JAKARTA (Arrahmah.id) – Rapat paripurna DPR RI yang dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka batal digelar pada Kamis (12/11/2026).
Pembatalan tersebut terjadi setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pembatalan rapat paripurna itu dibenarkan oleh anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin. Ia memastikan bahwa agenda rapat yang semula dijadwalkan berlangsung hari ini tidak jadi dilaksanakan.
"Iya (batal rapat paripurna)," kata Khozin kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya, DPR RI berencana menggelar rapat paripurna dengan agenda pembacaan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. Usulan tersebut telah diterima oleh pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan bahwa usulan HMP tersebut mendapat dukungan dari 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan tanda tangan para anggota yang telah diserahkan kepada pimpinan DPR.
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ya. Berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada," ujar Saan.
Di sisi lain, perkembangan politik terkait Gibran semakin menjadi perhatian setelah dirinya mendatangi Gedung MPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11/2026), untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan kedatangan Gibran sekaligus menjelaskan maksud pertemuan tersebut.
"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Muzani.
Muzani juga menyampaikan bahwa surat pengunduran diri serupa telah diserahkan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran disebut meminta agar surat tersebut segera diproses.
"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ujarnya.
Penyerahan surat pengunduran diri tersebut menjadi perkembangan terbaru di tengah bergulirnya usulan HMP di DPR.
Sebelumnya, rencana pembacaan usulan tersebut dijadwalkan melalui rapat paripurna setelah mendapatkan dukungan 120 anggota dari delapan fraksi.
Dengan batalnya rapat paripurna pada Kamis ini, agenda pembahasan usulan HMP terhadap Gibran belum terlaksana sebagaimana rencana awal.
(ameera/arrahmah.id)