GAZA (Arrahmah.id) - Pejabat yang bekerja di bawah Board of Peace yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump dilaporkan tengah menjajaki kemungkinan peluncuran mata uang kripto jenis stablecoin di Jalur Gaza. Proyek ini disebut-sebut sebagai upaya untuk memulihkan infrastruktur pembayaran di wilayah tersebut setelah sistem perbankan tradisional hancur akibat perang selama lebih dari dua tahun.
Menurut laporan Financial Times dan berbagai media internasional, mata uang digital ini direncanakan akan dipatok terhadap dolar AS untuk menjamin nilai yang stabil bagi para penggunanya. Liran Tancman, seorang pengusaha teknologi sekaligus mantan perwira intelijen 'Israel' yang kini menjabat sebagai penasihat sukarela di Dewan Perdamaian, dilaporkan memimpin inisiatif ini.
Meskipun proyek ini masih dalam tahap awal, para pendukungnya berpendapat bahwa mata uang ini dapat membantu penduduk Gaza melakukan transaksi digital secara lebih efisien di tengah kelangkaan uang tunai (syikal 'Israel') dan hancurnya akses perbankan fisik.
Sumber yang dekat dengan proyek menegaskan bahwa ini tidak akan menjadi "Gaza Coin" atau mata uang nasional Palestina yang baru, melainkan sekadar alat transaksi digital bagi warga.
Sebagai bagian dari rencana, otoritas terkait menjanjikan peningkatan jaringan telekomunikasi di Gaza menuju akses kecepatan tinggi (high-speed access) untuk mendukung platform digital ini.
Rencana ini menuai reaksi keras dari para ahli ekonomi dan aktivis, yang menilai proyek tersebut membawa risiko serius bagi kedaulatan dan privasi warga Palestina.
Analis ekonomi seperti Zian Zawaneh dan sejumlah pakar keamanan memperingatkan bahwa sistem keuangan digital yang dikendalikan oleh pihak luar dapat digunakan sebagai instrumen pengawasan massal (surveilans), di mana setiap transaksi warga dapat dipantau.
Terdapat kekhawatiran kuat bahwa sistem ini akan secara permanen memisahkan struktur ekonomi Gaza dari Tepi Barat, memarginalkan peran Otoritas Palestina di Ramallah, serta menempatkan kendali finansial Gaza di bawah pengawasan langsung AS dan 'Israel'.
Kritikus, termasuk dari Euro-Med Human Rights Monitor, memperingatkan bahwa sistem ini bisa menjadi alat untuk pengepungan digital, di mana pihak pengelola dapat memblokir akses finansial warga secara instan jika dianggap perlu oleh kepentingan keamanan.
Di lapangan, tantangan teknis menjadi hambatan utama. Selain hancurnya jaringan listrik, ketergantungan pada konektivitas internet yang saat ini belum memadai di Gaza membuat banyak pihak skeptis bahwa infrastruktur digital yang dijanjikan dapat terwujud dalam waktu dekat. Hingga saat ini, belum ada rincian pasti mengenai entitas mana yang akan bertindak sebagai penerbit resmi atau regulator dari mata uang digital tersebut. (zarahamala/arrahmah.id)