![Warga Palestina, termasuk anak-anak, mengumpulkan barang-barang yang dapat digunakan di gedung-gedung yang rusak berat setelah serangan “Israel” di Rafah, Gaza pada 12 Februari 2024. [Yasser Qudih – Anadolu Agency]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2024/02/PBB2.jpg?fit=1200%2C800&ssl=1)
(Arrahmah.id) – Jangan pernah mempercayai konsep hak asasi manusia PBB. Ketika “Israel” terus melakukan genosida di Rafah, yang seharusnya merupakan zona aman yang ditetapkan oleh “Israel” sendiri sementara “Israel” terus memburu Hamas di wilayah lain di Gaza, PBB mengadakan konferensi pers harian dan menggunakan jargon yang biasa digunakan, dengan hati-hati menghindari pernyataan apa pun yang dapat ditafsirkan sebagai reaksi terhadap kejahatan perang “Israel”.
Kita mungkin mengira bahwa setelah “Israel” membunuh puluhan ribu warga Palestina dan mengumpulkan hampir seluruh penduduk di Rafah untuk pemusnahan, PBB setidaknya akan menggunakan kata-kata yang lebih keras. Namun, seperti yang dinyatakan oleh Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric, rekan-rekan kemanusiaan dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) “telah meningkatkan kekhawatiran akan peningkatan eskalasi di kota paling selatan Gaza, tempat ratusan ribu warga Palestina mencari perlindungan.”
Kekhawatiran meningkat? Ini bahkan lebih buruk.
“Kami melihat lagi warga Palestina dibunuh kemarin. Yang kami butuhkan adalah gencatan senjata kemanusiaan,” kata Dujarric menjawab pertanyaan lain mengenai situasi di Rafah. “Sekretaris Jenderal merasa sangat penting untuk melakukan gencatan senjata kemanusiaan ini. Kemarin kita juga menyaksikan pembebasan dua sandera “Israel”, dan kami sangat menyambut baik kenyataan bahwa keduanya telah mendapatkan kembali kebebasannya. Dan penting untuk melihat pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang tersisa.”
Warga Palestina dibantai oleh “Israel”, dan PBB memusnahkan kehadiran mereka bahkan dari pernyataan-pernyataan yang seharusnya membahas genosida yang warga Gaza alami. Situasi penyanderaan “Israel” digunakan sebagai pengalih perhatian, salah satunya adalah fakta bahwa Hamas mengusulkan sebuah rencana yang ditolak mentah-mentah oleh “Israel”.
PBB mengirimkan pesan yang jelas: gencatan senjata kemanusiaan apa pun akan terikat erat pada pembebasan sandera “Israel” dan hanya jika Perdana Menteri “Israel” Benjamin Netanyahu menyetujuinya. Sejauh ini, Netanyahu dengan jelas menunjukkan bahwa sisa sandera “Israel” sudah menjadi korban dalam genosida yang menimpa warga Palestina di Gaza.
Pertanyaan lainnya terkait permintaan “Israel” untuk membantu PBB dalam melakukan pengusiran paksa warga Palestina. “Kami ingin memastikan bahwa apa pun yang terjadi dilakukan dengan menghormati hukum internasional, sepenuhnya menghormati warga sipil,” kata Dujarric. “Kami tidak akan menjadi pihak yang melakukan pemindahan paksa.”
Mungkin PBB perlu mendengar bahwa mereka mendorong pelanggaran hukum internasional yang dilakukan “Israel” termasuk genosida, dan mereka selalu menjadi pihak yang melakukan pemindahan paksa rakyat Palestina sejak menganut ideologi kolonial Zionis dan membuat Rencana Pemisahan pada 1947.
Kata-kata Dujarric bukan hanya tidak berarti apa-apa dalam kaitannya dengan kepedulian PBB terhadap Palestina, yang sebenarnya tidak dimiliki oleh PBB, namun ia juga berusaha menyembunyikan peran historis PBB dalam pemindahan paksa warga Palestina. Peran PBB dalam menciptakan “Israel” – sebuah entitas kolonial di tanah Palestina yang dicuri – setara dengan keterlibatan dalam pengungsian paksa, pembersihan etnis dan sekarang juga genosida.
Namun, Palestina terus-menerus dipaksa oleh PBB sendiri untuk tetap tunduk pada tuntutan dan dugaan internasional. Mulai dari berdirinya “Israel” dan pengakuan internasional setelahnya, hingga tidak berfungsinya kompromi dua negara, akibat yang terpaksa dipetik oleh rakyat Palestina adalah kehancuran mereka sendiri dengan restu penuh dari PBB.
Pejabat atau entitas mana pun yang meminta warga Palestina untuk mematuhi hukum internasional selalu merupakan tindakan munafik. Pada tahap ini, siapa pun yang menganjurkan gencatan senjata yang tidak permanen, pengakuan penuh atas hak rakyat Palestina untuk melakukan perlawanan anti-kolonial dan hak politik penuh mereka atas tanah dan pembebasan mereka, sebaiknya tetap diam. Masyarakat yang terjajah mempunyai hak untuk mempertahankan diri dari penjajah. PBB harus memahami hal itu. (zarahamala/arrahmah.id)
*Ramona Wadi adalah peneliti independen, jurnalis lepas, dan seorang blogger. Tulisannya mencakup berbagai tema yang berkaitan dengan Palestina, Chili dan Amerika Latin.
