YERUSALEM (Arrahmah.id) - Partai-partai Arab Palestina di parlemen 'Israel' (Knesset) menggelar pertemuan pada Senin (2/11/2026) untuk mengoordinasikan upaya menggantikan pemerintahan Benjamin Netanyahu. Langkah itu dilakukan ketika kelompok-kelompok oposisi mulai menggalang dukungan bagi Gadi Eisenkot menjelang konsultasi presiden untuk menentukan calon pembentuk pemerintahan baru.
Pertemuan tersebut mempertemukan pimpinan Daftar Bersama (Joint List) dan Daftar Arab Bersatu (United Arab List/Ra’am). Kedua kubu memiliki total 19 kursi yang berpotensi menentukan siapa yang mendapat kesempatan pertama untuk membentuk pemerintahan.
Ia mengatakan, tujuan pertemuan itu adalah menjatuhkan pemerintahan Netanyahu, (Itamar) Ben-Gvir, dan (Bezalel) Smotrich, serta menggantinya dengan pemerintahan perubahan.
Pertemuan berlangsung menjelang konsultasi Presiden Isaac Herzog dengan faksi-faksi parlemen yang dijadwalkan pada Rabu dan Kamis.
Pemilu pekan lalu menghasilkan 53 kursi bagi blok Netanyahu di Knesset yang memiliki total 120 kursi. Sementara itu, partai-partai oposisi Yahudi memperoleh 48 kursi dan partai-partai Arab meraih 19 kursi. Untuk membentuk pemerintahan mayoritas diperlukan sedikitnya 61 kursi.
Eisenkot telah mengantongi dukungan dari 48 anggota parlemen oposisi setelah partai-partai Together, Demokrat, dan Yisrael Beiteinu memutuskan merekomendasikan namanya dalam konsultasi dengan Herzog.
Kedua daftar Arab tersebut juga diperkirakan akan merekomendasikan Eisenkot. Jika seluruh 19 anggota parlemen Arab memberikan rekomendasi kepadanya, Eisenkot berpotensi memperoleh total 67 rekomendasi, sementara Netanyahu mendapat 53.
Dukungan tersebut dapat memperkuat peluang Eisenkot memperoleh mandat untuk membentuk pemerintahan, meskipun Partai Likud pimpinan Netanyahu tetap menjadi partai tunggal dengan perolehan kursi terbesar.
Namun, rekomendasi kepada presiden tidak otomatis berarti partai-partai tersebut sepakat bergabung atau mendukung koalisi pemerintahan. Herzog juga tidak diwajibkan menunjuk pemimpin partai terbesar atau kandidat yang memperoleh rekomendasi terbanyak.
Di tengah koordinasi oposisi, Eisenkot menuduh Netanyahu dan Likud berupaya mendiskreditkan hasil pemilu serta Komite Pemilihan Umum Pusat.
“Likud dan Netanyahu berjuang untuk membatasi kekalahan mereka dan terus melancarkan serangan destruktif serta penuh kekerasan untuk mendelegitimasi hasil pemilu dan Komite Pemilihan Umum Pusat,” tulis Eisenkot di platform X pada Senin (2/11).
Ia mengatakan, kampanye tersebut menunjukkan “bahaya besar” jika Netanyahu dan Likud tetap mengendalikan lembaga-lembaga pemerintahan.
“Mereka telah terbiasa bertindak sesuka hati tanpa batasan atau kendali. Namun, masa-masa itu sudah berakhir,” tambahnya.
Pernyataan tersebut muncul setelah Likud meminta Komite Pemilihan Umum menggelar rapat mendesak untuk membahas dugaan campur tangan asing sebelum hasil pemilu disahkan.
Netanyahu dan partai-partai sayap kanan sekutunya menuding adanya kecurangan dan manipulasi dalam pemungutan suara di komunitas Arab Palestina. Namun, laporan yang tersedia tidak menyertakan bukti yang membuktikan tuduhan tersebut.
Menanggapi hal itu pada Senin (2/11) malam, Ketua Komite Pemilihan Umum Pusat, Hakim Noam Sohlberg, mengatakan hasil pemilu akan diumumkan sesuai jadwal, sebagaimana dilaporkan Israel Hayom.
Para pemimpin partai oposisi dijadwalkan bertemu pada Selasa (3/11) pagi di Hotel Dan Acadia, Herzliya, untuk menyelaraskan langkah sebelum Herzog memulai konsultasi.
Menurut Yedioth Ahronoth, pertemuan tersebut akan dihadiri Eisenkot, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman, Yair Golan, dan Yair Lapid.
Meski sama-sama mendukung Eisenkot, para pemimpin oposisi masih memiliki perbedaan mendasar mengenai peran partai-partai Arab dalam pemerintahan mendatang.
Lieberman menolak bergabung dengan pemerintahan yang melibatkan partai-partai Arab atau bergantung pada dukungan mereka di parlemen. Sikap tersebut menjadi salah satu hambatan utama untuk mengubah potensi 67 rekomendasi menjadi dukungan mayoritas bagi pemerintahan baru.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 'Israel' tentang Pemerintahan, anggota parlemen yang ditunjuk Herzog mendapat waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan. Presiden dapat memberikan perpanjangan waktu hingga 14 hari.
Namun, memperoleh mandat tersebut tidak otomatis menjadikan Eisenkot sebagai perdana menteri dan juga tidak menjamin bahwa ia mampu membentuk pemerintahan.
Dengan tidak adanya satu pun blok yang menguasai mayoritas kursi, tahap selanjutnya akan bergantung pada kemampuan partai-partai untuk mengatasi perbedaan mengenai keanggotaan koalisi dan bentuk dukungan di parlemen. (zarahamala/arrahmah.id)