DAMASKUS (Arrahmah.id) -- Presiden Suriah Ahmad asy Syaraa resmi menunjuk 70 anggota Majelis Rakyat Suriah, termasuk aktris terkenal Suriah Rouzaina Amer al-Ladhiqani, untuk melengkapi keanggotaan parlemen baru yang berjumlah 210 orang.
Pengumuman pada Rabu (1/7/2026) tersebut menandai selesainya pembentukan parlemen pertama Suriah sejak jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada Desember 2024.
Berdasarkan deklarasi konstitusi sementara yang berlaku pada masa transisi, Presiden asy Syaraa memiliki kewenangan menunjuk sepertiga anggota parlemen atau sebanyak 70 orang, sementara dua pertiga lainnya dipilih melalui komite elektoral di berbagai provinsi.
Dengan pelantikan tersebut, parlemen baru Suriah kini dapat mulai menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap pemerintahan transisi.
Dalam daftar yang diumumkan kepresidenan, seperti dilansir Reuters (1/7), nama aktris Rouzaina Amer al-Ladhiqani menjadi salah satu yang paling menarik perhatian publik.
Selain kalangan seniman, daftar anggota yang ditunjuk juga mencakup akademisi, tokoh agama, pengusaha, aktivis masyarakat sipil, serta perwakilan berbagai profesi. Namun, sejumlah kelompok Kurdi mengkritik komposisi tersebut karena dinilai belum memberikan keterwakilan yang memadai bagi wilayah timur laut Suriah.
Dalam pidatonya saat mengumumkan parlemen baru, asy Syaraa menegaskan bahwa lembaga legislatif tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi pembangunan negara pada masa transisi.
"Kami menginginkan parlemen yang mewakili seluruh komponen bangsa Suriah dan menjadi bagian dari proses membangun negara yang adil, stabil, dan berdasarkan supremasi hukum," ujar asy Syaraa.
Menurut pemerintah Suriah, pembentukan parlemen baru merupakan salah satu tahapan penting dalam peta jalan transisi politik setelah berakhirnya kekuasaan keluarga Assad.
Parlemen akan bertugas membahas rancangan undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, serta mempersiapkan kerangka hukum menuju pemilihan umum nasional yang direncanakan setelah masa transisi berakhir.
Meski demikian, proses pembentukan parlemen masih menuai kritik dari sejumlah kalangan oposisi dan pengamat internasional. Mereka menilai mekanisme pemilihan yang dilakukan melalui komite elektoral dan penunjukan langsung oleh presiden belum sepenuhnya mencerminkan pemilu yang bebas dan kompetitif.
Al-Monitor juga melaporkan bahwa tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan Syrian Democratic Forces (SDF) tidak memperoleh kursi dalam daftar anggota yang diumumkan, sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai inklusivitas parlemen baru.
Di sisi lain, pemerintah Suriah menyatakan mekanisme tersebut bersifat sementara dan disesuaikan dengan kondisi negara yang masih menjalani masa transisi pascakonflik.
Pemerintah berharap parlemen baru dapat menjadi pijakan bagi reformasi kelembagaan, penyusunan regulasi, serta mempercepat proses rekonstruksi dan pemulihan ekonomi Suriah setelah lebih dari satu dekade dilanda perang. (hanoum/arrahmah.id)