Memuat...

Netanyahu Tolak Rencana Damai Gaza, Kushner Terbang ke "Israel" dan Mesir Selamatkan Gencatan Senjata

Samir Musa
Jumat, 14 Agustus 2026 / 2 Rabiulawal 1448 15:31
Netanyahu Tolak Rencana Damai Gaza, Kushner Terbang ke "Israel" dan Mesir Selamatkan Gencatan Senjata
Kushner bertolak ke "Israel" lalu ke Mesir bersama Nikolay Mladenov dan Tony Blair. (Associated Press)

GAZA (Arrahmah.id) – Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga ditunjuk sebagai utusan khusus untuk isu Gaza, dijadwalkan memimpin kunjungan ke “Israel” dan Mesir pada Ahad (16/8/2026) dalam upaya menghidupkan kembali peta jalan perdamaian Gaza yang sebelumnya ditolak oleh Perdana Menteri "Israel" Benjamin Netanyahu.

Dilansir dari Al Jazeera dan Associated Press, Jumat (14/8/2026), Kushner akan didampingi oleh perwakilan tinggi Dewan Perdamaian (Peace Council), Nikolay Mladenov, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Rombongan akan lebih dahulu mengunjungi “Israel” sebelum melanjutkan pembicaraan ke Kairo mengenai masa depan pemerintahan Jalur Gaza.

Seorang pejabat Dewan Perdamaian yang enggan disebutkan namanya mengatakan, kunjungan tersebut mencerminkan tekad pemerintahan Trump dan Dewan Perdamaian untuk tetap menjalankan rencana yang bertujuan mewujudkan "perdamaian, keamanan, dan kemakmuran berkelanjutan" di Gaza. Rencana itu mencakup pelucutan senjata di wilayah tersebut, percepatan rekonstruksi, serta pengalihan pemerintahan Gaza kepada otoritas Palestina selain Hamas.

Kunjungan itu berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan politik setelah Netanyahu menolak peta jalan berisi 15 butir yang telah disahkan Dewan Perdamaian, diterima Hamas, dan didukung langsung oleh Presiden Trump. Trump bahkan sebelumnya menyebut kesepakatan tersebut sebagai "pencapaian besar".

Media "Israel" Yisrael Hayom juga melaporkan bahwa sejumlah menteri dalam rapat kabinet keamanan mendesak pemerintah menolak inisiatif tersebut dan kembali melancarkan operasi militer di Jalur Gaza.

Penolakan Netanyahu memperlihatkan semakin lebarnya perbedaan pandangan antara pemerintah "Israel" dan pemerintahan Trump mengenai masa depan Gaza. Netanyahu bersikeras tidak akan menarik pasukan "Israel" sebelum Hamas dilucuti sepenuhnya, meskipun Hamas telah menyatakan kesediaannya mengumpulkan dan membatasi persenjataan melalui mekanisme yang disepakati.

Pasukan pendudukan "Israel" membunuh Direktur Kepolisian Provinsi Gaza. Sebelumnya, seorang warga Palestina juga dibunuh dalam serangan di Kota Khan Younis. (Reuters)

“Israel” Kembali Lakukan Pembunuhan Terarah

Di tengah kebuntuan politik, pasukan pendudukan "Israel" kembali melancarkan kebijakan pembunuhan terarah di Jalur Gaza setelah sebelumnya operasi semacam itu dibatasi akibat tekanan Amerika Serikat guna mendukung pelaksanaan tahap lanjutan gencatan senjata.

Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Nasional Gaza pada Kamis (13/8) mengumumkan gugurnya Direktur Kepolisian Provinsi Gaza, Jamal Abu Kamil, dalam serangan udara "Israel" yang menargetkan kendaraannya di Jalan Ar-Rashid, barat daya Kota Gaza.

Hamas menilai serangan tersebut menunjukkan keinginan "Israel" untuk memperpanjang perang, memperburuk krisis kemanusiaan, serta menciptakan kekacauan di Jalur Gaza.

Dalam pernyataan terpisah, Hamas juga mengecam serangan tentara pendudukan terhadap sejumlah warga Palestina di utara dan selatan Gaza yang mengakibatkan seorang syahid dan beberapa lainnya terluka. Menurut Hamas, tindakan itu merusak upaya para mediator dan Dewan Perdamaian untuk mewujudkan gencatan senjata yang berkelanjutan.

Data Kementerian Kesehatan Gaza menunjukkan bahwa pelanggaran "Israel" terhadap perjanjian gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober 2025 telah menyebabkan 1.260 warga Palestina syahid dan 4.154 lainnya terluka hingga Kamis (13/8).

Meski intensitas serangan sempat menurun dalam sepekan terakhir setelah Mladenov dan penasihat Dewan Perdamaian dari Amerika Serikat, Aryeh Lightstone, mendesak Netanyahu menghentikan serangan udara demi mendukung rencana Trump, dimulainya kembali operasi pembunuhan terarah memunculkan keraguan baru terhadap kemampuan para pihak memaksa "Israel" mematuhi peta jalan yang telah disepakati.

(Samirmusa/arrahmah.id)