Saat badai petir melanda kota perbatasan di Thailand pada bulan Mei, sekelompok keluarga dari Myanmar merayakan awal musim hujan bersama dari kompleks mereka. Laki-laki mengunyah sirih dan minum teh dari beranda, anak-anak berlarian sampai pakaian mereka basah kuyup, seorang wanita mengenakan sarung mengeluarkan sampo dan mencuci rambutnya.
Sementara mereka menikmati istirahat dari panas yang menyengat, itu adalah jeda sesaat bagi keluarga, yang semuanya adalah pengungsi.
BacaJuga
Mereka datang dari latar belakang yang sangat berbeda: politisi dan pengorganisasi masyarakat, pegawai negeri yang menolak bekerja di bawah pemerintahan militer, dan warga umum yang tersapu dalam gerakan pro-demokrasi. Kisah-kisah mereka menyatu karena mereka semua meninggalkan rumah mereka setelah kudeta militer Februari lalu, menyeberang secara tidak teratur ke Thailand, dan memohon kepada badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) untuk perlindungan kemanusiaan.
Tidak dapat kembali ke Myanmar dengan aman atau tinggal secara legal di Thailand, yang tidak mengakui pengungsi yang tinggal di luar kamp, mereka termasuk di antara 288 pengungsi dari Myanmar yang dirujuk oleh UNHCR di Thailand ke pemerintah negara ketiga untuk pertimbangan pemukiman kembali sejak awal 2021, menurut database online UNHCR. Jumlah ini mungkin juga termasuk pengungsi yang menyeberang ke Thailand sebelum kudeta, setelah melarikan diri dari gelombang penganiayaan dan kekerasan sebelumnya.
Proses penyaringan pemukiman kembali tidak memiliki batas waktu yang pasti, dan beberapa keluarga yang berbicara dengan Al Jazeera mengatakan bahwa mereka memulai prosesnya lebih dari setahun yang lalu. Sementara mereka menunggu, mereka jarang menjelajah di luar kompleks mereka karena status mereka yang tidak berdokumen.
Saat mereka menyaksikan musim berubah bersama, berduka atas apa yang mereka tinggalkan dan mengantisipasi apa yang ada di depan, mereka telah menjalin persahabatan yang kuat.
“Kami datang ke sini, bertemu satu sama lain dan menjadi sebuah komunitas,” kata Saw Htoo, seorang pendeta Baptis dari etnis minoritas Karen Myanmar. “Kami berbagi kesamaan, yang membuatnya lebih mudah untuk menghadapi masalah kami.”
Dia dan pengungsi lain yang ditampilkan dalam laporan ini telah diidentifikasi dengan nama samaran dan lokasi mereka dirahasiakan karena alasan keamanan.
Pengungsi Urban
Dalam 17 bulan sejak militer Myanmar merebut kekuasaan, ia telah berusaha untuk membersihkan negara dari perbedaan pendapat dan menghancurkan perlawanan luas terhadap kekuasaannya. Tentara dan polisi telah menembak mati ratusan pengunjuk rasa tanpa kekerasan, sementara militer menanggapi gerakan perlawanan bersenjata yang meningkat dengan menyerang masyarakat dengan pengeboman, tembakan artileri, dan pembakaran.
Hampir 800.000 orang telah meninggalkan rumah mereka sejak kudeta, menurut data terbaru kemanusiaan PBB yang diterbitkan pada Juni, yang mengidentifikasi 758.000 orang terlantar di Myanmar dan 40.000 yang menyeberang ke India.
Laporan itu tidak menyebutkan pengungsi di Thailand. Dalam menanggapi pertanyaan yang dikirim melalui email, Morgane Roussel-Hemery dari kantor UNHCR Thailand mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pada 22 Juni, tidak ada pengungsi dari Myanmar yang tinggal di sisi perbatasan Thailand menurut pemerintah Thailand.
Dia menambahkan bahwa pemerintah Thailand memimpin respons pengungsi negara itu di perbatasan, di mana mereka telah menetapkan prosedur operasi standar Maret lalu yang menetapkan bahwa semua pengungsi harus ditempatkan di “daerah aman sementara” di bawah administrasi tentara Thailand.
Meskipun 20.000 orang telah ditempatkan di daerah-daerah ini pada 22 Juni, semuanya telah kembali ke Myanmar “setelah pertempuran dilaporkan mereda”, klaim Roussel-Hemery, lagi-lagi mengutip pemerintah Thailand. UNHCR belum diberikan akses untuk menentukan kebutuhan perlindungan pengungsi sebelum mereka kembali, katanya kepada Al Jazeera.
Kelompok hak asasi manusia termasuk Human Rights Watch dan Fortify Rights telah melaporkan bahwa pejabat Thailand kadang-kadang mendorong kembali pengungsi dari Myanmar dan memblokir masuk mereka melintasi perbatasan. Pemerintah Thailand telah membantah klaim ini.
Situasi telah memburuk sejak minggu terakhir bulan Juni, ketika pertempuran sengit pecah antara militer dan kelompok perlawanan bersenjata di dekat perbatasan Thailand. Pasukan militer Myanmar sejak itu berulang kali menyerang daerah itu dari udara, menyebabkan korban di antara warga sipil dan pejuang.
