JAKARTA (Arrahmah.id) – Presiden Prabowo Subianto berencana akan menghapus skema kerja outsourcing. Rencana itu akan dikaji oleh Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang segera dibentuknya.
Adapun Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional terdiri dari seluruh pimpinan serikat buruh di seluruh Indonesia. Dewan ini berperan untuk menelaah keadaan buruh, mengevaluasi regulasi perburuhan, dan memberi nasihat kepada Presiden.
“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, bagaimana caranya kita, kalau bisa segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus oursourcing,” kata Prabowo dalam pidatonya di May Day 2025 di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025), dikutip dari Detik.com.
Namun begitu, Prabowo menekankan rencana tersebut harus dilihat secara realistis. Menurutnya, regulasi ketenagakerjaan juga harus berpihak pada kepentingan para investor dan pengusaha.
Pasalnya, jika para investor merasa keberatan dengan regulasi ketenagakerjaan, banyak investor yang enggan membangun pabrik di Indonesia. Dalam situasi tersebut, para buruh terancam kehilangan pekerjaannya.
“Kita juga harus realistis, harus juga realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” tegasnya.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Prabowo akan mempertemukan para pemimpin buruh dan perusahaan. Rencananya mereka akan dipertemukan di Istana Bogor dalam waktu dekat.
“Atas usul pimpinan saudara, dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor, 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama,” jelas Prabowo.
Prabowo akan meminta agar para pengusaha tidak menyejahterakan diri sendiri, tetapi juga harus mementingkan kesejahteraan para buruh.
“Saya akan katakan kepada para pengusaha ‘Saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik’,” tegas Prabowo.
(ameera/arrahmah.id)