WASHINGTON (Arrahmah.id) -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa kerja sama nuklir sipil antara Amerika Serikat dan Arab Saudi hanya akan berjalan apabila Riyadh bersedia bergabung dengan Abraham Accords, kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel yang dimediasi Washington. Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah pemerintahan Trump mengumumkan kesepakatan nuklir bersejarah dengan Kerajaan Arab Saudi.
Trump menegaskan, seperti dilansir Reuters (23/7/2027), bahwa kesepakatan nuklir yang baru ditandatangani itu tidak bersifat otomatis berlaku.
Menurutnya, Arab Saudi harus lebih dahulu mengambil langkah politik besar dengan mengakui Israel dan bergabung dalam Abraham Accords, sebuah kerangka diplomatik yang sebelumnya telah diikuti Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan.
Dalam pernyataan yang diunggah melalui platform Truth Social dan kemudian dikonfirmasi Gedung Putih, Trump menegaskan posisinya secara terbuka.
"Kesepakatan nuklir dengan Arab Saudi sepenuhnya bergantung pada bergabungnya mereka dengan Abraham Accords," kata Donald Trump. Ia juga menambahkan bahwa program tersebut hanya ditujukan untuk penggunaan sipil dan tidak boleh digunakan untuk tujuan militer.
Pernyataan tersebut langsung memunculkan pertanyaan mengenai masa depan kerja sama strategis Washington-Riyadh. Sebelumnya, Menteri Energi AS Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman telah menandatangani kesepakatan kerja sama nuklir sipil berdurasi 30 tahun yang membuka peluang pembangunan reaktor nuklir dan transfer teknologi energi nuklir Amerika ke Arab Saudi.
Namun syarat baru yang diumumkan Trump dinilai dapat menjadi hambatan besar. Selama beberapa tahun terakhir, Arab Saudi berulang kali menegaskan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel hanya dapat dilakukan apabila terdapat kemajuan nyata menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka.
Posisi tersebut semakin menguat setelah perang Gaza dan meningkatnya tekanan publik di dunia Arab terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina.
Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt membenarkan bahwa syarat tersebut merupakan bagian dari kebijakan resmi pemerintahan Trump.
"Jika Arab Saudi tidak bergabung dengan Abraham Accords, maka kesepakatan ini tidak akan dilanjutkan," ujar Karoline Leavitt sebagaimana dikutip Reuters.
Di pihak Israel, syarat tersebut disambut positif. Pemerintah Israel menilai bergabungnya Arab Saudi ke dalam Abraham Accords akan menjadi terobosan diplomatik terbesar sejak normalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab pada 2020. Sejumlah pejabat Israel bahkan menyebut langkah tersebut berpotensi mengubah peta politik Timur Tengah secara fundamental.
Selain persoalan politik, kesepakatan nuklir itu juga mendapat sorotan dari sejumlah anggota Kongres AS dan pakar nonproliferasi. Mereka khawatir pemberian akses teknologi nuklir kepada Arab Saudi dapat memicu perlombaan pengembangan teknologi sensitif di kawasan Timur Tengah, terutama di tengah ketegangan yang masih berlangsung dengan Iran.
Dengan syarat baru tersebut, masa depan kerja sama nuklir AS-Arab Saudi kini tidak hanya bergantung pada aspek teknologi dan ekonomi, tetapi juga pada keputusan politik Riyadh terkait hubungan dengan Israel dan masa depan isu Palestina. Bagi Trump, perluasan Abraham Accords tetap menjadi salah satu agenda utama kebijakan luar negerinya di Timur Tengah. (hanoum/arrahmah.id)