Roussel-Hemery dari UNHCR mengatakan kepada Al Jazeera bahwa antara 29 Juni dan 4 Juli, pemerintah Thailand telah menghitung 1.429 orang dari Myanmar yang telah melarikan diri ke Thailand, 802 di antaranya tetap berada di “daerah aman sementara”.
UNHCR menolak untuk memberikan informasi tentang jumlah “pengungsi perkotaan”, atau mereka yang tinggal di luar kamp, alih-alih menekankan bahwa keselamatan mereka terutama menjadi tanggung jawab negara.
Tetapi dengan pengungsi perkotaan yang tidak diakui dan tidak dihitung oleh pemerintah Thailand, mereka tetap berada dalam situasi genting. Al Jazeera berbicara dengan tiga dari mereka tentang mengapa mereka datang ke Thailand dan bagaimana mereka bertahan dalam situasi mereka saat ini sambil menunggu kemungkinan pemukiman kembali.
Salah satunya adalah Thida, yang bersama suaminya bergabung dengan kerumunan pengunjuk rasa di Yangon pada minggu-minggu setelah kudeta, dan pada bulan Mei, bersembunyi karena takut ditangkap. Pada bulan Oktober, ketika Thida hamil delapan bulan, pasangan itu memutuskan untuk meninggalkan negara itu.
Mereka bersembunyi di sebuah desa dekat perbatasan selama seminggu sebelum menyeberang ke Thailand dalam hujan, membawa barang-barang mereka di punggung mereka. “Itu sangat sulit dan saya terus tergelincir. Beruntung bayi saya selamat,” kata Thida. “Ketika saya pertama kali tiba di sini, saya sangat senang sehingga saya mulai menangis, karena saya tahu bahwa saya tidak akan mati.”
Bagi Saw Htoo, momen untuk kabur dari rumah terjadi pada Maret lalu. Istrinya, seorang administrator rumah sakit di Mandalay, termasuk di antara ratusan ribu pegawai negeri yang menolak bekerja di bawah pemerintahan militer. Satu pekan setelah militer mulai menangkap orang-orang yang bergabung dalam pemogokan, pasangan itu memutuskan untuk meninggalkan kota dengan putri mereka yang masih sekolah dasar.
Selama delapan bulan berikutnya, mereka secara bertahap berjalan lebih dari 800 kilometer (497 mil) tenggara untuk mencari keselamatan dan tempat di mana putri mereka dapat bersekolah, dan pada bulan November, mereka menjual barang-barang mereka dan menyeberang ke Thailand. “Kami meninggalkan segalanya di Burma dan kami melarikan diri,” kata Saw Htoo. “Menurut pepatah Burma, itu disebut ‘membongkar rakit’.”
Mereka bersembunyi di tempat yang dekat dengan keluarga lain selama sekitar empat bulan sebelum pindah ke tempat tinggal mereka saat ini. “Saat itu, kami telah berpindah sekitar enam atau tujuh kali, dan kami mulai menjadi gila,” katanya. “Pergi dari satu tempat ke tempat lain, [putri saya] selalu bertanya, ‘Kapan kita harus pindah lagi?’”
Sekarang, putrinya menghabiskan waktunya di kamar yang dia tinggali bersama orang tuanya atau bermain dengan anak-anak lain di kompleks itu, termasuk putri Ko Ko. Seorang tokoh terkemuka di komunitas Muslim Myanmar dan aktivis yang mempromosikan kohesi sosial antara Muslim dan Budha, Ko Ko juga menjalankan saluran berita online yang berfokus pada isu-isu Muslim Myanmar. Meskipun dia menutupnya dalam beberapa hari setelah kudeta, dia tahu dia tidak aman. “Saya selalu khawatir seseorang datang dan mengetuk pintu untuk menangkap saya,” kata Ko Ko, yang berasal dari kota Naypyidaw.
Tapi itu adalah saudaranya, seorang dosen universitas, yang pertama kali mengalami masalah. Mei lalu, militer mengeluarkan surat perintah penangkapannya karena dia menolak bekerja di bawah pemerintahannya, dan kedua bersaudara itu memutuskan untuk melarikan diri ke Thailand. “Saya pikir setelah satu atau dua bulan, [rezim] ini semua akan selesai,” kata Ko Ko. “Saya pikir militer akan jatuh dan kemudian saya akan pulang dan melanjutkan pekerjaan saya.”
Tetapi krisis di Myanmar semakin memburuk, sehingga tiga bulan kemudian, saudara-saudara itu malah membawa orang tua, istri, dan empat anak mereka yang masih kecil. Keluarga menghadapi perjalanan yang sulit – pertama berkemah di tenda terpal di tengah hujan, dan kemudian mengarungi sungai Moei setinggi pinggang di malam hari dan berjalan melalui perbukitan dan ladang berlumpur – sebelum mereka dipersatukan kembali dengan dua bersaudara itu.
“Satu hal yang aneh adalah bahwa biasanya, anak-anak menangis di tengah hujan, tetapi bayi saya sangat ketakutan sehingga dia tidak menangis,” kata Ko Ko, yang putrinya baru berusia beberapa bulan saat itu. Ayahnya, sementara itu, berusia 70-an dan menggunakan tongkat untuk berjalan. “Ayah saya mengatakan kepada saya bahwa dia tidak pernah mengalami hal seperti itu sepanjang hidupnya,” katanya. (haninmazaya/arrahmah.id)
