JAKARTA (Arrahmah.id) — Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan terus memicu perbincangan di kalangan pengamat.
Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menyoroti bahwa persoalan yang dihadapi Purbaya tidak semata-mata berkaitan dengan pertarungan kepentingan atau dinamika politik, melainkan menyangkut substansi tata kelola serta regulasi keuangan negara.
Menurut Ichsanuddin, salah satu akar masalah utama dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah membengkaknya beban cicilan utang beserta pembayaran bunganya.
Ia menyebutkan angka tersebut kini telah mencapai lebih dari 35 persen dari total pendapatan negara, bukan lagi sekadar rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Soal fiskal sesungguhnya Purbaya sudah melihat tekanan cicilan utang dan bunga sudah di atas 35 persen terhadap pendapatan negara, bukan terhadap PDB," ujar Ichsanuddin pada Kamis (17/9/2026).
Ia mengibaratkan prinsip pengelolaan utang pemerintah selayaknya kemampuan finansial individu dalam membayar cicilan bulanan dari total pendapatan yang diterima.
Ketika porsi cicilan dan bunga terlalu besar, pemerintah otomatis kehilangan fleksibilitas untuk membiayai program-program strategis lainnya.
Tantangan Pembiayaan dan Proyek Whoosh
Ichsanuddin kemudian menyinggung berbagai kebijakan pembiayaan yang ditempuh pada masa kepemimpinan Purbaya, mulai dari penerbitan Patriot Bond dan Samurai Bond hingga penarikan dana dari Danantara sebesar Rp120 triliun.
Ia menilai ada keterkaitan krusial antara penarikan dana tersebut dengan beban pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang berada di kisaran Rp116 triliun.
Menurut catatannya, Purbaya sebelumnya sempat menolak untuk memasukkan beban proyek Whoosh ke dalam struktur APBN.
Langkah penarikan dana Rp120 triliun dari Danantara dinilai hampir seimbang dengan beban utang proyek tersebut, menyisakan ruang yang sangat tipis bagi pengelolaan kas negara.
Beririsan dengan Program Prioritas Pemerintah
Kondisi fiskal yang ketat ini, lanjut Ichsanuddin, langsung beririsan dengan kebutuhan anggaran untuk mendanai berbagai program prioritas pemerintah.
Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta Transfer ke Daerah (TKD) praktis ikut merasakan tekanan dari struktur anggaran yang sempit.
Ia juga menyoroti efisiensi dan kejelasan model bisnis dari sejumlah program yang tetap dipaksakan berjalan di tengah keterbatasan anggaran, termasuk persoalan tata kelola KDMP dan tingginya inefisiensi pada pelaksanaan program MBG.
Meski demikian, Ichsanuddin menegaskan bahwa pandangannya bukanlah bentuk pembelaan personal terhadap Purbaya.
Ia melihat langkah-langkah yang diambil mantan Menteri Keuangan tersebut sebagai upaya proporsional dalam membenahi tata kelola keuangan negara yang selama ini bermasalah.
Urgensi Pembenahan Regulasi UU Keuangan Negara
Lebih jauh, Ichsanuddin menarik akar masalah ini pada regulasi induk, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Ia berpandangan bahwa regulasi tersebut sudah sejak lama memiliki celah problematik yang semestinya direvisi secara menyeluruh, alih-alih sekadar merespons dinamika pergantian pejabat atau tekanan pihak eksternal maupun internal.
"Artinya sesungguhnya problemnya bukan sekadar problem pada power game, bukan hanya berhadapan dengan mafia, bukan cuma sekadar pada kebijakan eksternal dan internal, tapi problem regulasi yang harus dibenahi," tegasnya.
Sebagai penutup, Ichsanuddin turut menyinggung sikap Purbaya yang sempat menolak tawaran pinjaman dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF, yang dinilainya turut menjadi salah satu faktor dinamika di balik layar pencopotan tersebut.
(ameera/arrahmah.id)