DOHA (Arrahmah.id) — Qatar terus melakukan upaya diplomatik untuk mendorong Amerika Serikat dan Iran kembali ke meja perundingan di tengah meningkatnya ketegangan regional dan dampaknya terhadap keamanan serta perekonomian global.
Dilansir dari Al Jazeera, Selasa (25/8/2026), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari, mengatakan Doha masih melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan dimulainya kembali perundingan. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai kapan negosiasi akan dilanjutkan.
Al Ansari mengatakan Qatar terus melakukan komunikasi regional dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kembalinya proses perundingan. Menurutnya, prioritas Doha adalah mencapai solusi diplomatik dengan melibatkan seluruh pihak.
Ia menegaskan Qatar tidak berpihak kepada salah satu pihak dalam konflik tersebut. Komunikasi dengan Iran, menurutnya, dilakukan dalam kerangka mediasi untuk mendorong kembalinya proses negosiasi.
Qatar Tak Berpihak dalam Sanksi AS
Mengenai sanksi baru Amerika Serikat terhadap Iran, Al Ansari mengatakan Qatar tidak mengambil posisi untuk mendukung maupun menolaknya karena sanksi tersebut merupakan tindakan sepihak.
Menurutnya, fokus Doha adalah menyelesaikan krisis melalui jalur diplomatik demi menghasilkan dampak positif bagi kawasan.
Qatar juga mengaitkan penyelesaian diplomatik dengan normalisasi kembali pelayaran di Selat Hormuz, pemulihan aktivitas ekspor, serta terjaminnya keamanan energi dan pangan global.
Al Ansari memperingatkan bahwa berlanjutnya eskalasi dapat menimbulkan dampak luas terhadap rantai pasokan internasional.
Selat Hormuz dan Ancaman Regional
Terkait Selat Hormuz, Al Ansari menyebut persoalan tersebut merupakan masalah regional yang membutuhkan penyelesaian bilateral. Ia menilai penutupan selat oleh Iran melampaui ketentuan hukum internasional mengenai pelayaran dan menekankan pentingnya mengembalikan kondisi seperti semula.
Mengenai ancaman Iran terhadap negara-negara di kawasan, Al Ansari menolak upaya untuk menyeret negara-negara Teluk ke dalam konflik.
Ia menegaskan Qatar tidak akan terpengaruh oleh pernyataan tersebut dan menyatakan angkatan bersenjata serta institusi negara Qatar siap mempertahankan kedaulatan.
Menurutnya, koordinasi negara-negara Teluk juga berada pada tingkat tinggi untuk menghadapi kemungkinan ancaman maupun eskalasi baru.
Qatar Desak Implementasi Kesepakatan Gaza
Dalam isu Palestina, Qatar mengatakan terus bekerja sama dengan mediator dan Amerika Serikat untuk menekan "Israel" agar menjalankan komitmen yang telah disepakati.
Al Ansari mengatakan eskalasi masih berlangsung di Gaza dan Tepi Barat, sementara serangan terhadap kedaulatan Lebanon juga terus menjadi perhatian.
Doha telah menyerukan tekanan internasional agar rencana yang telah disepakati dapat diterima dan dilaksanakan. Qatar juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk mendorong proses tersebut.
Ia menilai aktivitas "Israel" menunjukkan belum adanya keinginan untuk bekerja sama dalam menjalankan kesepakatan.
Pertemuan Qatar-Mesir Bahas Gaza
Di tengah berbagai perkembangan tersebut, Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani memimpin delegasi negaranya ke Kairo.
Dalam kunjungan tersebut, ia bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi untuk membahas perkembangan regional, terutama situasi Gaza dan upaya meredakan eskalasi.
Pertemuan Komite Tinggi Bersama Qatar-Mesir ke-7 juga menghasilkan penandatanganan empat kesepakatan dan nota kesepahaman. Salah satunya berkaitan dengan hibah untuk pembangunan rumah sakit di Provinsi Sohag, Mesir.
Qatar Lanjutkan Mediasi di Kongo
Selain konflik di Timur Tengah, Qatar juga melanjutkan upaya mediasi di Republik Demokratik Kongo.
Al Ansari mengatakan pertemuan di Swiss mengalami kemajuan dan menghasilkan peta jalan serta jadwal waktu. Doha menegaskan akan terus berupaya mendorong tercapainya perdamaian menyeluruh dalam konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Qatar juga mengumumkan pengaktifan mekanisme verifikasi bersama yang diperluas di Kongo. Mekanisme tersebut bertujuan memantau pelanggaran gencatan senjata dan memastikan pelaksanaan komitmen yang telah disepakati.
Qatar Bantah Pangkas Anggaran 30 Persen
Dalam bidang ekonomi, Al Ansari membantah laporan Financial Times yang menyebut Qatar memangkas anggaran hingga 30 persen.
Ia menjelaskan angka tersebut hanya berkaitan dengan pengeluaran operasional sebagai langkah antisipatif dan tidak mencakup gaji maupun proyek-proyek modal.
Menurutnya, anggaran modal dan pembiayaan pembangunan tidak terdampak. Pemerintah Qatar tetap memprioritaskan kesejahteraan warga negara dan penduduk serta keberlanjutan proyek pembangunan.
Al Ansari menegaskan langkah tersebut bersifat sementara dan berkaitan dengan kondisi eskalasi regional, bukan perubahan struktural terhadap perekonomian Qatar.
Langkah antisipatif itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan barang dan menjaga keamanan rantai pasokan apabila aktivitas pelayaran melalui Selat Hormuz mengalami gangguan.
Qatar menegaskan akan terus mengedepankan diplomasi dan komunikasi dengan berbagai pihak untuk meredakan ketegangan, mendorong kembalinya perundingan AS-Iran, serta menjaga stabilitas kawasan dan keamanan jalur perdagangan internasional.
(Samirmusa/arrahmah.id)
