait ilegalitas pendudukan dan memberikan kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa hukum internasional sering kali kehilangan taring ketika berhadapan dengan kepentingan politik negara-negara besar. Dunia seakan menyaksikan tragedi Palestina sebagai rutinitas berita, bukan sebagai kejahatan kemanusiaan yang harus segera dihentikan.
Kegagalan Sistem Dunia dan Rapuhnya Negara Bangsa
Fakta ini memperlihatkan bahwa yang terjadi di Palestina bukan konflik biasa, melainkan potret nyata kebrutalan entitas Zionis yang secara sistematis merampas tanah, identitas, bahkan hak hidup rakyat Palestina.
Ironisnya, umat Islam sejatinya bukan umat yang lemah. Negeri-negeri muslim memiliki jumlah penduduk besar, kekayaan alam melimpah, letak geografis strategis, bahkan kekuatan militer yang mampu diperhitungkan.
Namun, seluruh potensi itu kehilangan daya karena tercerai-berai dalam sekat negara bangsa dan nasionalisme sempit. Umat yang dahulu pernah berdiri sebagai satu kekuatan besar kini terpecah menjadi puluhan negara dengan kepentingan politik masing-masing.
Akibatnya, setiap negeri lebih sibuk menjaga stabilitas dan agenda nasionalnya sendiri, sementara Palestina dibiarkan menghadapi penjajahan sendirian.
Lebih ironis lagi, banyak penguasa muslim justru terikat pada kepentingan politik global dan hubungan diplomatik dengan negara-negara besar, sehingga keberpihakan mereka kepada Palestina hanya berhenti pada kecaman, konferensi, dan pernyataan tanpa tindakan nyata.
Tragedi Palestina akhirnya menjadi bukti nyata bagaimana konsep negara bangsa telah melemahkan kekuatan politik umat Islam dan membuat mereka kehilangan kemampuan untuk melindungi saudara-saudaranya sendiri.
Di sisi lain, harapan kepada lembaga internasional pun berkali-kali terbukti semu. Institusi yang seharusnya menjaga keadilan dunia justru gagal menghentikan penjajahan yang telah berlangsung puluhan tahun.
Resolusi demi resolusi lahir tanpa kekuatan memaksa. Standar hak asasi manusia berubah sesuai kepentingan politik dan ekonomi global. Bahkan dalam banyak kasus, lembaga internasional justru menjadi alat legitimasi bagi pencaplokan tanah Palestina oleh entitas Zionis.
Dunia hari ini memperlihatkan bahwa hukum internasional lebih tunduk pada kepentingan negara-negara kuat daripada nilai kemanusiaan. Karena itu, tragedi Palestina sejatinya bukan sekadar persoalan kemanusiaan, melainkan persoalan politik dan kepemimpinan umat.
Palestina tidak akan benar-benar merdeka hanya dengan bantuan kemanusiaan, aksi solidaritas, atau diplomasi yang terus berulang tanpa hasil nyata.
Selama sistem dunia masih dikendalikan oleh kepentingan politik dan kekuatan kapital global, Palestina akan terus menjadi korban. Sebab tatanan yang ada sejak awal bukan dibangun untuk menghadirkan keadilan, melainkan untuk menjaga dominasi dan kepentingan pihak-pihak yang berkuasa.
Palestina dan Urgensi Kepemimpinan Islam
Dalam pandangan Islam ideologis, pembebasan Palestina bukan sekadar agenda kemanusiaan, tetapi bagian dari perjuangan besar menegakkan kepemimpinan Islam yang mampu menghentikan penjajahan dan mematahkan dominasi para pendukungnya.
Sebab hanya kepemimpinan Islam yang memiliki visi perjuangan, keberanian politik, dan kekuatan nyata untuk melindungi kaum muslimin secara menyeluruh.
Hari ini, tugas terbesar umat bukan hanya menangisi tragedi Palestina setiap kali bom dijatuhkan dan darah ditumpahkan. Tetapi umat harus dipahamkan tentang urgensi hidup di bawah naungan kepemimpinan Islam sebagai bagian dari wujud keimanan.
Umat Islam harus disadarkan bahwa tanpa persatuan politik dan kepemimpinan yang menyatukan, potensi besar kaum muslimin akan terus tercerai-berai dan tidak memiliki daya untuk membela saudara-saudaranya sendiri.
Daulah Khilafah sebagai institusi pemersatu umat akan memobilisasi kekuatan militer, ekonomi, dan politik kaum muslimin demi menjaga negeri-negeri Islam dan membebaskan wilayah yang terjajah.
Sejarah telah membuktikan bahwa Palestina pernah dibebaskan oleh Shalahuddin al-Ayyubi setelah sebelumnya dikuasai pasukan salib. Pembebasan itu tidak lahir dari sekadar simpati dan kecaman, tetapi dari kekuatan politik Islam yang mampu menyatukan umat dan menggerakkan tentaranya.
Begitu pula Rasulullah saw., beliau tidak hanya membangun keimanan individu, tetapi juga membangun masyarakat dan kepemimpinan Islam di Madinah hingga Islam memiliki kekuatan untuk menjaga dan melindungi umat.
Sudah tidak ada lagi waktu untuk berdiam diri dan merasa cukup hanya dengan empati. Tragedi Palestina seharusnya menjadi alarm besar bagi kaum muslimin bahwa persatuan umat bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan yang mendesak.
Karena itu, setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk mengambil bagian dalam perjuangan ini dengan cara membangun kesadaran umat, menguatkan dakwah, dan memperjuangkan kembali kepemimpinan Islam dalam naungan Daulah Khilafah 'ala Minhajin Nubuwwah agar umat ini kembali memiliki kekuatan untuk melindungi kehormatan dan tanah airnya sendiri.
Wallahua'lam bis shawwab