GAZA (Arrahmah.id) - Tiga badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa sekitar 1,4 juta warga Palestina di Jalur Gaza masih menghadapi krisis ketahanan pangan akut atau tingkat yang lebih parah, meskipun ada sedikit perbaikan berkat perluasan bantuan kemanusiaan.
Dalam laporan terbaru yang dirilis pada Kamis (23/7/2026), Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), UNICEF, dan Program Pangan Dunia (WFP), merujuk pada analisis Integrated Food Security Phase Classification (IPC), menyatakan bahwa sekitar 67 persen populasi Gaza saat ini berada dalam fase IPC 3 atau lebih tinggi. Angka ini menunjukkan penurunan dari sekitar 1,6 juta orang (77 persen populasi) pada akhir 2025. Kendati demikian, sebanyak 212.000 warga masih terjebak dalam kondisi darurat (IPC Fase 4), khususnya di dekat garis kuning yang dikuasai militer 'Israel' dengan akses kemanusiaan yang sangat dibatasi.
PBB mencatat bahwa perbaikan ketahanan pangan didorong oleh peningkatan bantuan makanan, nutrisi, kesehatan, dan pertanian menyusul kesepakatan gencatan senjata Oktober 2025 lalu. Pada Mei lalu, distribusi paket makanan bahkan berhasil menjangkau sekitar 1,5 juta orang, sementara program nutrisi mampu menjangkau 60 persen anak di bawah usia lima tahun.
Kendati demikian, para kepala badan PBB memperingatkan bahwa kemajuan ini sangat rapuh dan dapat berbalik arah dengan cepat. Pasokan makanan dinilai masih belum memadai dalam hal jumlah, kualitas, dan keragaman gizi, diperparah dengan terbatasnya impor produk segar serta pembukaan penyeberangan yang hanya terpusat di Kerem Shalom (Abu Salem).
Meskipun tingkat malnutrisi akut menurun, PBB memperkirakan sekitar 74.000 anak akan membutuhkan perawatan malnutrisi akut dalam setahun ke depan, termasuk lebih dari 11.000 kasus kategori parah, serta 25.000 perempuan hamil dan menyusui yang memerlukan dukungan nutrisi. Saat ini, hanya satu dari lima anak di Gaza yang memiliki akses terhadap pola makan yang memadai, sementara separuh rumah tangga mendapat jatah air kurang dari 15 liter per orang per hari.
Dari sisi ekonomi, pemulihan mata pencaharian praktis belum berjalan. Lebih dari 70 persen lahan pertanian hancur atau tidak dapat diakses, dan aktivitas melaut bagi nelayan tetap dilarang. Kerusakan infrastruktur fisik secara keseluruhan diperkirakan mencapai USD 35,2 miliar, dengan kebutuhan biaya rekonstruksi menembus angka USD 71,4 miliar.
PBB memperingatkan bahwa bantuan kemanusiaan terus merosot sejak Februari akibat krisis pendanaan dan ketidakpastian operasional lembaga kemanusiaan. Tanpa kelanjutan bantuan pangan, sekitar 1,9 juta warga Gaza (90 persen populasi) terancam kembali jatuh ke jurang krisis pangan parah hingga Desember mendatang.
FAO, UNICEF, dan WFP mendesak segera dibukanya akses kemanusiaan melalui jalur penyeberangan di wilayah utara dan selatan, termasuk rute melalui Mesir, Yordania, dan 'Israel', serta mendesak masuknya pasokan bahan bakar, gas memasak, material tempat tinggal, dan barang-barang komersial tanpa hambatan. (zarahamala/arrahmah.id)