YERUSALEM (Arrahmah.id) -- Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu dilaporkan telah menerima peringatan langsung dari Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed Al Nahyan sekitar 10 hari sebelum serangan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, tetapi laporan tersebut menyebut peringatan itu tidak diteruskan kepada jajaran keamanan 'Israel'. Pengungkapan ini berasal dari laporan investigasi Haaretz berdasarkan buku baru karya dua jurnalisnya, Shlomi Eldar dan Ruth Yuval, dan kini memicu tekanan politik baru terhadap Netanyahu.
Menurut laporan tersebut, percakapan antara Mohammed bin Zayed dan Netanyahu berlangsung sekitar 45 menit. Presiden UEA disebut memperingatkan bahwa pemimpin Hamas di Gaza saat itu, Yahya Sinwar, sedang mempersiapkan operasi besar terhadap 'Israel'. Bin Zayed juga dilaporkan khawatir serangan itu dapat menimbulkan pertumpahan darah, mengguncang stabilitas kawasan, dan mengancam Abraham Accords, kesepakatan normalisasi hubungan 'Israel' dengan sejumlah negara Arab.
Dilansir AP News (9/9/26), peringatan itu disebut bermula dari informasi yang diterima seorang pejabat Palestina dari Sinwar mengenai rencana operasi yang digambarkan sebagai operasi “mengerikan”. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada seorang penasihat Emirat, sebelum akhirnya sampai kepada Mohammed bin Zayed. Menurut laporan Haaretz, presiden UEA kemudian memilih menghubungi Netanyahu secara langsung untuk menyampaikan kekhawatiran tersebut.
Namun, menurut laporan yang sama, Netanyahu merespons dengan relatif tenang. Ia disebut meyakinkan Mohammed bin Zayed bahwa 'Israel' siap menghadapi berbagai kemungkinan dan memperkirakan ancaman yang lebih besar justru dapat berasal dari Tepi Barat, bukan Gaza. Laporan Haaretz juga menyebut peringatan tersebut tidak disampaikan kepada sejumlah pejabat keamanan 'Israel' yang kemudian memimpin penanganan situasi menjelang 7 Oktober.
Kantor Netanyahu membantah keras laporan tersebut. Kantor Perdana Menteri 'Israel' menyebut tuduhan itu sebagai “kebohongan mutlak” dan mengatakan Netanyahu tidak menerima peringatan dari UEA sebelum serangan 7 Oktober. Pernyataan tersebut menjadi bantahan langsung terhadap laporan bahwa telah terjadi percakapan antara Netanyahu dan Mohammed bin Zayed pada periode yang dimaksud.
Di sisi lain, pemerintah UEA tidak secara khusus mengonfirmasi ataupun membantah isi laporan mengenai percakapan kedua pemimpin. Kementerian Luar Negeri UEA mengatakan pemerintahnya tidak akan memberikan komentar mengenai laporan atau spekulasi media terkait percakapan antar-pemimpin. Abu Dhabi menegaskan bahwa sejak 7 Oktober, fokusnya adalah deeskalasi, stabilitas regional dan pengurangan kekerasan.
“Ketika diperlukan, semua informasi intelijen yang relevan telah dan terus disampaikan kepada pihak-pihak terkait,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri UEA, tanpa secara langsung mengonfirmasi bahwa Mohammed bin Zayed memang memberi peringatan kepada Netanyahu sebelum serangan tersebut.
Laporan itu kembali membuka perdebatan mengenai kegagalan intelijen dan keamanan 'Israel' sebelum 7 Oktober 2023. Pada hari tersebut, Hamas dan kelompok bersenjata lainnya melancarkan serangan besar dari Jalur Gaza ke 'Israel'. Sekitar 1.200 orang tewas dan 251 orang disandera, menurut data yang dikutip sejumlah media internasional. Serangan tersebut kemudian memicu perang 'Israel'-Hamas yang berlangsung hingga bertahun-tahun dan meluas ke sejumlah front regional.
Sejumlah tokoh oposisi 'Israel' langsung menggunakan laporan tersebut untuk kembali menuntut pertanggungjawaban Netanyahu. Mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata 'Israel' Gadi Eisenkot, yang kini menjadi salah satu pesaing utama Netanyahu dalam pemilu mendatang, menuduh perdana menteri mengabaikan berbagai peringatan menjelang serangan tersebut. “Netanyahu menerima puluhan peringatan sebelum 7 Oktober dan mengabaikan semuanya. Dia tidak layak,” tulis Eisenkot di media sosial.
Mantan Perdana Menteri 'Israel' Naftali Bennett juga menuding Netanyahu memiliki tanggung jawab langsung atas kegagalan yang menyebabkan banyak warga 'Israel' tewas. Bennett mengatakan, “Netanyahu memikul tanggung jawab pribadi dan langsung atas kegagalan yang menyebabkan kematian ribuan warga 'Israel' selama pemerintahannya.”
Kelompok oposisi Change Camp kemudian menyerukan penyelidikan menyeluruh terhadap laporan tersebut. Mereka mempertanyakan apakah Netanyahu mengetahui adanya ancaman, kapan ia mengetahuinya, mengapa informasi tersebut tidak diteruskan kepada aparat keamanan, dan mengapa langkah pencegahan tidak dilakukan. (hanoum/arrahmah.id)