TEL AVIV (Arrahmah.id) -- Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu pada Ahad (9/8/2026) menolak rencana perdamaian 15 poin yang didukung Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk Gaza. Netanyahu menegaskan pasukan 'Israel' tidak akan melakukan penarikan dari wilayah tersebut sebelum kelompok perlawanan Palestina Hamas benar-benar dilucuti, sehingga membuka potensi perselisihan terbuka antara pemerintah 'Israel' dan pemerintahan Trump mengenai langkah berikutnya untuk mengakhiri konflik di Gaza.
Dilansir Reuters (9/8), rencana yang diajukan melalui Board of Peace bentukan Trump tersebut pada intinya mengatur proses pelucutan senjata Hamas disertai penarikan pasukan 'Israel' secara bertahap dari Gaza. Proposal itu juga mengarah pada pembentukan pemerintahan Palestina baru untuk mengelola wilayah tersebut. Namun, Netanyahu menilai urutan pelaksanaan tersebut tidak dapat diterima Israel apabila penarikan pasukan dilakukan sebelum pelucutan senjata Hamas selesai dan dapat diverifikasi.
Dalam rapat kabinet 'Israel', Netanyahu secara terbuka menyatakan penolakan terhadap dokumen tersebut. Benjamin Netanyahu mengatakan, “Israel menolak dokumen 15 poin tersebut. IDF tidak akan melakukan penarikan apa pun sampai Hamas benar-benar dilucuti.”
Ia menambahkan bahwa pelucutan yang dimaksud harus mencakup seluruh jenis persenjataan, bukan sekadar tindakan simbolis.
Netanyahu juga memperjelas bahwa pemerintahannya menolak pembentukan negara Palestina selama dirinya masih menjabat sebagai perdana menteri. Pernyataan itu memperluas perbedaan antara posisi pemerintah 'Israel' dengan rancangan politik yang didorong Washington untuk membentuk tata kelola baru di Gaza setelah perang.
Penolakan tersebut menjadi penting karena sebelumnya Trump menyatakan telah terjadi kemajuan dalam pembicaraan mengenai pelucutan senjata Hamas. Pemerintah AS mendorong proses menuju tahap berikutnya dari rencana Gaza, sementara Hamas sendiri mengaitkan pelaksanaan kesepakatan dengan penghentian serangan Israel dan penarikan pasukan ke garis yang telah ditetapkan dalam kesepakatan gencatan senjata.
Dengan demikian, persoalan utama kini terletak pada urutan pelaksanaan kesepakatan: 'Israel' menuntut Hamas dilucuti terlebih dahulu sebelum penarikan pasukan, sedangkan kerangka yang didorong AS menghubungkan pelucutan senjata dengan proses penarikan 'Israel' secara bertahap. Perbedaan tersebut berpotensi menghambat penerapan tahap lanjutan rencana perdamaian di Gaza. Media Arab juga sebelumnya mencatat bahwa isu pelucutan senjata Hamas dan penarikan 'Israel' merupakan salah satu hambatan utama menuju tahap kedua kesepakatan.
Penolakan Netanyahu juga terjadi ketika tekanan politik di dalam 'Israel' meningkat. Sejumlah kelompok sayap kanan dalam koalisi pemerintah menentang gagasan penarikan pasukan sebelum Hamas dilucuti sepenuhnya. Di sisi lain, Washington melihat rencana tersebut sebagai jalan untuk mengakhiri konflik dan memulai proses rekonstruksi Gaza.
Perkembangan ini membuat hubungan Netanyahu dan Trump menghadapi salah satu perbedaan paling terbuka dalam isu Gaza. Meskipun Netanyahu mengatakan 'Israel' masih berdiskusi dengan Amerika Serikat dan menerima sebagian gagasan yang ditawarkan, ia menegaskan bahwa Israel akan mempertahankan posisi yang dianggap menyangkut kepentingan keamanannya. (hanoum/arrahmah.id)
