TEPI BARAT (Arrahmah.id) - Meningkatnya ketegangan di Tepi Barat kembali memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan pecahnya intifada baru. Namun, sejumlah analis menilai kondisi saat ini berbeda dengan situasi yang melatarbelakangi Intifada Pertama pada 1987 dan Intifada Kedua pada 2000.
Pemimpin redaksi Al-Araby Al-Jadeed, Maan al-Bayari, menilai kecil kemungkinan munculnya intifada terorganisasi seperti dua gelombang sebelumnya. Namun, ia tidak menutup kemungkinan terjadinya ketegangan atau serangan individu oleh anak-anak muda yang terdorong oleh keputusasaan untuk melakukan perlawanan.
Menurut al-Bayari, saat ini tidak terdapat struktur perlawanan institusional yang mampu mengelola intifada berskala luas. Ia juga menyoroti lemahnya kapasitas organisasi faksi-faksi Palestina, baik Fatah maupun Hamas, meski menurutnya faktor keputusasaan dan ketegangan tetap ada.
Profesor Konflik Internasional di Doha Institute for Graduate Studies, Ibrahim Freihat, melihat situasi di Tepi Barat justru bergerak menuju peningkatan tekanan Israel, terutama di wilayah yang dikategorikan sebagai Area C, seiring pembangunan permukiman dan meningkatnya kehadiran serta kekuatan keamanan 'Israel'.
Freihat menilai salah satu faktor penting adalah tidak adanya dukungan internasional yang dapat menyediakan jalur politik bagi warga Palestina. Menurutnya, intifada sebelumnya berlangsung dalam situasi internasional yang berbeda, sementara faktor tersebut kini tidak terlihat.
Ia juga mengatakan kepemimpinan Palestina tidak mengarah pada eskalasi karena menyadari ketimpangan kekuatan. Menurut Freihat, perang di Gaza juga meninggalkan trauma mendalam dalam ingatan kolektif warga Palestina setelah mereka menyaksikan kehancuran besar selama dua tahun tanpa intervensi internasional yang menghentikannya.
Kekhawatiran tentang Pengusiran Paksa
Pembahasan kemudian bergeser pada persoalan yang dinilai lebih serius di Tepi Barat, yakni risiko pengusiran paksa warga Palestina.
Profesor ilmu politik Amr Hamzawy mengatakan situasi saat ini tidak serta-merta menunjukkan akan munculnya intifada baru. Menurutnya, yang terlihat justru peningkatan kekerasan yang terorganisasi dan sistematis, yang ia nilai bertujuan mendorong transfer atau pemindahan penduduk Palestina.
Hamzawy juga menilai kelompok sayap kanan 'Israel' dan kelompok pemukim memberikan tekanan terhadap Yordania dan warga Palestina di Tepi Barat untuk mendorong pengusiran. Ia mengatakan skenario yang muncul sebelum perang Gaza belum sepenuhnya hilang, termasuk gagasan pemindahan warga Palestina dari Gaza menuju Mesir.
Freihat juga menyoroti peran Otoritas Palestina. Ia mempertanyakan pihak yang memberikan fasilitas keamanan kepada 'Israel' di Tepi Barat dan memungkinkan mekanisme tersebut terus berjalan.
Sementara itu, profesor ilmu politik Tariq Hammoud mengatakan gerakan baru dapat bermula secara lokal dan tanpa pusat komando. Namun, menurutnya, agar berkembang menjadi intifada luas di berbagai wilayah Tepi Barat, dibutuhkan dua faktor utama: mobilisasi sosial serta koalisi yang mampu menaungi gerakan tersebut, dan organisasi politik.
Menurut Hammoud, kedua faktor itu saat ini tidak tersedia di Tepi Barat. Ia menilai Otoritas Palestina tidak akan membiarkan sistem keamanan yang menopang keberadaannya runtuh. Selain itu, banyaknya pos pemeriksaan yang memutus wilayah Tepi Barat serta melemahnya institusi serikat pekerja dan organisasi masyarakat turut membatasi kemampuan mengorganisasi gerakan berskala luas. (zarahamala/arrahmah.id)