DAMASKUS (Arrahmah.id) – Sebuah video yang memperlihatkan seorang sopir taksi di Damaskus menyampaikan pernyataan kontroversial tentang rezim Bashar Al-Assad memicu perdebatan sengit di media sosial Suriah.
Dalam video yang beredar luas, sopir taksi tersebut terdengar menyangkal berbagai dugaan pelanggaran HAM yang selama ini dikaitkan dengan rezim Bashar Al-Assad. Ia bahkan menyatakan bahwa Bashar Al-Assad "tidak pernah membunuh seorang pun."
Sopir itu juga menepis berbagai kesaksian mengenai penjara Saydnaya, yang selama bertahun-tahun menjadi sorotan berbagai organisasi hak asasi manusia. Menurutnya, tidak ada seorang pun yang dipenjara di Saydnaya kecuali mereka yang memang pantas dihukum. Ia juga menyebut berbagai cerita mengenai penyiksaan di penjara tersebut sebagai "kebohongan."
Selain itu, dalam video yang sama, sopir tersebut turut melontarkan tuduhan terhadap Presiden Suriah saat ini, Ahmad Asy-Syaraa, dengan mengklaim bahwa ia bertanggung jawab atas kematian satu juta orang ketika terlibat dalam konflik di Irak, Libya, dan Yaman. Klaim tersebut disampaikan tanpa disertai bukti dalam video yang beredar.
Video tersebut dengan cepat memancing gelombang reaksi dari masyarakat Suriah. Banyak warganet menilai pernyataan sopir taksi itu melukai perasaan keluarga korban serta dianggap bertentangan dengan berbagai laporan mengenai pelanggaran HAM pada masa pemerintahan Al-Assad.
Jurnalis Suriah Hani Ad-Darsani mengaku pernah mengalami pengalaman serupa. Ia mengatakan bahwa pada kunjungan pertamanya ke Suriah setelah tumbangnya rezim Al-Assad, ia memilih menghentikan perjalanan karena sopir taksi yang ditumpanginya memuji rezim lama dan menyangkal berbagai dugaan kejahatan yang dikaitkan dengannya.
Sejak saat itu, Hani mengaku lebih memilih menggunakan aplikasi transportasi daring dibandingkan taksi konvensional. Ia juga menyerukan agar Pasal 49 dalam deklarasi konstitusi baru Suriah segera diterapkan terhadap pihak-pihak yang mempromosikan atau membela rezim lama.
Di media sosial, tanggapan publik pun terbelah. Sebagian menyerukan agar perdebatan tidak berubah menjadi provokasi atau saling menghasut, sementara yang lain menilai kontroversi tersebut menunjukkan bahwa luka politik dan kemanusiaan di Suriah masih belum benar-benar sembuh.
Sejumlah aktivis bahkan berpendapat bahwa menyangkal berbagai dugaan kejahatan pada masa rezim Al-Assad merupakan bentuk pelanggaran moral terhadap para korban. Mereka menilai keadilan transisional dan pertanggungjawaban hukum merupakan fondasi penting bagi masa depan Suriah.
Pekan lalu, puluhan aktivis, pegiat HAM, dan keluarga korban menggelar aksi di depan Istana Kehakiman Damaskus. Mereka menuntut pemerintah segera mengaktifkan Pasal 49 dalam deklarasi konstitusi baru yang mengatur kriminalisasi terhadap tindakan memuliakan rezim Bashar Al-Assad, menyangkal, membenarkan, atau meremehkan dugaan kejahatan yang dilakukan rezim tersebut.
Pasal yang sama juga mengamanatkan pembentukan lembaga keadilan transisional guna mengungkap kebenaran, memastikan akuntabilitas, memberikan keadilan bagi korban dan penyintas, serta menghormati para syuhada.
(Samirmusa/arrahmah.id)