RAMALLAH (Arrahmah.id) - Sebuah rencana ambisius dan provokatif dilaporkan tengah dipersiapkan oleh kelompok pemukim 'Israel' untuk merebut 100 lokasi strategis di Wilayah A Tepi Barat. Menurut laporan surat kabar Israel Hayom pada Senin (29/6/2026), inisiatif ini bertujuan untuk mengubah peta demografi dan kendali teritorial di wilayah pendudukan tersebut secara mendasar.
Rencana yang disusun oleh Settler Farms Association dan Havat (Farms) Forum ini mencakup mekanisme pengerahan kekuatan ke sekitar 100 titik strategis dalam satu waktu yang mereka sebut sebagai hari eksekusi. Lokasi-lokasi yang menjadi target berada di Area A, wilayah yang berdasarkan Perjanjian Oslo II 1995 seharusnya berada di bawah kendali administratif dan keamanan penuh Otoritas Palestina.
Laporan menyebutkan bahwa rencana tersebut telah dipresentasikan kepada sejumlah menteri pemerintah 'Israel' dan tokoh-tokoh yang dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Cakupan lokasi yang diincar mencakup area di sekitar kota-kota besar Palestina, yang mengindikasikan potensi eskalasi besar jika rencana ini benar-benar direalisasikan.
Muayyad Shaaban, Presiden Komite Anti-Tembok dan Pemukiman yang berafiliasi dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), menanggapi rencana ini dengan keras. Ia menilai proposal tersebut sebagai langkah berbahaya dalam agenda aneksasi 'Israel' atas Tepi Barat.
Menurut Shaaban, inisiatif ini bukanlah tindakan sporadis dari kelompok pemukim ilegal semata, melainkan refleksi dari kebijakan sistematis yang dijalankan oleh pemerintahan sayap kanan 'Israel' saat ini. Ia menekankan bahwa rencana ini memperjelas niat untuk mengikis keberadaan Otoritas Palestina di pusat-pusat populasi utama.
Rencana ini muncul di tengah kondisi Tepi Barat yang terus memanas akibat operasi militer rutin pasukan 'Israel' yang hampir terjadi setiap hari. Sejak Oktober 2023, data Palestina mencatat dampak kemanusiaan yang masif akibat tindakan militer dan serangan pemukim, lebih dari 1.173 warga Palestina tewas dan 12.666 orang mengalami luka-luka. Sekitar 23.000 warga Palestina telah ditahan oleh otoritas pendudukan.
Penyebaran rencana ini semakin memperuncing ketegangan di wilayah yang sudah sangat rentan, sekaligus memicu kekhawatiran baru di kalangan internasional mengenai masa depan wilayah Tepi Barat dan kelangsungan Otoritas Palestina sebagai entitas pengelola wilayah tersebut. (zarahamala/arrahmah.id)