JAKARTA (Arrahmah.id) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik agar mewaspadai propaganda Zionis yang dinilai tidak hanya berlangsung melalui jalur militer dan diplomasi, tetapi juga merambah berbagai ruang kehidupan publik, mulai dari budaya, ekonomi, pendidikan hingga jejaring masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan menyusul kontroversi promosi Adidas yang menampilkan mantan anggota "Israel" Defense Forces (IDF) serta dibukanya program "Israel"-Indonesia Futures Program (IIFP).
Sudarnoto menilai kedua isu tersebut perlu disikapi secara kritis karena, menurut dia, dapat menjadi bagian dari pertarungan narasi dan upaya membentuk persepsi publik terhadap "Israel".
"Promosi Adidas yang menampilkan mantan anggota IDF dan dibukanya Israel-Indonesia Futures Program menunjukkan bahwa agitasi Israel tidak hanya berlangsung di bidang militer dan diplomasi, tetapi juga di ruang publik, budaya, ekonomi, pendidikan dan jejaring masyarakat. Saya mengecam keras promosi agitatif Adidas dan program Israel-Indonesia Future Program (IIFP)," ungkap Sudarnoto dalam pernyataannya yang dikutip Rabu (9/9/2026).
Menurut Sudarnoto, masyarakat tidak boleh begitu saja menerima berbagai program atau aktivitas yang dikemas dengan isu kemanusiaan, olahraga, pendidikan, kepemudaan maupun profesionalisme.
Ia menilai kemasan tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen untuk membangun citra positif "Israel" sekaligus mengurangi perhatian publik internasional terhadap kondisi dan kebijakan Israel di Palestina.
"Ini adalah pertarungan narasi dan public diplomacy. Israel berusaha menampilkan dirinya sebagai negara yang modern, simpatik dan normal, sementara penderitaan rakyat Palestina berisiko dikesampingkan dari perhatian publik," tegasnya.
Karena itu, Sudarnoto mendorong masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca informasi dan memahami konteks politik di balik berbagai aktivitas yang melibatkan Israel.
Sudarnoto menegaskan pentingnya memperkuat literasi politik dan media agar masyarakat mampu membedakan kerja sama kemanusiaan yang genuine dengan aktivitas yang berpotensi menjadi instrumen normalisasi politik.
"Masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik jangan terpengaruh oleh propaganda penjahat ini. Kita harus memiliki literasi politik dan media yang kuat serta mampu membedakan antara kerja sama kemanusiaan yang genuine dengan aktivitas yang berpotensi menjadi instrumen normalisasi politik," kata Sudarnoto.
Ia menilai masyarakat perlu melihat setiap bentuk kerja sama secara kritis, termasuk memahami siapa pihak yang terlibat, tujuan program, bentuk hubungan yang dibangun serta dampaknya terhadap isu Palestina.
Menurutnya, kemampuan masyarakat untuk memeriksa informasi dan memahami konteks menjadi penting di tengah semakin luasnya penggunaan ruang publik, budaya, pendidikan dan ekonomi sebagai sarana membangun persepsi.
Di sisi lain, Sudarnoto menyerukan penguatan gerakan Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) secara damai, terukur dan berbasis informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menekankan bahwa boikot, dalam perspektif yang disampaikannya, bukan sekadar pilihan konsumsi individu, melainkan bagian dari gerakan kesadaran publik untuk meningkatkan tekanan ekonomi dan politik terhadap pihak-pihak yang dinilai menopang ketidakadilan terhadap rakyat Palestina.
(ameera/arrahmah.id)