ISLAMABAD (Arrahmah.com) – Pakistan telah menyewa sebuah firma hukum Perancis untuk mencari cara menghindari tagihan multi-miliar dolar karena kegagalan untuk menyelesaikan sisi proyek pipa gas dengan Iran yang terkena sanksi, lansir Arab News, Selasa (30/7/2019).
Sejumlah pakar hukum telah dipanggil untuk melihat opsi demi menghadapi ancaman Iran yang akan membawa Islamabad ke pengadilan internasional akibat tenggat waktu konstruksi yang terlewati dan melihat apakah proyek dapat diselesaikan tanpa menarik sanksi AS, seorang pejabat tinggi di Kementerian Energi Pakistan mengatakan.
BacaJuga
Amerika terus menentang keterlibatan Pakistan dalam proyek senilai $ 7 miliar (SR26 miliar), dengan mengatakan proyek itu melanggar sanksi yang diberlakukan terhadap Iran.
Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara kedua negara pada tahun 2009, proyek pipa harus diselesaikan pada Desember 2014, yang akan menghasilkan 21,5 juta meter kubik (760.000 juta kaki kubik) gas per hari ke Pakistan.
Proyek ini harus dibangun menggunakan pendekatan tersegmentasi, yakni dibangun setengahnya di sisi Iran dan sebagian lain di wilayah Pakistan.
Teheran secara resmi mengeluarkan pemberitahuan ke Islamabad pada bulan Februari tahun ini, mengatakan bahwa pihaknya akan memindahkan pengadilan arbitrase melawan Pakistan karena gagal meletakkan pipa di wilayah Pakistan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian bilateral. Sejak itu, Pakistan telah menjajaki berbagai opsi hukum dan diplomatik untuk menghindari litigasi.
“Kami sedang menganalisis keseluruhan situasi internasional mengenai Iran dan mempelajari posisi Teheran atas proyek pipa gas melalui sebuah firma hukum internasional,” Sher Afgan Khan, sekretaris tambahan di Kementerian Energi, mengatakan kepada Arab News.
Pakistan telah menyewa firma hukum Perancis, Gide Loyrette Nouel, untuk mempelajari kesepakatan dan menyiapkan tanggapan hukum terhadap posisi Iran bahwa sanksi AS tidak berdampak pada perdagangan impor gasnya.
Pada Mei tahun ini, Pakistan telah memberi tahu Iran secara tertulis bahwa mereka tidak dapat melaksanakan proyek tersebut ketika Teheran berada di bawah rezim sanksi AS.
“Kami berusaha sebaik mungkin untuk tidak melanggar sanksi (AS) … kami sudah berada dalam daftar abu-abu [Satgas Aksi Keuangan] FATF,” kata Khan, merujuk pada penempatan resmi Pakistan pada daftar organisasi antar pemerintah pada Juni tahun lalu.
Pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump telah memperingatkan negara-negara di seluruh dunia untuk berhenti membeli minyak Iran atau menghadapi sanksi mereka sendiri. Sekutu-sekutu Eropa Washington telah mencoba dan gagal menemukan cara untuk menumpulkan dampak ekonomi dari langkah AS. Sanksi AS terhadap Iran merupakan penghalang utama bagi sebagian besar proyek pipa gas di wilayah tersebut.
Tapi Pakistan terjebak dalam dilema karena kesepakatan itu. Di bawah klausul penalti, Pakistan terikat untuk membayar $ 1 juta per hari ke Iran mulai 1 Januari 2015, karena gagal membangun bagian pipa. Jika Iran membawa kasus ini ke pengadilan arbitrase, Pakistan kemungkinan harus membayar miliaran dolar sebagai hukuman.
“Kami mungkin setuju untuk memperpanjang addendum (berkaitan dengan klausul hukuman) untuk jangka waktu lima tahun lagi untuk menghilangkan kekhawatiran Iran, tetapi hanya jika dinasihati demikian oleh firma hukum,” kata seorang pejabat senior kementerian.
Khan mengatakan bahwa Iran “memahami posisi kami dan negosiasi sedang berlangsung untuk menyelesaikan masalah secara damai.”
Pada batas waktu penyelesaian proses konsultasi hukum dengan firma hukum Perancis, ia mengatakan: “[Kasus] Ini tidak terlalu luas dan diharapkan akan segera selesai.” (Althaf/arrahmah.com)
