SURABAYA (Arrahmah.id) – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar angkat bicara mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape.
Taruna menegaskan BPOM menghormati keputusan MUI tersebut, tetapi lembaganya tidak memiliki kewenangan untuk melarang seluruh penggunaan maupun peredaran produk vape.
Pernyataan itu disampaikan Taruna dalam konferensi pers Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Kamis (12/11/2026).
"Tentu sebagai lembaga pemerintah yang patuh sama undang-undang, kita hormati apa yang menjadi keputusannya Majelis Ulama untuk mengharamkan vape," kata Taruna.
Meski menghormati fatwa tersebut, Taruna menjelaskan BPOM tetap harus menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pengawasan terhadap rokok elektrik, menurutnya, berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Ia menjelaskan, BPOM memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap produk setelah beredar di masyarakat atau dikenal dengan istilah post-market surveillance.
Melalui kewenangan tersebut, BPOM dapat melakukan tindakan apabila ditemukan produk yang melanggar ketentuan.
Tindakan yang dapat dilakukan antara lain penyitaan produk, pemberian sanksi administratif, hingga penindakan terhadap pelanggaran ketentuan pelabelan.
"Kita bisa menyita, kita bisa memberikan hukuman administrasi, termasuk label dan seterusnya itu bisa kita lakukan, tetapi tentu kita tidak bisa melarang," ujarnya.
Lebih lanjut, Taruna menegaskan BPOM akan memperkuat pengawasan terhadap produk rokok elektrik, terutama apabila ditemukan penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika atau penggunaan zat tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Menurutnya, tindakan tegas akan dilakukan berdasarkan jenis pelanggaran dan aturan hukum yang berlaku. BPOM tidak akan membiarkan produk vape disalahgunakan untuk mengedarkan atau mengonsumsi zat-zat terlarang.
"Jadi kami akan tegas jika ada yang menggunakan vape untuk penggunaan narkotika atau zat-zat aditif lainnya. Tentu kami bisa melakukan tindakan sesuai dengan undang-undang kesehatan tadi," kata Taruna.
Ia juga menjelaskan bahwa pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dapat diproses berdasarkan ketentuan pidana dalam undang-undang narkotika.
Sementara itu, pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan kesehatan akan ditindak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
Taruna kembali menegaskan bahwa BPOM akan menjalankan fungsi pengawasan sesuai batas kewenangan lembaga tersebut. Dengan demikian, penghormatan terhadap fatwa MUI tetap berjalan beriringan dengan pelaksanaan tugas pemerintah berdasarkan hukum positif.
"Jadi dengan demikian jawaban kami untuk rokok elektrik ini, kami tegas bahwa kami akan menjalankan undang-undang, khususnya Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Kesehatan," ujarnya.
Pernyataan BPOM tersebut menegaskan bahwa fatwa keagamaan dan kewenangan pengawasan pemerintah merupakan dua hal yang berbeda.
BPOM menghormati keputusan MUI, tetapi penindakan terhadap produk rokok elektrik tetap dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya.
(ameera/arrahmah.id)