SURABAYA (Arrahmah.id) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) mendesak pemerintah menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Desakan tersebut disampaikan melalui petisi daring yang hingga Senin (8/6/2026) pagi telah mengumpulkan 26.727 tanda tangan terverifikasi.
Seruan penghentian program MBG diumumkan melalui akun Instagram resmi BEM Unair dan ditandatangani Presiden BEM Unair, Rizqi Senja.
Dalam unggahan tersebut, BEM Unair mengajak masyarakat untuk mendukung penghentian sementara program MBG karena dinilai menyimpan berbagai persoalan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Menurut Rizqi Senja, polemik yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk pencopotan dan penetapan tersangka terhadap mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta penggeledahan kantor BGN, menjadi salah satu alasan utama pihaknya mempertanyakan pelaksanaan program tersebut.
"Pada akhirnya program yang problematik ini semakin menimbulkan pertanyaan publik setelah Kepala BGN dicopot dan kantor BGN digeledah. Itu menjadi indikasi yang cukup sentral bagi kami untuk menilai bahwa MBG memang memiliki persoalan serius yang harus dievaluasi," ujar Senja, Senin (8/6/2026).
Ia menjelaskan, petisi tersebut dibuat sebagai bentuk aspirasi publik sekaligus peringatan kepada pemerintah agar tidak mengabaikan berbagai kritik yang muncul terhadap pelaksanaan program MBG.
"BEM Unair ingin memberikan ultimatum kepada pemerintah bahwa MBG ini bermasalah. Karena itu kami membuat petisi untuk menghentikan MBG dan melihat seberapa besar kesadaran publik terhadap persoalan ini," katanya.
Senja menegaskan bahwa BEM Unair sejak awal memang menolak pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menjadi alasan penolakan tersebut, mulai dari implementasi di lapangan yang dinilai belum optimal, pembengkakan anggaran, hingga dugaan praktik mark-up dalam pengadaan barang dan jasa.
"Sejak awal kami menolak MBG karena banyak implementasi di lapangan yang tidak sesuai, menyerap anggaran negara dalam jumlah besar, dan muncul berbagai dugaan mark-up dalam pengadaan barang maupun jasa," ujarnya.
Meski demikian, BEM Unair tidak menutup kemungkinan program bantuan gizi tetap dijalankan dengan skema yang lebih terarah.
Salah satu usulan yang mereka sampaikan adalah memfokuskan program pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang dinilai lebih membutuhkan intervensi pemerintah dalam pemenuhan gizi anak.
"Kalau memang tujuan utamanya meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, mengapa tidak difokuskan ke daerah-daerah 3T yang memang membutuhkan? Dibandingkan daerah perkotaan yang sebagian besar keluarga masih mampu memenuhi kebutuhan makan anak-anak mereka sendiri," jelas Senja.
Dalam petisi tersebut, BEM Unair juga mengemukakan sejumlah kritik terhadap pelaksanaan MBG.
Mereka menyoroti berbagai kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah, penggunaan anggaran yang dianggap tidak efisien, serta dugaan praktik korupsi dalam pengadaan barang pendukung program.
BEM Unair menilai program MBG seharusnya dihentikan sementara hingga seluruh persoalan tersebut ditangani secara transparan dan akuntabel.
Mereka menegaskan bahwa setiap program pemerintah harus mengutamakan keselamatan masyarakat, efisiensi penggunaan anggaran, serta kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.
Petisi yang digagas BEM Unair juga mendapat respons luas di media sosial. Menurut Senja, hingga Minggu (7/6/2026), unggahan terkait petisi tersebut telah menjangkau sekitar 1,7 juta pengguna Instagram dengan tingkat keterlibatan yang tinggi.
Jumlah penandatangan petisi pun terus bertambah. Jika sehari sebelumnya berada di kisaran 25 ribu orang, hingga Senin pagi jumlahnya telah mencapai 26.727 tanda tangan terverifikasi dan diperkirakan masih akan terus meningkat.
Melalui petisi tersebut, BEM Unair mengajak masyarakat untuk ikut mengawal penggunaan anggaran negara serta memastikan setiap program pemerintah berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(ameera/arrahmah.id)