Dalam proposal tersebut, Washington juga disebut menuntut penyerahan seluruh material nuklir Iran yang telah diperkaya. AS menilai bahwa pembongkaran fasilitas pengayaan uranium merupakan prioritas utama, bahkan lebih penting daripada kesepakatan sementara untuk membekukan aktivitas pengayaan.
Selain itu, Amerika Serikat dikabarkan menekan agar fasilitas nuklir utama Iran seperti Fordo, Natanz, dan Isfahan dibongkar, serta melarang segala aktivitas nuklir bawah tanah. Proposal itu juga mencakup mekanisme inspeksi yang dapat dilakukan kapan saja serta penerapan sanksi terhadap setiap dugaan pelanggaran.
Pejabat AS menyatakan bahwa pencabutan sebagian besar sanksi ekonomi hanya akan dilakukan jika Iran benar-benar mematuhi seluruh ketentuan perjanjian, bukan sekadar menandatangani kesepakatan di atas kertas.
Dalam usulan tersebut, Washington juga menginginkan penghentian penuh pengayaan uranium di dalam Iran selama 20 tahun, sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi secara bertahap serta pembukaan kembali akses di kawasan strategis seperti Selat Hormuz secara bertahap seiring pelonggaran tekanan ekonomi.
Di sisi lain, pihak Iran dilaporkan masih mengkaji kerangka yang diajukan Amerika Serikat tersebut. Jika disetujui, proposal ini diperkirakan akan menjadi dasar bagi perundingan lanjutan selama 30 hari untuk mencapai kesepakatan final.
Laporan tersebut juga menyoroti bahwa serangkaian serangan terhadap program nuklir Iran sebelumnya telah membuat posisi tawar dalam negosiasi menjadi lebih tegas dibandingkan kesepakatan nuklir tahun 2015. Namun, Iran dinilai memiliki kecenderungan untuk memperlambat proses negosiasi dan memanfaatkan ambiguitas dalam perundingan.
Menurut laporan itu, kejelasan rincian teknis dalam tahap awal perundingan dianggap penting untuk mencegah kebuntuan di kemudian hari.
(Samirmusa/arrahmah.id)