JAKARTA (Arrahmah.id) — Pemerintah Indonesia menerima tawaran bantuan dari Malaysia untuk membantu menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus mengurangi risiko kabut asap lintas batas.
Tawaran tersebut diterima langsung Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/9/2026).
Prabowo mengatakan, Malaysia menawarkan dukungan berupa satu pesawat, tiga helikopter, serta 52 personel pemadam kebakaran untuk membantu penanganan karhutla di Indonesia, khususnya di Kalimantan.
“Kita bahas berbagai masalah yang pertama, dari pihak Malaysia, menawarkan bantuan ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan,” kata Prabowo seusai pertemuan, Jumat.
Presiden menyampaikan apresiasi atas tawaran tersebut. Menurutnya, Indonesia dan Malaysia merupakan negara sahabat yang memiliki hubungan dekat sehingga kerja sama dalam menghadapi persoalan lingkungan dapat dilakukan secara bersama.
“Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak walaupun itu kebakaran di Indonesia tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita, jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik,” ujar Prabowo.
Malaysia Tawarkan Sejumlah Dukungan
Tawaran bantuan Malaysia sebenarnya telah disampaikan sekitar satu pekan sebelum pertemuan Prabowo dan Ahmad Zahid.
Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, pada Rabu (9/9/2026) menyatakan Malaysia siap memberikan bantuan apabila diperlukan Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan serta mengurangi risiko kabut asap lintas batas.
Bantuan yang ditawarkan mencakup operasi water bombing menggunakan helikopter, dukungan pemadaman menggunakan pesawat amfibi, serta operasi penyemaian awan atau cloud seeding untuk membantu menghasilkan hujan buatan.
Arthur menyatakan bentuk dan cakupan bantuan akan dibahas lebih lanjut bersama otoritas Indonesia dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi di lapangan.
Ia juga mengaku telah mengirim surat kepada Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat mengenai kesiapan Malaysia memberikan bantuan tersebut.
Perlu Kesepakatan Antarpemerintah
Sebelum bantuan tersebut diterima secara resmi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan perlunya kesepakatan antara kedua negara, terutama karena bantuan dapat melibatkan penggunaan aset udara.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan mekanisme, bentuk bantuan, kebutuhan operasional, hingga penggunaan aset udara harus dikoordinasikan dan disepakati terlebih dahulu.
“Mekanisme, bentuk bantuan, kebutuhan operasional, termasuk penggunaan aset udara, perlu dikoordinasikan dan disepakati terlebih dahulu oleh kedua pemerintah agar bantuan yang diberikan benar-benar efektif dan aman di lapangan,” kata Berton, Kamis (10/9/2026).
BNPB, menurut Berton, mengapresiasi kesiapan Pemerintah Malaysia untuk membantu Indonesia dalam menangani karhutla.
“Pada prinsipnya, setiap dukungan internasional tentu kami sambut positif, sepanjang sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan mekanisme kerja sama antarpemerintah yang berlaku,” ujarnya.
BNPB selanjutnya akan memberikan informasi mengenai kebutuhan penanganan di lapangan kepada Pemerintah Malaysia setelah kesepakatan mengenai mekanisme bantuan tercapai.
Prabowo Siapkan Langkah Pencegahan
Selain penanganan kebakaran yang sedang berlangsung, Prabowo mengatakan pemerintah juga menyiapkan langkah pencegahan agar persoalan karhutla tidak terus berulang setiap beberapa tahun.
Menurutnya, persoalan karhutla tidak hanya perlu ditangani ketika kebakaran terjadi, tetapi juga membutuhkan langkah pencegahan secara menyeluruh.
“Ini juga pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu, dan ini juga saya sedang menyusun langkah-langkah pencegahan menyeluruh supaya tidak tiap beberapa tahun muncul lagi muncul lagi,” ucap Prabowo.
DPR: Tidak Perlu Gengsi Menerima Bantuan
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono juga menyambut positif bantuan Malaysia. Ia menilai tidak ada alasan bagi Indonesia untuk menganggap bantuan dari negara sahabat sebagai persoalan gengsi.
“Tidak ada alasan untuk melihat bantuan dari negara sahabat sebagai persoalan gengsi,” ujar Dave kepada Kompas.com, Jumat (11/9/2026).
Menurut Dave, dalam situasi bencana, prioritas utama adalah memastikan api dapat dikendalikan dan dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan, termasuk gangguan terhadap penerbangan akibat kabut asap.
Ia mengatakan Indonesia memiliki kemampuan dan sumber daya sendiri, tetapi dukungan dari negara lain tetap dapat diterima sepanjang sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan dilakukan melalui mekanisme kerja sama yang jelas.
Kerja sama tersebut, kata Dave, juga telah dibahas dalam pertemuan bilateral di Bali pada 8 Juli 2026 serta komunikasi melalui telepon pada 24 Agustus 2026.
“Yang penting, seluruh proses tetap melalui koordinasi pemerintah, termasuk Kementerian Luar Negeri, agar bantuan sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan mekanismenya jelas,” kata Dave.
Dengan diterimanya tawaran bantuan Malaysia, kerja sama kedua negara dalam penanganan karhutla memasuki tahap pelaksanaan yang memerlukan koordinasi teknis dan antarpemerintah.
Bantuan tersebut diarahkan untuk memperkuat upaya pemadaman sekaligus mengurangi dampak kabut asap yang dapat dirasakan hingga wilayah negara tetangga.
(ameera/arrahmah.id)