QUEBEC (Arrahmah.id) – Organisasi-organisasi Muslim di Kanada meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa proklamasi provinsi di Quebec yang melarang kegiatan keagamaan di sekolah-sekolah adalah tidak konstitusional.
Enam kelompok -termasuk Asosiasi Muslim Kanada, Forum Muslim Kanada dan empat organisasi lokal- mengajukan gugatan pekan ini yang meminta Pengadilan Tinggi Quebec untuk “menyatakan secara konstitusional tidak sah, tidak dapat diterapkan, tidak berlaku, atau untuk membatalkan” perintah untuk melarang semua bentuk doa di sekolah-sekolah umum.
BacaJuga
“Para penggugat meminta agar keputusan deklaratif mengenai interpretasi yang akan diberikan pada prinsip-prinsip laicity dan netralitas agama negara diberikan sehingga prinsip-prinsip ini tidak dapat digunakan untuk memerintahkan larangan shalat atau praktik keagamaan lainnya di tempat umum,” demikian tertulis dalam pengajuan tersebut, seperti dilaporkan MEE (19/5/2023).
Kelompok-kelompok tersebut berargumen bahwa perintah tersebut diskriminatif dan melanggar Piagam Hak dan Kebebasan Kanada.
Arahan dari Menteri Pendidikan Bernard Drainville yang melarang shalat di sekolah diumumkan pada 19 April setelah ada laporan dari setidaknya dua sekolah di Kanada yang mengizinkan siswa untuk berkumpul di properti sekolah untuk shalat.
Drainville mengeluarkan instruksi yang secara resmi melarang segala bentuk kegiatan keagamaan, baik di sekolah, pusat pelatihan kejuruan, maupun pusat pendidikan orang dewasa.
Pada saat itu, dia membela keputusannya dengan mengatakan bahwa ruang sekolah tidak dapat digunakan “secara fakta dan tampilan, untuk tujuan praktik keagamaan seperti shalat atau praktik serupa lainnya.
Dalam pengajuan pengadilan, kelompok-kelompok tersebut menulis bahwa sekularisme negara bertujuan untuk memastikan bahwa negara tidak religius.
“Kewajiban netralitas agama yang dihasilkan oleh negara tidak boleh ditafsirkan sedemikian rupa untuk mendukung satu agama daripada yang lain atau untuk menargetkan, secara langsung atau tidak langsung, satu agama daripada yang lain.”
Islamofobia dan kelompok-kelompok kebencian anti-Muslim
Islamofobia sudah mengakar kuat dalam masyarakat Kanada, dan perempuan kulit hitam yang mengenakan hijab adalah yang paling rentan, demikian laporan komite Senat Kanada bulan lalu.
Kelompok-kelompok sayap kanan dan anti-Muslim yang membenci Islam terus berkembang, bersamaan dengan insiden-insiden kebencian, menurut laporan Komite Senat untuk Hak Asasi Manusia. Laporan tersebut akan dirilis secara keseluruhan pada bulan Juli.
Pada 2017, kelompok-kelompok Muslim dan hak-hak sipil menentang larangan di Quebec bagi para pejabat atau siapa pun yang menerima layanan publik untuk menutupi wajah mereka, dengan alasan bahwa hal itu melanggar hak-hak perempuan dan hak-hak agama Muslim.
Pada 2021, pengadilan di Quebec menguatkan bagian dari undang-undang yang melarang beberapa pegawai pemerintah mengenakan simbol agama -seperti jilbab- di tempat kerja, meskipun mengakui bahwa hal tersebut melanggar hak-hak perempuan Muslim.
Pengadilan Tinggi Quebec memutuskan bahwa, meskipun undang-undang yang dikenal sebagai Bill 21 memiliki “konsekuensi serius dan negatif bagi semua orang yang mengenakan simbol-simbol agama di tempat umum”, pada akhirnya tidak melanggar “arsitektur konstitusional Kanada”.
Bulan lalu, investigasi Middle East Eye menemukan bahwa perilaku pemerintah Kanada menyoroti perbedaan antara bagaimana beberapa badan amal diperlakukan selama dan setelah diaudit dan bagaimana pemerintah Kanada memperlakukan badan amal, peneliti, dan praktisi Muslim di sektor amal.
Badan amal Muslim yang dihadapkan pada audit dan pencabutan status tidak pernah diberi kesempatan untuk menunda pencabutan status mereka seperti kelompok-kelompok lain. (haninmazaya/arrahmah.id)
