TEL AVIV (Arrahmah.id) -- Pernyataan keras pemimpin Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi) yang menyebut militer 'Israel' sebagai "pengajar dosa paling berat" memicu kontroversi di 'Israel' dan menuai kecaman dari kalangan oposisi.
Ucapan tersebut disampaikan dalam demonstrasi besar menolak wajib militer bagi komunitas Yahudi Haredi di Yerusalem, di tengah meningkatnya tekanan pemerintah untuk merekrut warga ultra-Ortodoks ke dalam Angkatan Bersenjata Israel (IDF).
Menurut laporan harian Israel Yedioth Ahronoth yang dikutip Anadolu Agency dan Middle East Monitor (30/6/2026), pernyataan itu disampaikan oleh salah seorang pemimpin Haredi, Rabbi Dov Lando Yezdi, saat berpidato di hadapan ribuan demonstran.
Ia menuding dinas militer bertentangan dengan ajaran agama Yahudi dan menyerukan para pelajar sekolah agama (yeshiva) agar tidak memenuhi panggilan wajib militer.
"Dinas militer mengajarkan orang melakukan dosa yang paling berat di negara yang tidak suci ini. Seluruh tentara ini hanya ada untuk menodai nama Tuhan. Jangan terjebak, jangan bergabung dengan tentara," ujar Rabbi Dov Lando Yezdi.
Pernyataan tersebut segera memicu reaksi dari para pemimpin oposisi 'Israel' yang menilai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersikap diam terhadap serangan verbal kepada militer. Ketua oposisi Yair Lapid mengecam tidak adanya respons pemerintah.
"Ketika para pemimpin ekstremis menghina tentara 'Israel' yang mempertaruhkan nyawa demi negara, perdana menteri memilih bungkam. Sikap diam itu sama saja dengan memberikan legitimasi," kata Yair Lapid.
Kontroversi ini muncul ketika 'Israel' menghadapi krisis kekurangan personel militer akibat perang berkepanjangan di beberapa front.
Mahkamah Agung 'Israel' sebelumnya memutuskan bahwa pemerintah tidak lagi dapat memberikan pengecualian otomatis kepada pelajar Haredi dari kewajiban wajib militer, sehingga ribuan pemuda ultra-Ortodoks mulai menerima surat panggilan dinas.
Kebijakan tersebut memicu gelombang demonstrasi besar dari komunitas Haredi yang menilai belajar Taurat merupakan kewajiban agama yang tidak boleh diganggu oleh dinas militer.
Selama puluhan tahun, sebagian besar laki-laki Haredi memperoleh pengecualian dari wajib militer untuk melanjutkan pendidikan agama di yeshiva. Namun, meningkatnya kebutuhan personel IDF di tengah konflik berkepanjangan membuat pemerintah 'Israel' berupaya memperluas wajib militer kepada kelompok tersebut.
Kebijakan itu menjadi salah satu isu politik paling sensitif dan bahkan mengancam stabilitas koalisi pemerintahan Netanyahu karena sejumlah partai Haredi menolak keras perubahan aturan tersebut. (hanoum/arrahmah.id)