KHARTOUM (Arrahmah.com) – Sudan membantah laporan bahwa mereka akan mengirim delegasi pertamanya ke “Israel” beberapa bulan setelah kesepakatan hubungan antara kedua negara, dan dua sumber Sudan mengatakan Khartoum telah membatalkan kunjungan yang direncanakanm kutip Reuters, Sabtu (17/4/2021).
Sebelumnya salah satu sumber menuturkan bahwa delegasi Sudan yang terdiri dari pejabat keamanan dan intelijen akan melakukan perjalanan ke “Israel” minggu depan.
BacaJuga
Sudan setuju untuk mengambil langkah-langkah menuju hubungan normal dengan Zionis “Israel” tahun lalu dalam kesepakatan yang ditengahi oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Bulan ini, Kabinet Sudan memilih untuk mencabut undang-undang tahun 1958 yang memboikot “Israel”.
Perkara ini memecah belah Sudan, yang sedang mengalami transisi politik yang rumit setelah penggulingan mantan pemimpin Omar Bashir pada 2019.
Dua sumber resmi Sudan mengatakan kepada Reuters bahwa undangan untuk mengunjungi “Israel” telah diterima, tetapi rencana itu kemudian berubah. Mereka tidak memberikan penjelasan untuk perubahan tersebut.
Badan intelijen umum Sudan mengatakan “berita yang beredar di beberapa media dan media sosial tentang kunjungan delegasi keamanan ke Sudan tidak benar,” lapor kantor berita negara SUNA.
Dewan keamanan dan pertahanan Sudan juga membantah berita tersebut.
Kesepakatan bagi Sudan untuk menormalkan hubungan dengan “Israel” dicapai bersamaan dengan kesepakatan normalisasi dengan UEA, Bahrain, dan Maroko, dan datang ketika AS setuju untuk menghapus Sudan dari daftar negara sponsor terorisme.
Militer Sudan dianggap memimpin langkah tersebut, tetapi kelompok sipil yang berbagi kekuasaan lebih enggan dan mengatakan kesepakatan itu harus disetujui oleh parlemen transisi yang belum dibentuk.
Siprus, sementara itu, menjadi tuan rumah pertemuan para diplomat tinggi dari “Israel” dan UEA, serta Yunani, untuk pembicaraan yang mereka katakan mencerminkan “wajah yang berubah” dari Timur Tengah.
“Keanggotaan strategis baru ini membentang dari pantai Teluk Arab” ke Mediterania dan Eropa, Menteri Luar Negeri “Israel” Gabi Ashkenazi mengatakan pada konferensi pers di kota resor pantai Paphos.
Berdiri di samping Anwar Gargash, penasihat Presiden UEA Sheikh Khalifa bin Zayed, dia mengatakan pertemuan mereka adalah tanda “perubahan wajah Timur Tengah”.
Dia menyerukan “kemitraan strategis dalam energi antara Mediterania Timur dan Teluk”.
Gargash mengatakan hubungan dengan negara Yahudi itu merupakan “pandangan strategis alternatif” yang bertujuan untuk memperkuat keamanan regional, menambahkan bahwa pembicaraan Paphos mencakup kerja sama ekonomi dan politik, serta “menggunakan teknologi untuk melawan COVID-19.”
Menteri luar negeri Siprus dan Yunani menekankan bahwa pengelompokan regional baru terbuka untuk semua pihak.
“Jalan terbuka bagi semua negara di kawasan itu untuk bergabung dengan kami,” kata tuan rumah Nikos Christodoulides, tanpa menyebut langsung Turki, yang pasukannya menduduki sepertiga utara Siprus dan yang berselisih dengan Nicosia dan Athena mengenai deposit gas di Mediterania timur.
Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Dendias, yang telah mengunjungi Turki dan Libya selama sepekan terakhir, menekankan seruan untuk “penarikan semua pasukan asing” dari negara Afrika Utara, tempat pasukan Turki ditempatkan.
Mengenai Iran dan program nuklirnya yang kontroversial, Ashkenazi menegaskan kembali bahwa “Israel” akan “melakukan apa pun untuk mencegah rezim radikal dan anti-Semit ini memperoleh senjata nuklir.” (Althaf/arrahmah.com)
