GAZA (Arrahmah.id) -- Pemimpin baru kelompok perlawanan Palestina Hamas, Khalil al-Hayya, memaparkan enam prioritas utama gerakannya dalam pidato publik pertamanya sejak ditunjuk sebagai kepala biro politik Hamas.
Di antara enam agenda tersebut, penghentian penuh ofensif militer Israel di Jalur Gaza dan penarikan pasukan Israel dari wilayah itu ditempatkan sebagai prioritas paling utama.
Dilansir Middle East Monitor (22/7/2026), pernyataan tersebut disampaikan di tengah upaya mediasi internasional yang masih berlangsung untuk mempertahankan gencatan senjata dan mempercepat pemulihan Gaza pascaperang.
Khalil al-Hayya, yang secara resmi ditunjuk sebagai pemimpin Hamas menggantikan Yahya Sinwar, menyampaikan pidatonya pada Rabu (22/7) waktu setempat.
Dalam pidato yang disiarkan televisi dan media daring, ia menegaskan bahwa fokus utama Hamas saat ini adalah mengakhiri perang secara menyeluruh, memastikan penarikan penuh militer Israel dari Gaza, serta menjamin pelaksanaan seluruh kesepakatan gencatan senjata yang telah dicapai sebelumnya.
Selain penghentian perang, Al-Hayya menyebut prioritas kedua adalah memulihkan kehidupan warga Gaza yang terdampak konflik. Hamas, menurutnya, akan berupaya mempercepat rekonstruksi, mencegah pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, memperbaiki kondisi kemanusiaan, dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.
"Prioritas kami adalah mengakhiri agresi Israel secara menyeluruh, memastikan penarikan penuh pasukan pendudukan dari Gaza, serta memulihkan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat Palestina," kata Khalil al-Hayya dalam pidatonya.
Ia juga menyerukan kepada negara-negara mediator agar menekan Israel untuk melaksanakan seluruh tahapan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
Menurut sejumlah media Timur Tengah, enam prioritas yang dipaparkan Al-Hayya mencakup: penghentian perang dan penarikan Israel dari Gaza; pemulihan kondisi hidup masyarakat; percepatan rekonstruksi wilayah; pencegahan rencana pemindahan warga Palestina; pembebasan tahanan Palestina; serta penguatan persatuan nasional Palestina dalam menghadapi tantangan pascaperang.
Pidato tersebut muncul hanya beberapa pekan setelah Hamas mengumumkan pembubaran badan pemerintahannya di Gaza dan menyatakan kesediaan menyerahkan pengelolaan sipil wilayah itu kepada komite teknokrat yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah mediator internasional. Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya mempercepat rekonstruksi Gaza sekaligus membuka ruang bagi solusi politik yang lebih luas.
Meski demikian, berbagai tantangan masih membayangi proses perdamaian. Israel tetap menuntut pelucutan senjata Hamas sebagai syarat utama penyelesaian konflik, sementara Hamas menolak tuntutan tersebut dan menegaskan haknya untuk mempertahankan perlawanan.
Perbedaan mendasar ini membuat sejumlah perundingan yang dimediasi Mesir, Qatar, Turki, dan Amerika Serikat masih mengalami kebuntuan.
Di lapangan, kondisi Gaza juga masih sangat memprihatinkan. Sebagian besar wilayah mengalami kerusakan berat akibat perang yang berlangsung hampir tiga tahun. Infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sekolah, dan kawasan permukiman masih membutuhkan rekonstruksi besar-besaran.
Pada saat yang sama, Israel masih menguasai sebagian besar wilayah Gaza dan terus memperkuat posisinya di sejumlah area strategis. (hanoum/arrahmah.id)