TEHERAN (Arrahmah.id) – Upaya diplomatik terkait masa depan pelayaran di Selat Hormuz terus berlangsung di tengah perbedaan narasi antara Amerika Serikat dan Iran. Washington mengklaim kesepakatan sementara untuk membuka kembali jalur pelayaran strategis itu hampir tercapai, sementara Teheran menegaskan bahwa pembicaraan hanya dilakukan dengan Kesultanan Oman, bukan dengan AS.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Selat Hormuz kemungkinan akan dibuka kembali pada Rabu (5/8/2026) atau paling lambat Kamis. Ia menyebut pemerintahannya sedang melakukan pembicaraan yang "sangat baik" dan berharap tidak perlu mengambil langkah militer yang lebih keras terhadap Iran.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent juga mengungkapkan bahwa Washington berharap kesepakatan mengenai pembukaan Selat Hormuz dapat dicapai dalam waktu dekat. Menurutnya, hal itu penting untuk menjaga stabilitas harga energi dan mengembalikan situasi kawasan ke kondisi yang lebih normal.
Senada dengan itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan pembicaraan mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz telah menunjukkan kemajuan dan membuka peluang tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat.
Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqaei, membantah adanya negosiasi langsung dengan Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa seluruh pembahasan mengenai Selat Hormuz dilakukan secara bilateral dengan Oman.
Menurut Baqaei, pembicaraan tersebut berfokus pada penetapan jalur pelayaran sementara yang dapat diterima kedua belah pihak, tanpa mengabaikan hak kedaulatan Iran maupun Oman.
Sejak pecahnya perang dengan Amerika Serikat pada Februari lalu, Iran memperketat pengawasan terhadap pelayaran di Selat Hormuz. Kapal-kapal yang melintas diwajibkan berkoordinasi dengan otoritas Iran, sehingga mengganggu lalu lintas perdagangan internasional melalui jalur tersebut.
Sejumlah pejabat Iran, termasuk Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf, sebelumnya juga menegaskan bahwa kondisi pelayaran di Selat Hormuz tidak akan kembali seperti sebelum konflik. Iran bahkan berencana memberlakukan biaya layanan bagi kapal-kapal yang melintas.
Sementara itu, Amerika Serikat bersama sejumlah negara menolak pembatasan tersebut dan tetap menuntut kebebasan navigasi di salah satu jalur pelayaran minyak paling penting di dunia.
Meski demikian, sumber yang mengetahui jalannya perundingan mengatakan suasana pembicaraan Iran–Oman sejauh ini berlangsung positif, meskipun pembahasan mengenai rumusan akhir kesepakatan masih terus dilakukan.
Harian Financial Times melaporkan bahwa apabila kesepakatan tercapai, Amerika Serikat akan mencabut blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran serta melonggarkan sebagian sanksi terhadap ekspor minyak Teheran. Sebagai langkah awal, Iran disebut akan mengirim kapal, termasuk kapal tanker minyak, untuk memastikan jalur pelayaran telah bebas dari ranjau sebelum dibuka kembali bagi lalu lintas internasional.
Di sisi lain, Qatar juga terus berupaya mendorong penyelesaian diplomatik. Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, menerima sambungan telepon dari Presiden Trump pada Selasa (4/8), yang membahas upaya menurunkan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, menegaskan bahwa hingga kini belum ada kesepakatan final. Menurutnya, seluruh komunikasi diplomatik masih difokuskan pada upaya meredakan ketegangan dan mengembalikan para pihak ke meja perundingan.
Sementara itu, situs Axios melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada prinsipnya telah menyetujui rancangan kesepakatan dengan Oman. Namun, dokumen tersebut masih memerlukan persetujuan dari Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei serta Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran sebelum dapat diberlakukan.
Berdasarkan rancangan yang sedang dibahas, Oman dan Iran akan menerapkan pengaturan sementara selama 60 hari di Selat Hormuz, dengan kemungkinan diperpanjang. Selama periode tersebut, kapal yang memasuki Teluk akan menggunakan jalur utara melalui perairan Iran, sedangkan kapal yang keluar menuju Laut Arab akan melintasi jalur selatan melalui perairan Oman dengan koordinasi bersama Iran.
Kesepakatan itu juga mengatur bahwa selama masa transisi tidak akan dikenakan biaya maupun pajak bagi kapal yang melintas. Selain itu, para pihak akan melakukan pembersihan ranjau laut di jalur tengah Selat Hormuz dalam waktu 30 hari sebagai langkah menuju pengaturan permanen di masa mendatang.
(Samirmusa/arrahmah.id)
