YOGYAKARTA (Arrahmah.id) - Sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan pernyataan sikap menyusul kericuhan yang terjadi dalam forum diskusi publik yang menghadirkan sejumlah pejabat negara di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Senin (15/6/2026).
Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (17/6/2026), Ketua Senat Mahasiswa UGM, Mesa, menegaskan bahwa aksi yang muncul dalam forum tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan dan ketidakpercayaan mahasiswa terhadap pemerintah yang dinilai berulang kali mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat.
Menurut Mesa, kekecewaan mahasiswa bermula ketika mengetahui sejumlah pejabat publik akan hadir dalam acara yang dipromosikan sebagai forum diskusi terbuka.
Namun, setelah mengikuti jalannya kegiatan, mahasiswa menilai ruang dialog yang dijanjikan tidak berlangsung secara setara dan gagal menghadirkan pertukaran gagasan yang substantif.
"Acara yang dilabeli sebagai wadah diskusi ternyata betul hanya ajang pamer pencapaian pemerintah dengan porsi bicara yang jelas timpang untuk menghasilkan korespondensi yang substantif," ujar Mesa.
Ia menegaskan bahwa perhatian publik tidak semestinya hanya terfokus pada insiden kericuhan yang terjadi selama acara berlangsung.
Menurutnya, yang lebih penting adalah memahami akar persoalan yang melatarbelakangi aksi mahasiswa tersebut.
"Maka, di tengah segala teriakan, bentrokan, dan barang yang terlempar ke tengah panggung dari berbagai arah dan pihak, yang seharusnya disoroti hanyalah satu: rasa muak serta ketidakpercayaan kami terhadap pemerintah yang terlebih dahulu menindas rakyatnya dengan kekerasan," katanya.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, mahasiswa UGM juga menyoroti sejumlah persoalan yang mereka nilai sebagai indikator kemunduran demokrasi di Indonesia.
Beberapa isu yang disampaikan antara lain dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), kriminalisasi terhadap aktivis, serta regulasi yang dianggap memperluas peran aparat keamanan di ruang sipil.
Selain menyampaikan kritik, mahasiswa mengajukan empat tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, membebaskan seluruh tahanan politik serta memberikan amnesti kepada pihak-pihak yang dianggap mengalami kriminalisasi.
Kedua, menghentikan segala bentuk pembatasan terhadap aksi demonstrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat.
Tuntutan ketiga adalah mendesak pemerintah menarik militer dari ruang sipil serta mencabut Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri yang dinilai berpotensi memperluas keterlibatan aparat dalam urusan sipil.
Sementara tuntutan keempat adalah menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan kelompok masyarakat sipil.
"Maka dari itu, jika pemerintah memang benar-benar ingin menegakkan asas-asas demokrasi, kami menantang pemerintah untuk membuktikannya," tegas Mesa.
Tak hanya kepada pemerintah, mahasiswa juga meminta pimpinan UGM untuk mengambil sikap yang lebih jelas.
Mereka mendesak rektorat menyampaikan pernyataan resmi institusi terkait kondisi demokrasi, kebebasan sipil, serta berbagai persoalan yang menjadi perhatian sivitas akademika.
Menutup pernyataannya, mahasiswa UGM menyerukan solidaritas kepada berbagai kelompok masyarakat yang tengah memperjuangkan keadilan dan hak-hak warga negara.
Mereka juga menegaskan komitmen untuk terus mengawal isu-isu demokrasi, kebebasan sipil, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Pernyataan sikap tersebut menjadi respons resmi mahasiswa setelah insiden kericuhan yang terjadi dalam forum diskusi publik di kampus UGM, yang sebelumnya memicu perhatian luas dan perdebatan di ruang publik mengenai kebebasan berekspresi serta kualitas dialog antara pemerintah dan masyarakat.
(ameera/arrahmah.id)