JAKARTA (Arrahmah.id) – Kelanjutan gelombang aksi unjuk rasa yang dimotori oleh elemen mahasiswa diprediksi akan sangat bergantung pada respons pemerintah terhadap berbagai tuntutan yang disuarakan.
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo, menilai pemerintah memegang peran penting dalam menentukan apakah situasi akan mereda atau justru semakin memanas.
Menurut Wasisto, hingga saat ini belum terlihat adanya ruang dialog yang sehat dan konstruktif antara mahasiswa sebagai pihak yang menyampaikan aspirasi dengan pemerintah selaku pembuat kebijakan. Kondisi tersebut membuat kedua belah pihak belum menemukan titik temu.
"Saya pikir tergantung dari respons balik pemerintah melihat aksi tersebut karena hingga saat ini belum ada titik temu dialog antara mahasiswa dan pemerintah," kata Wasisto kepada Inilah.com, Minggu (14/6/2026).
Ia juga menepis berbagai spekulasi mengenai adanya pihak tertentu yang menjadi penunggang atau dalang di balik aksi demonstrasi mahasiswa.
Menurutnya, massa yang turun ke jalan berasal dari berbagai latar belakang dan elemen masyarakat, sehingga sulit menyimpulkan adanya aktor politik tertentu yang mengendalikan pergerakan tersebut.
"Tentunya kalau kita melihat aksi itu terdiri dari berbagai elemen yang mana agak sulit untuk identifikasi adanya aktor lain yang berkepentingan," jelasnya.
Wasisto menilai pemerintah sebaiknya segera membuka ruang komunikasi dengan para demonstran. Aspirasi yang dibawa mahasiswa, menurutnya, perlu dipandang sebagai masukan dan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
"Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi mereka," sambungnya.
Ia mengingatkan bahwa mengabaikan tuntutan publik dapat memunculkan konsekuensi berupa gelombang demonstrasi yang lebih besar di kemudian hari.
Jika pemerintah memilih menutup telinga terhadap berbagai keluhan yang disampaikan mahasiswa, potensi aksi lanjutan dinilai sangat terbuka.
"Saya pikir potensi demo lanjutan akan besar," pungkas Wasisto.
Diketahui, situasi di Ibu Kota sempat memanas setelah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi mahasiswa dari berbagai kampus di wilayah Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi perekonomian nasional. Mereka menyoroti tingginya harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), mendesak pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta meminta peninjauan ulang terhadap berbagai kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan rakyat.
Aksi tersebut menjadi sinyal bahwa ruang partisipasi publik tetap dibutuhkan dalam proses demokrasi.
Respons pemerintah terhadap aspirasi yang berkembang dinilai akan menjadi faktor penentu apakah gelombang protes dapat diredam melalui dialog atau justru berkembang menjadi gerakan yang lebih luas.
(ameera/arrahmah.id)