ADEN (Arrahmah.id) - Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional pada Senin (9/11/2026) menuntut agar Iran berhenti mempersenjatai milisi Syiah Houtsi, menarik para pakar militernya, dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri Yaman. Pemerintah Yaman menuduh Teheran memperpanjang perang serta memberikan perlindungan politik dan diplomatik bagi kelompok tersebut.
Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform X pada Senin pagi, Kementerian Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Yaman mengecam keras pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran yang menuduh Arab Saudi melanggar kedaulatan Yaman, serta mengutuk serangan udara terhadap target-target sipil di negara tersebut.
Kementerian yang berbasis di Aden itu menyebut pernyataan Teheran sebagai upaya untuk memberikan “perlindungan politik dan media bagi milisi teroris Houtsi” sekaligus menghindari tanggung jawab atas perpanjangan konflik yang semakin memperdalam penderitaan kemanusiaan rakyat Yaman, lansir Arab News.
Kementerian tersebut menyatakan bahwa intervensi Iran telah berkembang, tidak lagi sebatas mendanai, mempersenjatai, dan melatih kelompok Houtsi, melainkan telah sampai pada keterlibatan langsung dalam merencanakan dan mengelola operasi militer mereka.
“Kementerian memandang perpaduan antara dukungan militer di lapangan dan perlindungan diplomatik di forum internasional ini sebagai bukti lebih lanjut mengenai sifat asli peran Iran dalam merongrong negara Yaman serta mengancam keamanan kawasan dan jalur-jalur perairannya,” bunyi pernyataan tersebut.
Pakar militer Iran
Kementerian tersebut merujuk pada pengumuman dari Kementerian Dalam Negeri Yaman yang menyatakan bahwa terdapat 21 pakar asing yang bekerja sama dengan kelompok Houtsi, termasuk 14 orang dari Korps Garda Revolusi Islam Iran dan tujuh orang dari kelompok Hizbullah Lebanon.
Menurut pernyataan tersebut, tanggung jawab mereka mencakup komando dan kendali, manajemen operasional, rudal balistik, pesawat nirawak (drone), peperangan elektronik, penyelundupan komponen militer, serta koordinasi operasi maritim—termasuk pemilihan kapal komersial untuk dijadikan sasaran serangan.
Kementerian tersebut menggambarkan kehadiran mereka sebagai “staf umum yang lengkap,” yang perannya melampaui sekadar pelatihan, yakni mencakup pengawasan, perencanaan, dan pengarahan operasi militer.
“Masyarakat Yaman menanggung akibatnya dengan nyawa, keamanan, dan mata pencaharian mereka,” ungkap pernyataan itu.
Pemerintah Yaman mengatakan Teheran memfasilitasi kelompok Houtsi untuk terus melakukan penculikan, pembunuhan, dan teror terhadap warga sipil, menembaki kota-kota serta fasilitas sipil, serta melakukan pengepungan yang menyebabkan kelaparan di kalangan penduduk.
Pemerintah Yaman juga menuduh kelompok tersebut berulang kali menyerang wilayah Arab Saudi, kapal-kapal komersial, serta jalur pelayaran maritim di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab.
Perselisihan mengenai korban sipil
Pertukaran pernyataan diplomatik ini menyusul pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Iran yang mengecam serangan udara di pasar umum Al-Hadara, distrik Al-Wazi’iyah, provinsi Taiz, pada 6 November, serta serangan terhadap desa Al-Shariyah di distrik Bani Hashish, sebelah timur Sana'a.
Iran menyatakan bahwa serangan di pasar tersebut menewaskan 33 orang—termasuk 13 anak-anak—dan melukai puluhan lainnya, sementara serangan di desa Al-Shariyah menewaskan 33 orang lagi, termasuk perempuan dan anak-anak. Teheran juga mengecam penargetan terhadap anggota jaringan televisi Al-Masirah asal Yaman.
Pernyataan tersebut menggambarkan serangan-serangan itu sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan Piagam PBB, serta menyerukan penghentian segera operasi militer dan diakhirinya apa yang mereka sebut sebagai blokade ekonomi dan blokade udara terhadap Yaman.
Teheran juga menyerukan diakhirinya konflik—sebagaimana mereka menyebutnya—antara Arab Saudi dan Yaman melalui dialog yang didasarkan pada peta jalan yang telah disepakati sebelumnya.
Kementerian Luar Negeri Yaman menolak apa yang mereka sebut sebagai eksploitasi Iran terhadap para korban insiden pasar Al-Hadara untuk melontarkan tuduhan yang bertentangan dengan pernyataan dari otoritas Yaman yang berwenang.
Kementerian tersebut menyatakan bahwa otoritas terkait telah menyerukan penyelidikan independen terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional yang dilakukan oleh kelompok Houthi.
Embargo senjata dan bantuan Arab Saudi
Kementerian Yaman merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2216 dan 2624, yang memperluas embargo senjata hingga mencakup kelompok Houtsi sebagai sebuah entitas. Disebutkan bahwa pembatasan tersebut mencakup senjata, peralatan, bantuan teknis, pelatihan, dan pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan militer.
Pihaknya mendesak Teheran untuk menghormati kedaulatan negara-negara di kawasan, menghentikan dukungan terhadap kelompok-kelompok bersenjata, serta mengalokasikan sumber daya nasionalnya untuk meningkatkan taraf hidup penduduknya sendiri, alih-alih membiayai persenjataan dan jaringan penyelundupan.
Pernyataan itu juga membandingkan dugaan bantuan militer Iran kepada kelompok Houtsi dengan dukungan kemanusiaan dan pembangunan yang diberikan Arab Saudi kepada Yaman, serta bantuan bagi warga Yaman yang tinggal di Kerajaan tersebut.
"Selama dua belas tahun perang yang dipicu oleh milisi Houtsi dengan dukungan mereka, rezim Iran tidak memberikan apa pun kepada rakyat Yaman selain rudal, pesawat nirawak (drone) bunuh diri, perahu bermuatan bahan peledak, dan para ahli kehancuran," ungkap kementerian tersebut.
Ditambahkan pula bahwa Arab Saudi telah memberikan "bantuan kemanusiaan dan pembangunan yang sangat berharga," serta berbagai fasilitas bagi warga Yaman yang bekerja di sana, di mana penghasilan dan remitansi mereka membantu menopang kehidupan jutaan orang.
Kementerian tersebut menyimpulkan bahwa penghormatan terhadap kedaulatan Yaman menuntut Iran untuk berhenti mempersenjatai kelompok Houtsi, menarik para ahli militernya, dan mengakhiri campur tangan dalam pengambilan keputusan nasional negara tersebut.
Dinyatakan pula bahwa kepedulian yang diklaim Teheran terhadap rakyat Yaman seharusnya diwujudkan dengan menghentikan dukungan yang, menurut mereka, justru memperpanjang penderitaan rakyat Yaman dan memperparah kehancuran negara tersebut. Yaman telah dilanda konflik sejak kelompok Houtsi merebut Sanaa pada tahun 2014 dan memaksa pemerintah yang diakui secara internasional untuk meninggalkan ibu kota tersebut. Perang ini telah memicu salah satu krisis kemanusiaan paling parah di dunia. (haninmazaya/arrahmah.id)