NEW DELHI (Arrahmah.id) — Sejumlah pemimpin Muslim di India memprotes keputusan Kepolisian New Delhi yang membatalkan izin aksi demonstrasi di Jantar Mantar, New Delhi, yang sedianya digelar Kamis lalu. Mereka menilai pembatalan tersebut menghambat hak berkumpul secara damai dan berpotensi membuat para peserta berada dalam posisi berhadapan dengan aparat.
Dikutip Al Jazeera (20/9/2026), pembatalan izin tersebut disebut telah menimbulkan kekecewaan di kalangan penyelenggara. Mereka mengklaim telah melakukan tiga kali pertemuan dengan pejabat kepolisian, menyampaikan perkiraan jumlah peserta, rincian kegiatan, serta memberikan jaminan bahwa aksi akan berlangsung secara damai.
Dr. Qasim Rasul Ilyas, juru bicara All India Muslim Personal Law Board, mengatakan pihaknya merasa telah “ditipu” oleh kepolisian meskipun seluruh persiapan dan koordinasi mengenai aksi telah disampaikan sebelumnya.
Menurut Ilyas, tuntutan yang hendak disuarakan dalam aksi tersebut antara lain penghentian apa yang disebut sebagai ujaran kebencian, insiden pembunuhan oleh massa, serta pembongkaran masjid dan madrasah.
Mereka juga mempersoalkan sejumlah kebijakan terkait penerapan Uniform Civil Code atau hukum sipil seragam, serta rencana menjadikan lagu Vande Mataram sebagai lagu yang wajib dinyanyikan.
Vande Mataram merupakan lagu nasional India yang ditulis sastrawan Bankim Chandra Chattopadhyay pada akhir abad ke-19. Frasa utamanya berarti “Aku menghormatimu, wahai ibu” dan merujuk kepada India.
Lagu tersebut memiliki status resmi sebagai lagu nasional India, berdampingan dengan lagu kebangsaan Jana Gana Mana. Namun, sebagian organisasi Islam selama beberapa dekade menyampaikan keberatan terhadap penyanyian Vande Mataram, terutama karena bagian dari versi aslinya menggambarkan tanah air dalam bentuk dewi-dewi Hindu.
Rencana aksi berikutnya
Tokoh agama Islam Abu Talib Rahmani mengatakan pembatalan izin tersebut kemungkinan dapat membuat ribuan Muslim yang datang dari berbagai wilayah India tetap turun ke jalan tanpa izin.
Menurutnya, kondisi tersebut justru berpotensi memberikan kesempatan kepada kepolisian untuk mengambil tindakan terhadap para peserta. Karena itu, pihak penyelenggara memutuskan menunda aksi tersebut.
Sementara itu, Arif Masood, anggota legislatif dari Bhopal sekaligus anggota Partai Kongres, mengatakan pihaknya akan segera mengumumkan rencana baru untuk melakukan aksi. Koordinasi dengan kelompok-kelompok oposisi juga terus dilakukan agar aksi berikutnya dapat mencapai tuntutan yang disampaikan tanpa terjadi bentrokan.
Mantan anggota parlemen Ubaidur Rahman Al-Azmi menyatakan bahwa pada aksi berikutnya, umat Islam tidak akan kembali meminta izin kepada kepolisian untuk menggelar demonstrasi.
Ia mengatakan mereka akan mengorganisasi pawai langsung di Delhi tanpa terlebih dahulu meminta izin aparat.
Al-Azmi menegaskan bahwa upaya menghalangi perkumpulan secara damai tidak akan menghentikan komunitas Muslim dalam menyuarakan tuntutan mereka.
Situasi di India masih berkembang seiring adanya perbedaan antara keputusan aparat terkait izin demonstrasi dan tuntutan para pemimpin serta kelompok Muslim. Pembatalan izin tersebut juga memunculkan kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan jika pembatasan terhadap aksi dan aktivitas para aktivis terus berlanjut.
(Samirmusa/arrahmah.id)