SURIAH (Arrahmah.com) – Pemimpin Hai’ah Tahrir Syam (HTS) mengatakan bahwa organisasinya harus memasuki daerah-daerah yang dikendalikan oleh milisi Suriah yang didukung Turki dan membentuk “pemerintahan bersatu”.
Selama pertemuan dengan pengungsi Suriah di provinsi Idlib yang dikuasai pejuang oposisi, di mana HTS adalah kelompok dominan, Abu Muhammad Al Jaulani mengatakan “orang-orang di daerah Perisai Eufrat dan Ranting Zaitun, menyerukan Hai’ah Tahrir Syam untuk masuk daerah mereka”, lansir Zaman Alwasl (17/8/2021).
Turki meluncurkan Operasi Perisai Eufrat pada 2016 di provinsi Aleppo utara melawan militan ISIS, dengan bantuan pasukan proksi Suriah.
Pada tahun 2018, Turki dan pasukan sekutunya meluncurkan Operasi Ranting Zaitun melawan Pasukan Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) di Afrin di provinsi barat laut Aleppo. Ini diikuti pada tahun 2019 oleh Operasi Mata Air Perdamaian melawan YPG di timur laut Suriah.
Turki telah menciptakan “Tentara Nasional Suriah” (SNA) sebagai kekuatan proksi sekutu di Suriah.
Video komentar Al Jaulani disiarkan oleh Amjad Media Agency HTS. Sumber mengatakan kepada layanan bahasa Arab The New Arab bahwa itu direkam sekitar 6 Agustus.
Jaulani menambahkan bahwa harus ada “pemerintahan bersatu” untuk mengatur provinsi Idlib yang didominasi HTS dan daerah-daerah yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok Suriah yang didukung Turki.
“Penting bahwa ada satu otoritas, satu set institusi, dan satu otoritas untuk mengelola semua wilayah yang dibebaskan yang dikendalikan oleh oposisi Suriah,” katanya.
“Hari ini ada perbedaan besar antara wilayah Idlib dan Perisai Eufrat dan Ranting Zaitun dan itu adalah bahwa di Idlib ada satu administrasi dan di wilayah Perisai Eufrat dan Ranting Zaitun ada banyak administrasi dan otoritas.”
Pejuang yang didukung Turki kadang-kadang bentrok satu sama lain di wilayah Suriah yang mereka kuasai dan ini disorot oleh Jaulani.
“Daerah-daerah yang dikendalikan oleh SNA ini masih terperosok dalam kekacauan dan masalah keamanan, sosial, dan politik, berbeda dengan provinsi Idlib, yang telah mengalami pertumbuhan dan solusi untuk masalah yang diderita rakyatnya,” kata Jaulani.
HTS, yang sebelumnya berafiliasi dengan Al-Qaeda, membentuk “Pemerintah Keselamatan Nasional” untuk mengelola wilayah yang dikontrolnya di provinsi Idlib pada 2017. “Pemerintah” yang tidak diakui itu menyaingi “Pemerintah Sementara Suriah” oposisi Suriah yang dibentuk oleh kelompok yang lebih moderat. Koalisi Nasional Suriah (SNC) pada tahun 2013 tetapi memiliki sedikit otoritas di lapangan.
Pada tahun 2017, HTS memutuskan semua hubungannya dengan Al-Qaeda dan baru-baru ini mencoba menampilkan wajah yang lebih “moderat”. Namun, masih ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh AS, Inggris, dan Turki.
Sebuah sumber anonim dari SNA membantah klaim Jaulani bahwa warga Suriah yang tinggal di bawah kendali SNA ingin HTS memasuki wilayah mereka.
“Tidak ada pertemuan atau kontak antara HTS dan pasukan sipil revolusioner, tokoh suku, dewan lokal, atau faksi militer di daerah yang dikendalikan oleh SNA di [provinsi] utara Aleppo”, kata sumber itu. (haninmazaya/arrahmah.com)
