DAMASKUS (Arrahmah.id) -- Sebuah video yang memperlihatkan seorang sopir minibus di Suriah membela mantan Presiden Bashar al-Assad dan menyangkal keterlibatannya dalam kejahatan perang viral di media sosial serta memicu perdebatan luas di tengah masyarakat Suriah.
Video tersebut menyebar pada akhir Juni 2026 dan kembali membuka luka lama mengenai pertanggungjawaban atas berbagai pelanggaran HAM selama perang saudara.
Dalam rekaman yang beredar luas, seperti dilansir RT (30/7/2026), sopir yang identitas resminya belum diumumkan itu menyatakan bahwa Assad tidak bertanggung jawab atas pembunuhan warga sipil maupun dugaan penyiksaan di Penjara Saydnaya, yang selama bertahun-tahun disebut oleh berbagai lembaga internasional sebagai lokasi penahanan dan penyiksaan sistematis terhadap tahanan politik.
"Bashar tidak membunuh siapa pun. Semua yang dikatakan tentang dirinya adalah kebohongan," ujar sopir tersebut dalam video yang kemudian menjadi viral di berbagai platform media sosial.
Ia juga menyatakan bahwa situasi keamanan pada masa pemerintahan Assad lebih baik dibandingkan kondisi Suriah saat ini.
Pernyataan itu memicu gelombang kritik dari aktivis, penyintas konflik, dan keluarga korban. Banyak pengguna media sosial menilai ucapan tersebut bertentangan dengan berbagai temuan investigasi internasional mengenai dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan aparat pemerintah Suriah selama konflik berlangsung. Sejumlah aktivis bahkan mulai menelusuri identitas sopir tersebut setelah videonya tersebar luas.
Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Komisi Penyelidikan Independen PBB untuk Suriah, Amnesty International, dan Human Rights Watch selama bertahun-tahun mendokumentasikan dugaan pembunuhan massal, penyiksaan sistematis, penghilangan paksa, serta keberadaan kuburan massal yang dikaitkan dengan pemerintahan Assad.
Amnesty International pada 2017 bahkan menyebut praktik eksekusi di Penjara Saydnaya sebagai bagian dari kebijakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Meski demikian, para pendukung Assad tetap membantah tuduhan tersebut dan berpendapat bahwa pemerintah Suriah saat itu berperang melawan kelompok-kelompok bersenjata serta organisasi teroris.
Sejumlah pengamat menilai masih terdapat kelompok masyarakat yang tetap loyal kepada Assad meskipun pemerintahannya telah berakhir. Mereka berpendapat bahwa perubahan politik tidak otomatis mengubah pandangan para pendukung lama rezim.
Perdebatan yang dipicu video tersebut mencerminkan masih dalamnya polarisasi masyarakat Suriah setelah lebih dari satu dekade konflik bersenjata.
Di satu sisi, banyak korban dan keluarga penyintas menuntut proses akuntabilitas terhadap pelaku pelanggaran HAM. Di sisi lain, sebagian pendukung mantan pemerintahan Assad tetap meyakini bahwa rezim sebelumnya telah bertindak untuk menjaga stabilitas negara. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah transisi Suriah terkait viralnya video tersebut. (hanoum/arrahmah.id)